Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

RUU Daerah Kepulauan Mesti Selesai Periode Ini

Laporan: Dede Zaki Mubarok | Jumat, 15 Februari 2019, 08:42 WIB
RUU Daerah Kepulauan Mesti Selesai Periode Ini

Fahri Hamzah/Humas DPR

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat selesai dalam waktu sebulan.

"Sekarang ini kan sudah terbentuk pansusnya. Dan ini merupakan kemajuan yang luar biasa," kata Fahri usai menerima Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua di ruang kerjanya, lantai 4 Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (14/2).

Fahri menegaskan bahwa DPR periode ini ingin sekali agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan. Karena UU ini nantinya menjadi basis bagi penegasan Indonesia sebagai negara maritim.

"Ini kan konsep Poros Maritim itu sudah berjalan empat tahun, tetapi UU-nya belum ada satu pun yang menjadi basisnya. Karena itu, sebetulnya ini adalah  maidstone bagi pembentukan konsep negara maritim, yang di dalamnya banyak daerah maritim," tutur politisi dari PKS itu lagi.

Oleh karena itu, sambung Fahri, proses pembahasannya perlu dipantau mengingat akhir dari waktu keanggotaan DPR periode 2014-2019, yang akan berakhir 30 September 2019 mendatang.

"Maka dari itu delapan provinsi kepulauan sebagai sponsornya atau salah satu pendukung, tentunya DPR ingin mereka memperluas basis dukungannya agar pembahasannya lancar," ujarnya.

Sehingga, tambah legislator Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, sebelum DPR periode ini berakhir sebaiknya UU Daerah Kepulauan ini sudah jadi.

"Kenapa? karena begitu masuk ke periode DPR yang baru nanti, undang-undang ini masuk ke titik nol lagi," tegasnya.

"Kalau mulai dari nol lagi kan mesti dimasukan ke Prolegnas lagi, dibahas oleh pemerintah, diumumkan masuk prolegnas, baru dicalonkan untuk menjadi undang-undang, kemudian pemerintah mengusulkan tim pembahas dan sebagainya," imbuh Fahri, menjelaskan.[***]

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)