Berita

Hukum

Kerap Mangkir, KPK Minta Kemenkumham Cekal Samin Tan Dan Nenie Afwani

SELASA, 26 MARET 2019 | 13:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Berulang kali mangkir dari panggilan penyidik KPK, bos PT Borneo Lumbung Energi, Samin Tan dan Direktur PT Borneo Lumbung Energi, Nenie Afwani dicekal untuk berpergian ke luar negeri.

Hal itu diungkapkan Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/3).

Samin Tan merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM.

Febri mengatakan, KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham tentang pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang dalam penyidikan perkara dugaan suap dengan tersangka Samin Tan dan Nenie Afwani.

"Dua orang tersebut dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 14 maret 2019 sampai dengan 14 September 2019," ujar Febri.

Pencekalan ke luar negeri terhadap Samin Tan dan Neni Afwanie agar ketika diperiksa oleh penyidik KPK mereka berdua tidak ada di luar negeri.

"Hal ini dilakukan agar ketika tersangka atau saksi dipanggil tidak sedang berada di luar negeri," tegas Fabri.

Lebih lanjut, penyidik KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap tersangka Samin Tan pada pekan ini. KPK berharap Samin Tan bersikap kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Kami ingatkan, penjadwalan ulang yang akan dilakukan pada Kamis ini, 28 Maret 2019," tutup Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka pada Jumat (15/2) pekan lalu. Samin Tan yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia sekaligus pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal diduga memberikan suap Rp 5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Kasus proyek pengurusan terminasi ini merupakan pengembangan kasus suap PLTU Riau-1 yang mana Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih telah divonis 6 tahun penjara subsider Rp 200 juta.

Samin Tan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Populer

Refly Harun: MK Tak Berguna Jika Pemikiran Saksi Ahli 01 Jadi Pedoman

Minggu, 23 Juni 2019 | 14:19

Kerap Keluar Konteks, Hakim MK Sebut KPU Tukang Ngeles

Kamis, 20 Juni 2019 | 21:11

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Yusril Akui Kajian Saksi Ahli 02 Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf

Jumat, 21 Juni 2019 | 18:32

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Pakar: Siapa Jamin Pendukung Jokowi Tidak Marah Jika 02 Yang Menang?

Senin, 24 Juni 2019 | 00:15

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

UPDATE

Kasus Dugaan Korupsi YKP, Bambang DH Diperiksa Lima Jam

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:18

PIRN Di Banyuwangi Dapat Acungan Jempol Dari LIPI

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:08

Walikota Surabaya Lemas, Dirawat Di RS dr.Soewandhi

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:02

Berkas PK Terpidana Kasus Antaboga Sudah Diterima MA

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:50

Amnesty International Minta Aparat Hentikan Penyiksaan Terhadap Tersangka

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:41

Besok, KPK Hadirkan Menag Lukman Dan Gubernur Jatim Dalam Sidang Jual Beli Jabatan Kemenag

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:12

Lampu Merah Untuk Erdogan

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:56

Marak Penelepon Gelap Mengaku Orang KPK, Febri: Lapor Ke 198

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:42

Woman of Action

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:04

Bertemu Bupati Anas, Dubes RI Di Rusia Bakal Promosikan Banyuwangi ke Moskow

Selasa, 25 Juni 2019 | 18:57

Selengkapnya