Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

RUU Daerah Kepulauan Seharusnya Bisa Selesai Sebulan

Laporan: Hendry Ginting | Kamis, 14 Februari 2019, 20:25 WIB
RUU Daerah Kepulauan Seharusnya Bisa Selesai Sebulan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dapat selesai dalam waktu satu bulan.

Dengan catatan, metode pembahasannya bersama pihak-pihak terkait berjalan benar.

"Sekarang ini kan sudah terbentuk pansusnya. Dan ini merupakan kemajuan yang luar biasa," kata Fahri Hamzah usai menerima Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (14/2).

Menurutnya, DPR periode ini ingin sekali agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan. Karena regulasi itu nantinya menjadi basis bagi penegasan Indonesia sebagai negara maritim.

"Ini kan, konsep poros maritim itu sudah berjalan empat tahun tetapi undang-undangnya belum ada satu pun yang menjadi basisnya. Karena itu, sebetulnya ini adalah maidstone bagi pembentukan konsep negara maritim, yang didalamnya banyak daerah maritim," tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Oleh karena itu, proses pembahasan RUU Daerah Kepulauan nya p erlu dipantau, mengingat akhir dari waktu keanggotaan DPR periode 2014-2019 hingga 30 September mendatang.

"Maka dari itu, delapan provinsi kepulauan sebagai seponsornya atau salah satu pendukung tentunya DPR ingin mereka memperluas basis dukungannya agar pembahasannya lancar," ujar Fahri.

Sehingga, sebelum DPR periode ini berakhir, sebaiknya UU Daerah Kepulauan sudah selesai. Karena begitu masuk ke periode DPR yang baru, pembahasan RUU akan kembali ke titik nol.

"Kalau mulai dari nol lagi kan mesti dimasukkan ke prolegnas lagi, dibahas oleh pemerintah, diumumkan masuk prolegnas, baru dicalonkan untuk menjadi undang-undang. Kemudian pemerintah mengusulkan tim pembahas dan sebagainya," tutup Fahri. [wah]

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)