Berita

Politik

Jokowi Kalah Telak Raih Suara Napi, Bukti Ingin Perubahan

SENIN, 22 APRIL 2019 | 17:54 WIB | LAPORAN: BUNAIYA FAUZI ARUBONE

Mayoritas narapidana di negeri ini menjatuhkan pilihannya ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Direktur Eksekutif Indonesia Club, Gigih Guntoro menegaskan, berdasarkan data yang dihimpun dari tabulasi seluruh lapas di Indonesia, setidaknya ada 126.545 napi yang memiliki hak pilih.

"Dari jumlah itu hampir 60 persen atau sekitar 64.771 suara memberikan hak suara kepada pasangan 02, sementara sekitar 30 persen atau sekitar 37.264 suara memilih pasangan 01 dan sekitar 10 persen atau 2.413 suara tidak sah," papar Gigih dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Senin (22/4).

Jika dikalkulasi total, lanjutnya, pasangan 02 telah memenangkan TPS lapas yang tersebar di 26 provinsi. Sedangkan paslon rivalnya hanya unggul di tujuh provinsi.

Meski ada dugaan kuat keterlibatan oknum pejabat memaksa pilihan 01, menurut Gigih, tidak menggoyahkan semangat para napi ingin perubahan ke arah yang lebih baik.

"Kemenangan pasangan 02 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan se Indonesia menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Jokowi. Telak karena cara-cara kotor pun sudah tak laku dalam memperdaya kedaulatan rakyat," jelasnya.

Gigih juga menekankan, ini membuktikan bahwa sekalipun fisik terpenjara, namun hati dan semangat para napi untuk perubahan kepemimpinan nasional tetaplah berkobar. Meski diakuinya para napi memilih Prabowo-Sandi karena berharap ada perbaikan pengelolaan dan pelayanan di LP. Langkah revolusioner diperlukan untuk itu.

"Karena meskipun pemerintahan Jokowi telah mendorong program revolusi mental untuk melakukan perubahan mindseat di lingkungan Direktorat Pemasyarakatan, namun faktanya masih banyak ditemukan ketimpangan pelayanan hingga praktek pungutan liar, peredaran narkoba hingga miskin integritas para petugas," urainya.

Parahnya lagi, kata dia, lapas seolah-olah menjadi persemaian benih kejahatan baru. Bahkan program revitalisasi lapas yang dicanangkan Kementerian Hukum HAM juga belum secara optimal berjalan.

"Karena masih dijalankan setengah hati," pungkasnya.

Populer

Tak Dampingi Jokowi Saat Bertemu Prabowo, Luhut Bakal Digeser Budi Gunawan?

Minggu, 14 Juli 2019 | 13:17

Dipilih Tito Sebagai Kapolda Metro Jaya, Akankah Gatot Juga Ditunjuk Sebagai Wakapolri?

Kamis, 18 Juli 2019 | 08:09

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

Sabtu, 13 Juli 2019 | 12:59

Golkar: Amien Rais Tidak Mau Rumongso

Minggu, 21 Juli 2019 | 16:41

FPI Ungkap Aktor Di Balik Pencekalan Habib Rizieq Shihab

Selasa, 16 Juli 2019 | 00:16

Natalius Pigai: Mulai Hari Ini Saya Nyatakan Melawan Pansel KPK!

Jumat, 12 Juli 2019 | 15:16

Tokoh Lampung: Konflik Berdarah Mesuji Karena Warga Cemburu Terhadap Wewenang Swasta

Kamis, 18 Juli 2019 | 22:33

UPDATE

Resep Rahasia Jacksen Bisa Bawa Persipura 2 Kali Menang Beruntun

Senin, 22 Juli 2019 | 14:16

Sudah 5 Bulan Mendekam Di Penjara, Tiga Emak-emak Karawang Tidak Dapat Perhatian Prabowo-Sandi

Senin, 22 Juli 2019 | 13:58

Siang Ini, KPK Rekonstruksi Kasus Suap Pegunungan Arfak Di Kompleks DPR

Senin, 22 Juli 2019 | 13:51

Daftar Pencetak Hattrick Liga 1 2019, Tak Ada Nama Pemain Lokal

Senin, 22 Juli 2019 | 13:44

Beda Dengan Amien Rais, Zulkifli Hasan Sebut Rekonsiliasi Nggak Pakai Syarat

Senin, 22 Juli 2019 | 13:37

Kelompok Lawak Srimulat Berharap Nunung Direhabilitasi

Senin, 22 Juli 2019 | 13:25

Gerindra: Falsafah Jawa Yang Disampaikan Jokowi Mengandung Pesan Moral

Senin, 22 Juli 2019 | 13:14

2 Kali Ditolak, Chairawan Kirim Surat Pengaduan Langsung Ke Kabareskrim

Senin, 22 Juli 2019 | 13:03

Besok, Komisi III DPR Bahas Amnesti Baiq Nuril

Senin, 22 Juli 2019 | 12:43

Kemnaker Dorong BLK Lebih Familiar Dengan Teknologi

Senin, 22 Juli 2019 | 12:31

Selengkapnya