Berita

Ekbis

Skema Free & Fee Bisa Tingkatkan Ketersediaan Obat Tanpa Bebani BPJS Kesehatan

SELASA, 26 MARET 2019 | 08:27 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menilai, cara mengurangi beban Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pemerintah dapat diwujudkan melalui skema "Free & Fee".

Pada skema 'Fee', peserta kategori Penerima Bantuan Iuran secara gratis dirancang untuk menerima perawatan dasar (basic treatment) pada kelas rumah sakit tertentu, serta pemberian obat basic yang sesuai ketentuan.

Sementara skema 'Fee' menurut Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia, Drs. Dorodjatun Sanusi peserta yang secara mandiri membayarkan tambahan obat akan mendorong baik pada rumah sakit maupun Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Melalui rancangan seperti ini peserta diberikan jumlah obat yang sesuai dengan penyakitnya, sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan pembatasan yang selama ini diterapkan.

"Dengan demikian proses perawatan menjadi lebih optimal dan kualitas hidup pasien menjadi lebih baik," kata Dorodjatun dalam diskusi media bertajuk 'Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan dalam Aspek Pelayanan Pasien' di Kantor Pusat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Jakarta, Senin (25/3).

Untuk mendukung skema yang diusulkan tersebut, pelibatan asosiasi profesi (dokter dan spesialis) berperan penting agar dapat menyusun petunjuk pelaksanaan yang detil atas  kewajiban rincian komponen obat per jenis penyakit yang sesuai dengan International Therapeutic Management.

GP Farmasi berharap pihaknya dapat berkolaborasi dengan PB IDI, asosiasi profesi, dan asosiasi rumah sakit untuk secara bersama-sama mendorong penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan agar tidak terjadi defisit BPJS Kesehatan.

"Supaya menciptakan tekanan (pressure) yang cukup kepada pembuat kebijakan. Masyarakat yang memang mampu dan bersedia untuk membayar lebih semestinya diberikan peluang, dan jangan terlalu dibatasi," jelas Dorojatun.

Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Umum 3 Pengurus Besar IDI, Prasetyo Widhi Buwono mengatakan program JKN yang berupaya untuk menanggung semua aspek layanan kesehatan dihadapkan pada tantangan atas ketersediaan obat yang terbatas.

"Dalam menangani tantangan yang sedang dihadapi, kita memerlukan reformasi sistem kesehatan yang turut mendorong perbaikan dan layanan kesehatan," tutur Prasetyo.

Sementara Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menekankan pentingnya penyempurnaan pengelolaan BPJS Kesehatan, kendati secara regulasi rumah sakit swasta tidak diwajibkan berpartisipasi.

Wakil Ketua Umum ARSSI, Noor Arida Sofiana, mengangkat beberapa masalah yang dihadapi rumah sakit swasta terkait kecepatan dan ketepatan pembayaran tagihan oleh BPJS Kesehatan, yang dinilai masih lambat.

"Masih terdapat cukup banyak tunggakan pembayaran obat sehingga Rumah Sakit harus bertahan dengan pembayaran tagihan tertunda yang pada gilirannya mengganggu arus kas kami," ujar Noor.

Lebih lanjut dia mengatakan, berbagai tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan mendorong kekosongan obat di Rumah Sakit. Belum lagi tak jarang obat yang diperlukan terlambat datang. Sedangan layanan kesehatan berkaitan pada kepentingan masyarakat luas.

"Kondisi ini semestinya tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Kami berharap dapat timbul sinergi yang baik dalam implementasi JKN yang nantinya akan disempurnakan," imbuh dia.

Populer

Mahfud: Tim Hukum Prabowo-Sandi Cerdik

Jumat, 14 Juni 2019 | 19:53

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Refly Harun: Jika Terbukti Menjabat Di BUMN Saat Pilpres, Maruf Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 11 Juni 2019 | 15:09

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

Tabrakan Maut Di Tol Cipali Diduga Berawal Penumpang Ngotot Minta Turun Di Bahu Jalan

Senin, 17 Juni 2019 | 14:11

Soenarko Diduga Makar, Bang Yos: Kok Agak Enggak Masuk Logika

Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:20

UPDATE

Sidang MK Dilanjut Besok, Agenda Dengarkan Saksi Kubu 01

Kamis, 20 Juni 2019 | 16:16

Demokrat Tertib, Tidak Ada Kongres Luar Biasa

Kamis, 20 Juni 2019 | 16:15

Putra Sulung Ketua MA Meninggal Kecelakaan Di Namibia

Kamis, 20 Juni 2019 | 16:01

Indonesia Terbuka Dan Siap Kerja Sama Ketenagakerjaan Dengan Asia Pasifik

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:52

Hadiri JDCD Di London

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:51

Ahli IT: Rekapitulasi Tak Bisa Diubah, Kecuali Ada Oknum

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:43

Tiket Pesawat LCC Domestik Diputuskan Turun!

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:32

Majelis Wali Amanat Berharap Kepemimpinan UI Berkesinambungan

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:30

Fahri Hamzah: Semua Tumpukan Masalah Itu Bermula Dari KTP-El

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:24

Halal Bihalal Purnawirawan TNI-Polri Tertutup, Sudah Hadir Mantan Kabais Dan Mantan KSAU

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:16

Selengkapnya