Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR Dan Kementerian ESDM Komitmen Naikkan Porsi EBT

DPR RI / KAMIS, 13 SEPTEMBER 2018 , 02:06:00

DPR Dan Kementerian ESDM Komitmen Naikkan Porsi EBT

Bambang Soesatyo/Net

RMOL. DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) punya pandangan yang sama alias kompak dalam melihat pentingnya peningkatkan porsi dan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Peningkatan itu dianggap amat penting untuk menghilangkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Kekompakan DPR dan Kementerian ESDM terlihat dalam acara World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD), di Bali, Rabu (12/9). Gelaran WPFSD ini akan berakhir pada hari ini, Kamis (13/9). WPFSD merupakan wadah pertemuan parlemen dunia yang digagas DPR sejak 2017.

WPFSD tahun ini diikuti 45 negara. Antara lain Indonesia, Argentina, Bahrain, Bolivia, Iran, Irak, Yordania, Palestina, Peru, Serbia, Uni Emirat Arab, Venezuela, Armenia, Mesir, Ghana, Madagaskar, Mongolia, Maroko, Serbia, dan Turki. Pertemuan ini membahas topik “Menuju Energi Berkelanjutan untuk Semua”.

Ketua DPR Bambang Soesatyo melihat, peluang memajukan EBT terbuka lebar. Hal itu terlihat dari data International Renewable Energy Agency (IRENA) di Abu Dhabi, awal 2017, yang menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir investasi pengembangan EBT naik pesat.

“Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin masih sangat besar. Data terakhir di 2015 tercatat, investasi EBT sebesar 305 miliar dolar AS. Angka ini naik dari 2014 yang sebesar 270 miliar dolar AS dan 2013 yang sebesar 231 miliar dolar AS," papar politisi yang akrab disapa Bamsoet itu di hadapan para parlemen dunia.

Dalam pandangan politisi Partai Golkar ini, masa depan energi dunia bukan lagi fosil, melainkan EBT. Sebab, ketergantungan terhadap energi fosil telah mengantarkan pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, pencemaran lingkungan, serta mengakibatkan kenaikan emisi gas rumah kaca.

“Melalui WPFSD, parlemen dunia akan menggalang kerja sama dalam mengatasi ketergantungan terhadap energi fosil. Caranya, melalui berbagai penelitian, pertukaran teknologi, implementasi kebijakan dalam negeri, serta peningkatan investasi yang mendorong pemanfaatan EBT. Harapannya, dapat menjamin penyediaan energi dengan harga yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan ramah terhadap lingkungan,” terang Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI juga ingin agar pemanfaatan EBT semakin besar. Makanya, dia mendorong dunia industri, sebagai pengguna energi tebesar, diarahkan menggunakan EBT.

Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang menjadi panelis utama di WPFSD ini, menjelaskan bahwa penggunaan EBT di Indonesia semakin besar. Di hadapan para delegasi, Jonan memarkan perkembangan kapasitas terpasang pembangkit EBT hingga pertengahan tahun ini. Jumlahnya yaitu, sebanyak 140 Mega Watt (MW) bertambah dari panas bumi, sebanyak 94,1 MW dari tenaga surya, mikrohidro, dan angin, serta sebanyak 18 MW dari bioenergi.

“Tentu yang penting dilihat adalah pertumbuhan dari pembangkit dan bagaimana dukungan dari perlemen Indonesia,” ucapnya.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan EBT, Jonan melakukan pembaruan kebijakan dengan menyasar sektor transportasi melalui program mandatori B20. “Tantangan sekarang bukan pada pembangkit, melainkan pada sektor transportasi," tegasnya. Jonan kini tengah berdiskusi dengan menteri negera lain, seperti Malaysia, untuk mengaji dampak signifikansi penerapan kebijakan tersebut.

Kebijakan strategis lain adalah pemasangan panel surya. Kementerian ESDM tengah menyiapkan regulasi tentang penggunaan atap panel surya atau solar PV rooftop di rumah-rumah dan perkantoran.

“Kami sekarang mencoba menjalankan program 35.000 MW dari solar PV," ujarnya.

Pemerintah sendiri terus melakukan percepatan dalam mencapai target bauran energi pada 2023 sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

“Indonesia masih komitmen terhadap pencapaian EBT dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025," kata Jonan.

Sampai Agustus 2018, sudah ada 70 kontrak yang sudah melakukan penandatanganan pembangkit EBT. Rinciannya, 4 sudah beroperasi, 23 dalam tahap konstruksi, dan 43 dalam proses persiapan financial close.

“Semua kebijakan EBT di atas bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam mengontrol konsumsi energi masyarakat sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan," pungkas Jonan. [ian]

Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)