Pimpinan DPR Minta Pemerintah Hentikan Peleburan BP Batam

Laporan: Hendry Ginting | Senin, 14 Januari 2019, 15:31 WIB
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Hentikan Peleburan BP Batam

Foto: RMOL

RMOL. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima Ketua Kadin Batam dan rombongan terkait rencana peleburan BP Batam dengan Pemko Batam.

Pada Kesempatan itu, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk juga diterima Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, dan Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo.

Usai pertemuan tersebut, Ketua DPR RI , Bambang Soesatyo meminta pemerintah untuk membatalkan rencana peleburan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam.

"Jika pemerintah tetap mengangkat Walikota Batam sebagai Ketua BP Batam, maka hal tersebut melanggar UU," kata Bambang Soesatyo, di komplek parlemen, Senin (14/1)

Menurut Bamsoet, sekurang kurangnya ada 3  Undang  undang  yang dilanggar antara lain, Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang  Pemda, Undang - undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara dan PP nomor nomor 23 tahun 2005 dan Undang- Undang Pengelolaan Aset Negara.

Bamsoet  juga meminta agar semua pihak hendaknya menahan diri, meminta pemerintah untuk membatalkan rencana peleburan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam.

Bahkan dia meminta pemerintah untuk duduk bersama dengan DPR RI dalam mengambil keputusan terkait BP Batam. Karena undang undang menyebut BP Batam di kelola oleh lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra di komisi VI.

Lebih lanjut politisi Golkar itu, menduga ada ketidakpuasan dari pihak pemerintah daerah terhadap kewenangan yang dimiliki oleh BP Batam sehingga terjadi gesekan antara BP Batam dan Walikota Batam.

"Sebagai mitra koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar undang-undang. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga senua keputusan yang diambil tidak menabrak undang-undang," ujar Bamsoet.

Selain itu, menurut Bamsoet,  pemerintah perlu membuat kajian mendalam terkait keputusan strategis tersebut termasuk membenahi payung hukumnya.

Pihaknya juga menyarankan pemerintah untuk menata Batam agar sesuai dengan tujuan awal dibentuknya kawasan industri dan perdagangan yang strategis.

“Tidak ada urgensinya hal ini dilakukan secepatnya,” tegas Bamsoet.

Dia menyarankan agar pemerintah mengambil keputusan yang strategis diambil setelah Pilpres mendatang sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Menurutnya, jika pemerintah memaksakan untuk mengambil keputusan terkait BP Batam maka jelas akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat,

"Jika Pemerintah tetap melaksanakan ini, kitakhawatior akan menimbulkan ke khawatiran gejolak di masyarakat dan mengganggu perekonomian khususnya di Batam, " kata Bamsoet.

Dalam Kesempatan tersebut, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, menilai wacana melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam adalah kebijakan yang tidak tepat  mengingat pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free trade zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak zaman Pak Harto, dengan harapan sebagai gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

Dia menyontohkan  di Hanoi dan Penang, kawasan industri diserahkan memang ke pemerintah daerah tapi kelembagaannya kuat, oleh karena itu  jika ada masalah maka langsung bisa ke pusat, tidak perlu lobi-lobi dulu.

Sementara itu, lanjutnya, di  Indonesia  birokrasinya berbelit-belit sehingga  mengurus BP Batam yang punya ekspektasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional,  tidak relevan jika di kelola oleh walikota.

Belum lagi, sambung jadi, di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah.

"Kita punya harapan besar terhadap BP Batam sebagai dongkrak ekonomi nasional. Tapi dikelola oleh daerah, sementara daerah jika ada tekanan dari pusat langsung ciut. Belum lagi, pengambilan kebijakannya harus lobi sana-sini.  Ini tidak logis pasti ada apa-apanya, dan banyak kepentingan dibelakangnya," kata Jadi Rajagukguk.

Harusnya, lanjut Jadi, melihat potensi BP Batam menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor sepatutnya BP Batam diberikan power lebih dengan pengelolaan yang lebih professional.

Dengan demikian, kata Jadi, Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia bukan malah dilemahkan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas.

"Untuk menarik dan mengelola investor besar, masa hanya urus di daerah. izin investasi kan ada  BKPM, ada juga Kementrian Perekonomian, Kementrian Keuangan. “Investor kan butuh kepastian, kalau udah rancu seperti  ini, investor bisa pada lari," ujar jadi.

Bahkan , Jadi juga menegaskan antara BP Batam dan Pemkot Batam merupakan dua hal yang berbeda. BP Batam itu profesional yang memang kepanjangan tangan dari pusat, sementara wali kota itu pemerintah daerah dan sifatnya lima tahunan.

"Jika ganti wali kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya ada kepentingan politik  didalamnya. Wacana peleburan ini jelas ada kepentingan politik besar didalamnya," kata Jadi.

Padahal, yang  ada di Batam saat ini sudah bagus, tambahnya,  investasi di Batam mulai menggeliat  yang mana pada 2017 masih tumbuh dikisaran 2 persen, 2018 di atas 4 persen.

"Jika nanti pengelolaannya dipegang oleh wali kota, setiap lima tahun sekali arah kebijakannya berubah, tergantung pemenang dan arah kepentingannya. Bicara politik di Indonesia sangatlah rentan, jika Batam dikelola oleh wali kota yang  open minded, bagus dan profesional masih oke lah. tapi kalau tidak, akan jadi bencana," demikian Jadi. [jto]

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Besok, Ketua DPR RI Nyoblos Di Purbalingga

Besok, Ketua DPR RI Nyoblos Di..

Selasa, 16 April 2019
Caleg Tidak Perlu Ngotot Dan Menghalalkan Segala Cara Memenangkan Pemilu

Caleg Tidak Perlu Ngotot Dan M..

Selasa, 16 April 2019
KPU Dan Bawaslu Harus Tetap Siaga Di Masa Tenang

KPU Dan Bawaslu Harus Tetap Si..

Senin, 15 April 2019
Menristekdikti Apresiasi Kampus Yang Dibangun Bambang Soesatyo

Menristekdikti Apresiasi Kampu..

Jumat, 12 April 2019
Ketua DPR Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Universitas Perwira Purbalingga

Ketua DPR Letakkan Batu Pertam..

Jumat, 12 April 2019
Pengguna Aplikasi <i>DPR Now!</i> Terus Meningkat Signifikan

Pengguna Aplikasi DPR Now! Ter..

Kamis, 04 April 2019
Open Parliament, Menghadirkan DPR Dalam Genggaman Tangan

Open Parliament, Menghadirkan ..

Kamis, 04 April 2019
Pengguna Aplikasi DPR Now<i>!</i> Terus Meningkat Signifikan

Pengguna Aplikasi DPR Now! Ter..

Rabu, 03 April 2019
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)