Berita

Politik

Otto Hasibuan: Skenario Terburuk Pemilihan Presiden Ulang

SABTU, 20 APRIL 2019 | 21:08 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pendapat Yusril Ihza Mahendra mengenai syarat pelantikan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hanya didasarkan pada perolehan suara terbanyak dianggap keliru. Bagaimanapun juga syarat mengenai sebaran dukungan sebesar 20 persen di minimal setengah dari jumlah provinsi masih berlaku.

Hal mengenai syarat pelantikan presiden dan wakil presiden dicantumkan dalan UU 17/2017 tentang Pemilihan Umum.

Di dalam pasal itu 416 UU 17/2017 disebutkan bahwa Pasangan Calon terpilih selain harus memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara yang diperebutkan dalam pilpres, juga harus memiliki sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Demikian ditegaskan pengacara Otto Hasibuan dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Sabtu, 20/4).

Otto mengatakan, isi dari pasal 416 UU 17/2017 itu sejalan dengan Pasal 6A UUD 1945.

Otto mengingatkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-XII/2014 yang dianggap menghapuskan syarat perolehan suara minimal 20 persen di setengah jumlah provinsi itu ditujukan khusus untuk UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar dari pelaksaan Pilpres 2014.

“Benar ada pengujian di MK. Tetapi yang diuji adalah UU tentang Pilpres 2014, dan UU itu sudah tidak berlaku lagi setelah ada UU 17/2017,” ujar Otto.

“Saya tidak sependapat dengan pandangan beliau (Yusril Ihza Mahendra) karena mengutip keputusan MK terhadap UU 42/2008. Dan itu tidak relevan setelah ada UU 17/2017,” demikian Otto Hasibuan.

Dia menambahkan, menurut ayat (2) Pasal 416 UU 17/2017, apabila tidak ada pasangan capres dan cawapres yang memenuhi syarat itu, maka pemilihan presiden harus diulang.

Populer

TNI Minta Warga Tak Perlu Takut Aksi 22 Mei

Senin, 20 Mei 2019 | 14:17

Putusan Bawaslu Indikasikan Persekongkolan Antara KPU, Lembaga Survei Dan Kontestan Pemilu

Jumat, 17 Mei 2019 | 06:38

Dokter Ani Hasibuan Dipolisikan, Keluarga Besar UI: Kegilaan Ini Harus Dihentikan!

Jumat, 17 Mei 2019 | 05:17

Ribuan Umat Islam Surabaya Bakal Turun Ke Jalan Tolak Kecurangan

Selasa, 14 Mei 2019 | 04:42

SBY: Sejarah Mencatat, Prabowo Seorang Yang Menghormati Hukum, Champion Of Democracy

Rabu, 22 Mei 2019 | 00:02

Data BPN: Prabowo-Sandi Menang 54,24 Persen

Selasa, 14 Mei 2019 | 17:26

Mobil Komando Bersiap Di Seberang Rumah Prabowo

Rabu, 22 Mei 2019 | 11:32

UPDATE

Kasihan Ibu DMR Yang Sempat Dicurigai Teroris Bom Bunuh

Jumat, 24 Mei 2019 | 09:26

Polda Metro Jaya Panggil Amien Rais Jadi Saksi Makar Hari Ini

Jumat, 24 Mei 2019 | 09:19

HNW: MK Bukan Mahkamah Kalkulator

Jumat, 24 Mei 2019 | 08:52

MWA UI Bentuk Panitia Penjaringan Kandidat Rektor

Jumat, 24 Mei 2019 | 08:50

Pemilu Sudah Usai, Jangan Ada Lagi Statement Yang Tidak Menyejukkan

Jumat, 24 Mei 2019 | 08:43

Program Kementan Mampu Tekan Inflasi dan Sejahterakan Petani

Jumat, 24 Mei 2019 | 08:39

Sengketa Pemilu, Refly Harun Minta Hakim MK Jadi Negarawan Yang adil

Jumat, 24 Mei 2019 | 07:50

Meski Beban Puncak Menurun, PLN Tetap Siapkan Posko Siaga Lebaran 24 Jam

Jumat, 24 Mei 2019 | 07:31

Belasungkawa Dan Doa Tragedi 225

Jumat, 24 Mei 2019 | 07:07

Dua Tahun Lebih Di Penjara Mesir, Jurnalis Al Jazeera Mahmoud Hussein Akhirnya Bebas

Jumat, 24 Mei 2019 | 06:47

Selengkapnya