Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dua Tahun Jokowi-JK, Ekonomi Indonesia Mengalami Stagnasi Serius

DPR RI / SELASA, 18 OKTOBER 2016 , 09:36:00

LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dua Tahun Jokowi-JK, Ekonomi Indonesia Mengalami Stagnasi Serius

Heri Gunawan/Net

RMOL. Selama dua tahun Pemerintahan Presiden Jokowi berjalan, tidak tampak ekonomi berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Sejumlah lembaga survei kerap menilai kinerja ekonomi pemerintah terus meningkat. Tapi fakta berbicara lain. Jauh panggang dari api.
Demikian catatan kritis Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan yang disampaikan dalam rilisnya, Selasa (18/10).

Menurut Heri, perekonomian Indonesia sejak dipimpin duet Jokowi-JK mengalami stagnasi serius, bahkan cenderung menurun. Indikatornya, tahun 2014 ekonomi tumbuh 5,02 persen, dan tahun 2015 turun menjadi 4,8 persen.
 
Stagnasi ekonomi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga 6,81 persen. Begitu juga kemiskinan absolut sudah mencapai 28,3 juta jiwa dan inflasi meningkat 5,73 persen. Nilai ekspor Indonesia menurun. Per Oktober 2015, nilai ekspor masih mencapai Rp 200 triliun. Tapi, per Mei 2016 tinggal Rp 160 triliun.

Cadangan devisa Indonesia juga terus tergerus oleh utang. Pada Oktober 2014 utang pemerintah hanya Rp 2.600 triliun. Per Mei 2016 sudah melonjak menjadi Rp 3.320 triliun. Sementara cadangan devisa Indonesia hanya USD 103,56 miliar.

"Ini bisa dikualifikasikan sebagai posisi kritis di tengah nilai ekspor yang menurun dan tuntutan pembayaran utang plus bunga utang yang membengkak," ucap Heri.
 
Kondisi utang terkini Indonesia, sambung Heri, memberi kontraksi pada nilai tukar rupiah yang masih bertengger di kisaran Rp 13.000. Di sektor pajak, struktur penerimaan pajak dalam APBN makin menurun. Padahal, APBN sangat bergantung pada penerimaan pajak.

"Kita memang tertolong dengan adanya hasil tax amnesty. Namun, itu belum maksimal. Sebab, selain repatriasi dana dari luar negeri belum memenuhi target, juga dampaknya pada ekonomi riil belum terukur," ungkapnya.

Tidak hanya itu, nilai tukar petani juga menurun dari angka 102,87 tahun 2014 menjadi 101,64 tahun 2016. Ini berarti, kualitas kehidupan dan kesejahteraan petani belum terjamin secara maksimal.
 
"Saya bisa menyimpulkan bahwa selama ini, kepuasan masyarakat yang sering disebut-sebut itu hanya bagian dari citra dan pencitraan. Tapi, kalau kita turun ke daerah dan lapangan, berbagai masalah masih muncul. Semuanya bersumber dari mundurnya ekonomi-keuangan yang cukup serius. Apalagi baru-baru ini pemerintah kita telah melakukan pemangkasan anggaran transfer daerah, sehingga menjadikan batalnya beberapa program pembangunan di daerah-daerah," papar Heri.
 
Mencermati fakta ini, Heri berpendapat, ke depan ekonomi nasional akan terus tertekan. Untuk itu, legislator dari dapil Jabar IV itu berharap, agar pemerintah kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita kemerdekaan dan konstitusi. Pemerintah mestinya sudah bisa menghadirkan sistem ekonomi-keuangan yang sehat dan kredibel. [rus]


Komentar Pembaca
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)