Berita

Dunia

Wartawan Indonesia: "Kacamata Kombat" Harus Ditanggalkan Saat Bantu Perdamaian Korea

SENIN, 25 MARET 2019 | 18:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perdamaian dan reunifikasi Semenanjung Korea adalah tugas konstitusional yang diemban Republik Korea atau Korea Selatan, juga Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara.

Masyarakat pers internasional diimbau untuk ikut mengawal agenda tersebut dengan antara lain menanggalkan lensa kombatif dalam melihat situasi konflik di Semenanjung Korea.

Begitu kata wartawan Indonesia, Teguh Santosa saat berbicara dalam forum 2019 World Journalist Conference (WJC) di Seoul, Korea Selatan, Senin (25/3) siang.

“Reunifikasi adalah tugas konstitusional di Korea Utara dan juga Korea Selatan. Para pemimpin mereka di masa lalu, terutama setelah Perang Dingin berakhir, telah menggelar serangkaian pembicaraan ke arah itu,” ujarnya.

Pernyataan Teguh merujuk pada pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il dan Presiden Korea Selatan Kim Daejung di Pyongyang tahun 2000. Dalam pertemuan tersebut, pemimpin kedua negara sepakat bahwa reunifikasi adalah pekerjaan bersama bangsa Korea yang harus dilakukan dalam suasana damai dan persaudaraan.

Sementara mengenai akhir dari unifikasi atau reunifikasi diserahkan sepenuhnya pada dialog bangsa Korea, tanpa campur tangan pihak lain.

Menurut Teguh, yang telah berkali-kali berkunjung ke Pyongyang dan Seoul, proses perdamaian antara kedua Korea sering kali terganggu oleh pihak ketiga yang khawatir perubahan lanskap politik di kawasan ini dapat membahayakan posisi geostrategis dan kepentingan ekonomi mereka.

Anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu juga menyebut pertemuan dua pemimpin Korea, Moon Jaein dan Kim Jong Un, tahun lalu sebanyak tiga kali memperlihatkan kemajuan yang sangat signifikan dalam pembicaraan antar-Korea.

Selain itu, Kim Jong Un juga telah bertemu dua kali dengan Presiden AS Donald Trump, di Singapura tahun lalu dan di Vietnam akhir bulan lalu.

“Meskipun tidak ada kesepakatan tertulis dalam pertemuan kedua, saya pikir pertemuan di Hanoi cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dalam studi konflik, perjanjian perdamaian membutuhkan elemen penting, termasuk kesabaran. Saya optimistis dengan hasil pembicaraan damai ini,” masih ujar dosen Asia Timur Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini.

Teguh mengingatkan, seringkali tanpa kita sadari wartawan menggunakan "combative lens" dalam melihat situasi konflik seakan semua konflik harus berakhir dengan benturan yang dramatik.

"Saya kira, kita perlu melihat persoalan dari perspektif yang lebih positif dan konstruktif,” demikian Teguh Santosa.

Sementara itu, Presiden JAK, Jung Kyu Sung, dalam sambutannya mengatakan bahwa perdamaian di Semenanjung Korea membutuhkan keterlibatan wartawan dan media internasional.

Forum ini diselenggarakan pertama kali tahun 2013 dan kini menjadi forum terbesar yang dihadiri wartawan dari berbagai penjuru dunia.

"Konferensi tahun ini diselenggarakan setelah KTT AS-Korea Utara bulan Februari lalu yang berakhir tanpa penandatanganan kesepakatan yang ditandatangani kedua pemimpin. Saya berharap rekan-rekan semua bersedia berbagi pandangan dengan kami untuk meningkatkan hubungan antar-Korea dan perdamaian dunia," ujar Jung Kyu Sung.

Kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Wartawan Korea (JAK) di Korea Press Center ini dihadiri peserta aktif dari 50 negara.

Pembicara lain dalam diskusi ini adalah Deputi Direktur Ekesekutif SMG News Center Hongkong Zhu Xiaoqian, wartawan Die Welt Jerman Teresa Pfuetzner, Wakil Presiden Asosiasi Wartawan Korea (JAK) Woosuk Kenneth Choi, dan Presiden Masyarakat Nasional Wartawan Profesional (NSPJ) Amerika Serikat Janet Marie Tarquinio.

Populer

Refly Harun: MK Tak Berguna Jika Pemikiran Saksi Ahli 01 Jadi Pedoman

Minggu, 23 Juni 2019 | 14:19

Kerap Keluar Konteks, Hakim MK Sebut KPU Tukang Ngeles

Kamis, 20 Juni 2019 | 21:11

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Yusril Akui Kajian Saksi Ahli 02 Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf

Jumat, 21 Juni 2019 | 18:32

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Pakar: Siapa Jamin Pendukung Jokowi Tidak Marah Jika 02 Yang Menang?

Senin, 24 Juni 2019 | 00:15

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

UPDATE

Sandiaga Saja Mundur Dari Wagub DKI, Masa Maruf Amin Enggak?

Selasa, 25 Juni 2019 | 14:09

Pengamat Hukum: Hakim Sudah Fair Play, Apapun Putusan MK Harus Dianggap Benar

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:52

Luhut: Jokowi Tidak Akan Sungkan Temui Prabowo Di Hambalang

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:46

Jelang Putusan MK, Polisi Pastikan Tak Keluarkan Izin Unjuk Rasa

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:45

Harga Tiket Masuk Dan Parkir Mahal, DPRD DKI Akan Evaluasi Pengelola PRJ

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:40

Kalapas Yang Wajibkan Napi Baca Al Quran Dinonaktifkan, PKS: Khawatir Ada Islamisasi Lapas?

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:33

Pendekatan TKN Jokowi-Maruf Dianggap Kerdilkan Kewenangan MK

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:15

Panglima TNI Mutasi 72 Pati, Sejumlah Petinggi BIN Diganti

Selasa, 25 Juni 2019 | 12:55

Irjen Ike Edwin Didukung Raja Dan Sultan Nusantara Jadi Pimpinan KPK

Selasa, 25 Juni 2019 | 12:51

Namanya Dr. Marijuana Pepsi

Selasa, 25 Juni 2019 | 12:38

Selengkapnya