Berita

Hukum

KPK Bakal Telusuri Dugaan Aliran Dana Ke Kerabat Romi

SELASA, 26 MARET 2019 | 00:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan suap di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2018-2019.

Termasuk, menelusuri dugaan aliran dana ke sejumlah pihak yang diduga masih kerabat atau saudara Romahurmuziy (RMY), yakni PNS Jogjakarta Abdul Rochim.

"Tapi yang pasti semua pertemuan-pertemuan tersangka atau komunikasi tersangka terkait dengan pengisian jabatan atau tentang aliran dana itu akan kami telusuri satu per satu dari saksi yang ada," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta, Senin (25/3).

Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka RMY dan HRS, yakni PNS Kanwil Jogjakarta, Abdul Rochim dan tokoh PPP KH, Asep Saifuddin Chalim.

Sementara untuk saksi Ketua DPW PPP, Musyaffa Noer mangkir dari panggilan KPK.

Febri mengatakan, pihaknya telah mendalami dan mengantongi sejumlah bukti terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus dugan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemenag ini.

Termasuk, menelusuri dugaan aliran dana kepada sejumlah pihak yang diduga terlibat.

"Yang pasti gini, dalam proses penyidikan ini kami sudah menemukan bukti bahwa ada dugaan pembicaraan dan aliran dana terhadap RMY terkait dengan pengisian jabatan," jelasnya.

"Nanti akan ditelusuri lebih lanjut aliran dana ke mana dan arus uang ke mana, mungkin nanti waktu pengembangan ya," imbuhnya.

KPK telah menetapkan sedikitnya tiga orang tersangka, yakni politisi PPP Romahurmuziy alias Romi, Kakanwil Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Romi selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Muafaq dan Haris selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. []

Populer

KedaiKopi Mohon Maaf Hitung Cepat Pilpres Tidak Full 100 Persen

Rabu, 17 April 2019 | 22:32

Hitung Cepat IDM Sudah 95 Persen Sampel Suara, Prabowo Unggul!

Rabu, 17 April 2019 | 17:23

Hasil Real Count Terbaru Jurdil 2019: Prabowo-Sandi 58,2 Persen, Jokowi-Maruf 39,5 Persen

Kamis, 18 April 2019 | 16:24

Banjir Dukungan Di Injury Time, Yunarto Wijaya: Luar Biasa Pak Prabowo

Senin, 15 April 2019 | 18:33

Tokoh Tionghoa: Pecat Dubes Rusdi Kirana Jika Terlibat

Jumat, 12 April 2019 | 07:56

KPU Tak Bertanggung Jawab Terhadap Kegiatan Lembaga Survei

Kamis, 18 April 2019 | 18:56

Sriwedari Dan Ambruknya Benteng Jokowi

Kamis, 11 April 2019 | 12:10

UPDATE

Caleg PAN Ajak Relawan Kawal Sidang Pleno Di Semua Tingkatan

Minggu, 21 April 2019 | 22:20

Mendagri: Alasan Mundur Bupati Madina Cederai Amanat Rakyat

Minggu, 21 April 2019 | 22:05

Ketum PWI: Secara Konstitusional, Pemenang Pilpres Ditentukan Hitungan KPU

Minggu, 21 April 2019 | 21:45

Paus Fransiskus: Teror Sri Lanka, Duka Di Hari Paskah

Minggu, 21 April 2019 | 21:33

Obama: Teror Sri Lanka Adalah Serangan Terhadap Kemanusiaan

Minggu, 21 April 2019 | 21:22

Ketua KPU Bakal Cek Faktor Penyebab Input Situng Salah

Minggu, 21 April 2019 | 21:15

Emak-Emak Dan Perubahan Sosial

Minggu, 21 April 2019 | 20:49

Daftar Dugaan Penyimpangan Kian Panjang, Saksi Mengisi Data C1 Kosong

Minggu, 21 April 2019 | 20:28

Bandara Ngurah Rai Tetap Aman Saat Gunung Agung Erupsi

Minggu, 21 April 2019 | 20:22

KPU Mulai Rekap Data TPS Yang Berpotensi PSU

Minggu, 21 April 2019 | 20:08

Selengkapnya