Berita

Politik

Jokowi Kalah Telak Raih Suara Napi, Bukti Ingin Perubahan

SENIN, 22 APRIL 2019 | 17:54 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Mayoritas narapidana di negeri ini menjatuhkan pilihannya ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro menegaskan, berdasarkan data yang dihimpun dari tabulasi seluruh lapas di Indonesia, setidaknya ada 126.545 napi yang memiliki hak pilih.

"Dari jumlah itu hampir 60 persen atau sekitar 64.771 suara memberikan hak suara kepada pasangan 02, sementara sekitar 30 persen atau sekitar 37.264 suara memilih pasangan 01 dan sekitar 10 persen atau 2.413 suara tidak sah," papar Gigih dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (22/4).

Jika dikalkulasi total, lanjutnya, pasangan 02 telah memenangkan TPS lapas yang tersebar di 26 provinsi. Sedangkan paslon rivalnya hanya unggul di tujuh provinsi.

Meski ada dugaan kuat keterlibatan oknum pejabat memaksa pilihan 01, menurut Gigih, tidak menggoyahkan semangat para napi ingin perubahan ke arah yang lebih baik.

"Kemenangan pasangan 02 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan se Indonesia menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Jokowi. Telak karena cara-cara kotor pun sudah tak laku dalam memperdaya kedaulatan rakyat," jelasnya.

Gigih juga menekankan, ini membuktikan bahwa sekalipun fisik terpenjara, namun hati dan semangat para napi untuk perubahan kepemimpinan nasional tetaplah berkobar. Meski diakuinya para napi memilih Prabowo-Sandi karena berharap ada perbaikan pengelolaan dan pelayanan di LP. Langkah revolusioner diperlukan untuk itu.

"Karena meskipun pemerintahan Jokowi telah mendorong program revolusi mental untuk melakukan perubahan mindseat di lingkungan Direktorat Pemasyarakatan, namun faktanya masih banyak ditemukan ketimpangan pelayanan hingga praktek pungutan liar, peredaran narkoba hingga miskin integritas para petugas," urainya.

Parahnya lagi, kata dia, lapas seolah-olah menjadi persemaian benih kejahatan baru. Bahkan program revitalisasi lapas yang dicanangkan Kementerian Hukum HAM juga belum secara optimal berjalan.

"Karena masih dijalankan setengah hati," pungkasnya.

Populer

Lewat Surat Mendagri, THR Dan Gaji Ke-13 PNS Bakal Molor

Senin, 13 Mei 2019 | 20:12

LPKAN Laporkan KPU Ke Mahkamah Internasional

Minggu, 12 Mei 2019 | 20:01

Viral, Emak-Emak Militan Bongkar Penyamaran Peserta Aksi Berkedok Santri

Minggu, 12 Mei 2019 | 05:52

TNI Minta Warga Tak Perlu Takut Aksi 22 Mei

Senin, 20 Mei 2019 | 14:17

Kiai Luthfi: Yang Bilang China Bukan Penjajah Berarti Dia Buta Sejarah

Minggu, 12 Mei 2019 | 00:56

Kivlan Zen Batal Dicekal, Fahri Hamzah: Bukti Hukum Kita Diatur Segelintir Orang

Minggu, 12 Mei 2019 | 02:22

Putusan Bawaslu Indikasikan Persekongkolan Antara KPU, Lembaga Survei Dan Kontestan Pemilu

Jumat, 17 Mei 2019 | 06:38

UPDATE

Belum Sepenuhnya Pulih, Pasar Tanah Abang Ikut Ditutup Sementara

Rabu, 22 Mei 2019 | 12:15

KPK Periksa Tiga Pejabat Kemendag Terkait Suap Pupuk

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:59

Nasihat Megawati Untuk Jokowi

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:58

Tiba Di Kertanegara, Prabowo Langsung Masuk Rumah

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:56

Demonstran Kembali Ke Jalan Aipda KS Tubun

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:49

Rawan Bentrok, Stasiun Tanah Abang Masih Ditutup Sementara

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:48

Bentrok Aksi 22 Mei, Sejumlah Ruas Jalan Di Jakpus Belum Bisa Diakses

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:43

Mobil Komando Bersiap Di Seberang Rumah Prabowo

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:32

Usai Istighosah, Massa Aksi Dari Kelompok Ababil Istirahat Sejenak

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:32

Ketua DPR Dorong Komisi III Rampungkan Empat RUU

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:18

Selengkapnya