Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Ketua DPR Dukung Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah

Laporan: Widian Vebriyanto | Kamis, 29 November 2018, 23:25 WIB
Ketua DPR Dukung Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah

Bamsoet saat peluncuran SDIP/Net

Rencana pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah disambut baik DPR. Lembaga ini diyakini mampu menjadi jalan keluar untuk membenahi karut marutnya peraturan perundangan maupun peraturan lainnya yang saling bertabrakan.

Pemerintah melalui Sekretariat Kabinet sedang merumuskan pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah sebagai badan tunggal yang bertugas mengusulkan dan menangani draf regulasi, serta mengharmonisasi regulasi dari pusat sampai daerah.

Ketua DPR Bambang Soesatyo yakin Lembaga Legislasi Pemerintah bisa menjadi bagian penyeimbang Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR.

“DPR RI sejalan dan mendukung pembentukan lembaga tersebut. BKD DPR bisa memanfaatkan Sistem Data dan Informasi Penelitian (SDIP) guna membantu pemerintah dalam mendukung data bagi Lembaga Legislasi Pemerintah," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu saat peluncuran SDIP di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/11).

Berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh BKD DPR, mulai dari jurnal, buku, kajian analisis, hasil diskusi sampai policy brief bisa disajikan dalam SDIP. Data itu juga terbuka untuk publik melalui portal www.sdip.go.id.

“Berbagai hasil penelitian juga ditampilkan dalam infograsis yang menarik. Masyarakat bisa memanfaatkan open data ini untuk menilai sejauh mana kinerja penelitian kedewanan maupun untuk keperluan ilmiah penunjang kegiatan akademik lainnya,” kata Bamsoet.

Sebagai lembaga yang menopang kegiatan penelitian kedewanan, politisi Partai Golkar ini meminta BKD DPR RI bisa memanfaatkan big data dalam SPID tidak hanya untuk kegiatan kedewanan saja, tetapi juga untuk membantu kegiatan pemerintahan lainnya. Terutama dalam hal perancangan dan perumusan sebuah UU.

"BKD DPR RI punya banyak data kajian dan penelitian tentang peraturan daerah yang tidak sejalan dengan peraturan perundangan, ataupun peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karenanya, di internal DPR RI, BKD sedang menyelesaikan legislasi review untuk mengevaluasi berbagai perundangan yang tidak efektif. Nantinya bisa di drop agar kita tidak obesitas peraturan," sambungnya. [ian]

Kolom Komentar

Artikel Lainnya

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)