Berita

Naker

Pemerintah Pulangkan 51 Pekerja Migran Bermasalah Dari Yordania

SENIN, 22 APRIL 2019 | 18:14 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. Sebanyak 51 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) yang berasal dari Yordania akhirnya berhasil pulang ke tanah air dengan selamat pada Sabtu malam (20/4).

Proses pemulangan (repatriasi) 51 TKIB dilakukan dengan memanfaatkan program amnesty (pengampunan atas pelanggaran/kesalahan hukum) yang sedang diberlakukan pemerintah Yordania.

Pemulangan 51 PMIB ini merupakan tahap ke-3 dengan jumlah terbesar pemulangan WNI sejak dua tahun terakhir. Pada bulan sebelumnya proses repatriasi telah dilakukan dalam dua tahap yang seluruhnya seluruhnya berjumlah 38 orang.

"Program amnesti tahun 2019 ini dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat proses pemulangan para pekerja migran yang bermasalah di Yordania," kata Kasubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna, Senin (22/4).

Dikatakan Yuli, mayoritas peserta program ini adalah pekerja migran bermasalah yang berstatus ilegal (tidak berdokumen), yang telah berdomisili di Yordania lebih dari delapan tahun.

"Di sana masih ada sekitar 1.040 orang PMI yang menunggu program amnesty. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar proses repatriasi berjalan lancar. Ini bentuk perlindungan bagi pekerja migran," kata Yuli.

Yuli mengungkapkan ke-51 PMI-B itu terbanyak berasal dari provinsi Jabar yakni 35 orang. Diantaranya dari Indramayu (9), Cirebon dan Karawang (5), Subang (4), Sukabumi dan Purwakarta (3) dan Bekasi, kabupaten Bandung, Cianjur (2).

Sepuluh pekerja migran dari Provinsi Banten yakni Tangerang (8) dan Serang (2). Berikutnya dua pekerja migran masing-masing dari provinsi NTB (Sumbawa dan Lombok Tengah), Jawa Tengah (Pekalongan) dan provinsi Jawa Timur (Jember dan Banyuwangi).

Sementara itu, Dubes KBRI Amman, Andy Rachmianto mengatakan program amnesty pemerintah Yordania ini harus dimanfaatkan sebenar-benarnya, karena program ini tidak selalu ada setiap tahunnya.

"Kami menargetkan setidaknya 50 persen dari WNI yang berstatus illegal dapat dibantu kepulangannya," kata Dubes Andy.

Kebijakan Amnesti ini diberlakukan selama 6 bulan, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018 dan akan berakhir nanti tanggal 12 Juni 2019.

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan program ini, KBRI Amman telah melakukan berbagai sosialisasi baik dengan pertemuan langsung, telepon, maupun melalui media sosial.

Menurut Atase Ketenagakerjaan KBRI Amman, Suseno Hadi, hampir seluruh WNI yang memanfaatkan program amnesty ini adalah para pahlawan penyumbang devisa, yang seluruhnya perempuan dan telah menetap di Yordania selama belasan tahun.

Karena itu, diharapkan mereka dapat memanfaatkan program Amnesty ini untuk dapat kembali ke Indonesia. Bagi mereka yang tidak memanfaatkan program ini, denda ijin tinggalnya akan dihitung sejak masa ijin tinggal resminya habis, dengan perhitungan 1.5 Jordan Dinnar (sekitar Rp 29.500) perhari.

Setelah diumumkannya program Amnesty ini jumlah pekerja migran bermasalah yang mendaftarkan diri ke KBRI terus bertambah setiap harinya.

Dengan kebijakan Amnesty ini diharapkan dapat menjaring seluruh WNI yang bermasalah terhadap pelanggaran ijin tinggalnya di Yordania.

"KBRI telah berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan beberapa institusi pemerintah terkait agar bisa membantu kepulangan mereka ke tanah air, kata Atase Suseno.

Suasana haru tercipta saat para PMIB bertemu keluarganya yang menjemput di bandara.

"Alhamdulillah bisa pulang melalui amnesty Yordania. Jadi bisa pulang gratis dan proses kepulangannya pun sangat cepat," kata Altarmini (35) asal Bandung yang telah bekerja lima tahun di Yordania.

Altarmini terharu dan terisak saat anak dan orangtuanya menjemput di Bandara Soetta.

Sementara Tania (31) pekerja migran dari Cianjur mengaku senang bisa kembali ke tanah air. "Saya senang bisa kembali ke tanah air dengan cepat dan tanpa beaya. Semua hak-hak kami pun sudah dilunasi. Tak ada masalah, " ujar Tania yang telah tujuh tahun berpisah dengan keluarganya.

Populer

TNI Minta Warga Tak Perlu Takut Aksi 22 Mei

Senin, 20 Mei 2019 | 14:17

Putusan Bawaslu Indikasikan Persekongkolan Antara KPU, Lembaga Survei Dan Kontestan Pemilu

Jumat, 17 Mei 2019 | 06:38

Dokter Ani Hasibuan Dipolisikan, Keluarga Besar UI: Kegilaan Ini Harus Dihentikan!

Jumat, 17 Mei 2019 | 05:17

Ribuan Umat Islam Surabaya Bakal Turun Ke Jalan Tolak Kecurangan

Selasa, 14 Mei 2019 | 04:42

SBY: Sejarah Mencatat, Prabowo Seorang Yang Menghormati Hukum, Champion Of Democracy

Rabu, 22 Mei 2019 | 00:02

Data BPN: Prabowo-Sandi Menang 54,24 Persen

Selasa, 14 Mei 2019 | 17:26

Mobil Komando Bersiap Di Seberang Rumah Prabowo

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:32

UPDATE

Kasihan Ibu DMR Yang Sempat Dicurigai Teroris Bom Bunuh

Jumat, 24 Mei 2019 | 09:26

Polda Metro Jaya Panggil Amien Rais Jadi Saksi Makar Hari Ini

Jumat, 24 Mei 2019 | 09:19

HNW: MK Bukan Mahkamah Kalkulator

Jumat, 24 Mei 2019 | 08:52

MWA UI Bentuk Panitia Penjaringan Kandidat Rektor

Jumat, 24 Mei 2019 | 08:50

Pemilu Sudah Usai, Jangan Ada Lagi Statement Yang Tidak Menyejukkan

Jumat, 24 Mei 2019 | 08:43

Program Kementan Mampu Tekan Inflasi dan Sejahterakan Petani

Jumat, 24 Mei 2019 | 08:39

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta Hakim MK Jadi Negarawan Yang adil

Jumat, 24 Mei 2019 | 07:50

Meski Beban Puncak Menurun, PLN Tetap Siapkan Posko Siaga Lebaran 24 Jam

Jumat, 24 Mei 2019 | 07:31

Belasungkawa Dan Doa Tragedi 225

Jumat, 24 Mei 2019 | 07:07

Dua Tahun Lebih Di Penjara Mesir, Jurnalis Al Jazeera Mahmoud Hussein Akhirnya Bebas

Jumat, 24 Mei 2019 | 06:47

Selengkapnya