Berita

Hukum

Ada Celah KKN Di PMA No 68/2015, Menag Siap Buka Diskusi

SELASA, 26 MARET 2019 | 05:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Kasus dugaan jual beli jabatan untuk posisi rektor Universitas Islam Negeri (UIN) belakangan dianggap beberapa pihak terjadi lantaran adanya 'kelonggaran' dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tahun 2015.

PMA tersebut dinilai memberi peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Atas dasar itu, muncul gagasan di publik yang menyebut jika Kemenag perlu mencabut kebijakan tersebut.

Terkait polemik (PMA) No 68/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersikap kooperatif.

“Jadi intinya Kementerian Agama sangat terbuka menerima masukan-masukan karena ini masukan pencabutan ini tidak kalah dengan mereka yang meminta mempertahankan PMA No 68/2015,” ujar Lukman di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/3).

Menurut Lukman, banyak kalangan yang ingin mempertahankan PMA itu lantaran banyak memberi manfaat.

Sementara pihak yang meminta PMA itu dicabut atau direvisi menganggap aturan itu menjadi celah masuk adanya praktik KKN bagi pemilihan rektor.

Menag Lukman menganggap pihak yang minta PMA ini direvisi kemungkinan karena kurangnya informasi mengenai substansi dari peraturan ini.

“Karenanya dalam waktu dekat kita akan membuka diskusi yang lebih luas melibatkan berbagai kalangan, pemangku kepentingan untuk melihat ini secara lebih objektif,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, adanya PMA 68/2015 itu untuk menjawab kebutuhan 3 tahun lalu. Sementara perjalanan PMA selama 3 tahun ini secara objektif perlu masukan dari banyak pihak terkait plus minusnya.

“Ya nanti kita lihatlah dalam diskusi, dalam FGD yang kita selenggarakan lebih terbuka yang melibatkan banyak kalangan,” pungkasnya.

Populer

Refly Harun: MK Tak Berguna Jika Pemikiran Saksi Ahli 01 Jadi Pedoman

Minggu, 23 Juni 2019 | 14:19

Kerap Keluar Konteks, Hakim MK Sebut KPU Tukang Ngeles

Kamis, 20 Juni 2019 | 21:11

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Yusril Akui Kajian Saksi Ahli 02 Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf

Jumat, 21 Juni 2019 | 18:32

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Pakar: Siapa Jamin Pendukung Jokowi Tidak Marah Jika 02 Yang Menang?

Senin, 24 Juni 2019 | 00:15

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

UPDATE

Kasus Dugaan Korupsi YKP, Bambang DH Diperiksa Lima Jam

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:18

PIRN Di Banyuwangi Dapat Acungan Jempol Dari LIPI

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:08

Walikota Surabaya Lemas, Dirawat Di RS dr.Soewandhi

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:02

Berkas PK Terpidana Kasus Antaboga Sudah Diterima MA

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:50

Amnesty International Minta Aparat Hentikan Penyiksaan Terhadap Tersangka

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:41

Besok, KPK Hadirkan Menag Lukman Dan Gubernur Jatim Dalam Sidang Jual Beli Jabatan Kemenag

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:12

Lampu Merah Untuk Erdogan

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:56

Marak Penelepon Gelap Mengaku Orang KPK, Febri: Lapor Ke 198

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:42

Woman of Action

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:04

Bertemu Bupati Anas, Dubes RI Di Rusia Bakal Promosikan Banyuwangi ke Moskow

Selasa, 25 Juni 2019 | 18:57

Selengkapnya