Berita

Politik

KNPI Ajak Para Capres Bersabar Tunggu Hasil Resmi KPU

MINGGU, 21 APRIL 2019 | 03:35 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

KNPI mengajak semua komponen bangsa untuk menahan diri dengan tidak menebar spekulasi terkait hasil pilpres, ditengah beredarnya hasil quick count yang direlease oleh beberapa lembaga Survei yang memenangkan salah satu pihak.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, menilai upaya tersebut merupakan hal yang lumrah saja sebagai sebuah terobosan saintifik dalam demokrasi modern.

"Tapi itu bukan postulat yang bersifat absolut, hanya menggambarkan kecenderungan, yang tentu saja memiliki kemungkinan keliru dalam menarik kesimpulan," Kata Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/4).

Haris menilai adanya deklarasi kemenangan dari salah satu paslon, itu reaksi alamiah dan wajar saja, tapi yang penting digaris bawahi sampai saat ini proses perhitungan oleh KPU masih berjalan dan belum ada penetapan hasil pilpres

"Disisi lain quick count dari beberapa lembaga surveimestinya harus berdiri diatas kepentingan demokrasi, bukan malah menjadi referensi pembentukan opini publik tentang hasil Pilpres yang cenderung menguntungkan salah satu Paslon," ujarnya.

Haris menegaskan, Lembaga Survei tidak memiliki kewenangan apa-apa terkait keabsahan dan legitimasi Pemilu, karena yang berhak menentukan hasil Akhir Pilpres adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KNPI memberi garansi dan akan mengawal perhitungan di KPU/ KPUD agar bekerja sesuai dengan prosedur yang jujur dan profesional," ujarnya.

Mantan Aktivis HMI ini mengatakan DPP KNPI telah membentuk Posko Pengaduan Pelanggaran/Kecurangan Pemilu di berbagai daerah untuk kepentingan demokrasi dan menjamin bahwa program ini bertujuan untuk menjaga kualitas demokrasi yang merupakan amanah reformasi.

"Sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, kami Berharap moment akhir Pemilu ini tidak menjadi puncak perpecahan anak bangsa hanya karena terjebak pada klaim-klaim kemenangan, lebih baik semua pihak mengawal perhitungan suara dari kecamatan-kabupaten sampai pada tingkat pusat," tutupnya.

Populer

Mahfud: Tim Hukum Prabowo-Sandi Cerdik

Jumat, 14 Juni 2019 | 19:53

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Refly Harun: Jika Terbukti Menjabat Di BUMN Saat Pilpres, Maruf Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 11 Juni 2019 | 15:09

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

Tabrakan Maut Di Tol Cipali Diduga Berawal Penumpang Ngotot Minta Turun Di Bahu Jalan

Senin, 17 Juni 2019 | 14:11

Soenarko Diduga Makar, Bang Yos: Kok Agak Enggak Masuk Logika

Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:20

UPDATE

Berkunjung Ke Yogyakarta, Caketum HIPMI Ini Ingatkan Pentingnya Sektor Ekonomi Kreatif

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:46

Biar Tidak Mubazir, Saksi Jokowi-Maruf Tak Sebanyak Saksi Prabowo

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:21

Kamera Intai

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:00

Delegasi Coast Guard Manca Negara Kunjungi ‘Miniatur’ Indonesia

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:39

Ara: Megawati Sosok Negarawan Dan Pancasilais Sejati

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:26

PT Pembangunan Jaya Ancol Bagikan Deviden Senilai Rp 223 Miliar

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:40

Geruduk Kemenkeu, APPKSI Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:14

Adu Mulut Kuasa Hukum Prabowo Dan Komisioner KPU Soal Amplop Tanpa Segel Dari Boyolali

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:49

Korut Sambut Meriah Xi

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:29

Menurut Ferdinand, Tidak Ada Yang Salah Pada Materi "Kecurangan Bagian Dari Demokrasi"

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:13

Selengkapnya