Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Bamsoet: Harus Ada Keseragaman Menteri Dengan Presiden Soal Relaksasi DNI

DPR RI / KAMIS, 29 NOVEMBER 2018 , 17:36:00

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Bamsoet: Harus Ada Keseragaman Menteri Dengan Presiden Soal Relaksasi DNI

Ketua DPR Bambang Soesatyo/RMOL

RMOL. Kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang menuai kritik pedas dari berbagai kalangan, akhirnya dibatalkan Presiden Joko Widodo.
Terkait hal itu, Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta kementerian terkait menyatukan langkah sesuai visi-misi Presiden Joko Widodo.

"Kebijakan ini berpotensi mematikan UMKM. Ada yang nggak beres. Ini harus ada keseragaman langkah dari menteri-menteri," kata Bamsoet, sapaannya di sela diskusi parlemen bertajuk 'Tunda Relaksasi Pelepasan DNI. Jokowi pro UMKM?' di Media Center, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Bamsoet menduga, kebijakan tersebut lahir dari ketidaksesuaian dengan visi-misi Presiden Jokowi. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Jokowi yang menyebut draft DNI belum sampai di meja presiden.

"Ketika draft itu belum sampai ke meja Presiden. Artinya menteri ini mengumumkan sesuatu yang presiden belum setuju," ujar Bamsoet.

Presiden Joko Widodo dalam Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan industri Kadin (Kadin) mengatakan draf relaksasi DNI belum sampai ke mejanya dan belum ditandatangani.

"Barangnya itu belum sampai ke Istana, Perpresnya belum saya tanda tangani, jadi tidak perlu ragu, saya pastikan akan saya keluarkan relaksasi DNI (dari kebijakan relaksasi DNI), dah saya putuskan di sini," kata Jokowi, Rabu kemarin (28/11). [lov]



Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)