Berita

Ekbis

Soal Nasib CPO, Wasekjen PAN: Prabowo Akan Lebih Bernegosiasi

JUMAT, 22 MARET 2019 | 21:13 WIB | LAPORAN: APRILIA RAHAPIT

. Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini menilai wajar dengan kondisi komoditi perkebunan minyak kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) yang mulai tak mendapat tempat di Uni Eropa.

Ia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak terlalu polos dengan menolak diskriminasi CPO di dunia. Sebab, hal itu merupakan risiko yang wajar dalam bisnis global.

"Kita jangan lupa ini adalah tata dagang global kok, jadi kita nggak bisa menolak dengan naif tentang globalisasi pangan, mungkin aktivis lingkungan ngritik saya dengan statement ini, tapi ini kita udah pake beginian (CPO) aja duit negara kita masih kurang, mau pakai apa lagi?" ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL usai diskusi 'Politisi Milenial Menjawab Tantangan Bonus Demografi' di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Jumat (22/3).

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan CPO yang melimpah, di mana pendapatan ekonomi Indonesia didapatkan atas ekspor CPO tersebut.

"Kita punya minyak kelapa sawit ya wajar dong kita ekspor kelapa sawit. Pendapatan kita dari situ, masa kita pakai bunga matahari," kata dia.

Atas dasar ini, ia pun beranggapan bahwa peran presiden di dunia, khususnya di sektor perdagangan perlu ditonjolkan. Hal itulah yang menurutnya ada pada sosok Capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

"Yaudah kita pertama diplomasi dengan harapan new pride presiden will be akan bisa lebih bernegosiasi (di dunia)," tutur Faldo.

"Indonesia sebagai country, sebagai sebuah negara ya harus mampu terlibat dalam perdamaian dunia. Menyadari bahwa ini adalah tata dagang dunia, tapi yang paling penting ya jangan sampai kepentingan negara kita kena," lanjut dia.

Sebelumnya UE telah meluncurkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II (RED II) yang dibuat 13 Maret lalu oleh Komisi Eropa kepada parlemen Eropa. Parlemen Eropa masih meninjau kebijakan tersebut selama dua bulan.

Dengan waktu dua bulan itu, di bawah kabinet kerja Presiden Joko Widodo, Indonesia tengah berupaya agar CPO tidak didiskriminasi dan akan melaporkan UE kepada World Trand Organization (WTO) jika CPO resmi dihapuskan.

Populer

Refly Harun: MK Tak Berguna Jika Pemikiran Saksi Ahli 01 Jadi Pedoman

Minggu, 23 Juni 2019 | 14:19

Kerap Keluar Konteks, Hakim MK Sebut KPU Tukang Ngeles

Kamis, 20 Juni 2019 | 21:11

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Yusril Akui Kajian Saksi Ahli 02 Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf

Jumat, 21 Juni 2019 | 18:32

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Pakar: Siapa Jamin Pendukung Jokowi Tidak Marah Jika 02 Yang Menang?

Senin, 24 Juni 2019 | 00:15

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

UPDATE

Setelah Bali, Kegiatan PKU Juga Menyasar Desa Rawan Pangan Di Yogyakarta

Selasa, 25 Juni 2019 | 15:17

Halal Bihalal Purnawirawan TNI Hampir Batal, Dipersulit Hingga Ada Helikopter Mondar-Mandir

Selasa, 25 Juni 2019 | 15:17

HMI Sumut Ajak Pendukung Jokowi Dan Prabowo Hormati Putusan MK

Selasa, 25 Juni 2019 | 14:59

Usai Diperiksa KPK, Yasonna Mengaku Ditanya Soal Pembahasan Rapat Komisi II

Selasa, 25 Juni 2019 | 14:50

Khawatir Transaksional, Kaum Buruh Minta Revisi UU Ketenagakerjaan Ditunda

Selasa, 25 Juni 2019 | 14:34

Prof Romli: Penangguhan Soenarko Diskresi Polri, Kasusnya Tetap Berlanjut

Selasa, 25 Juni 2019 | 14:29

Sandiaga Saja Mundur Dari Wagub DKI, Masa Maruf Amin Enggak?

Selasa, 25 Juni 2019 | 14:09

Pengamat Hukum: Hakim Sudah Fair Play, Apapun Putusan MK Harus Dianggap Benar

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:52

Luhut: Jokowi Tidak Akan Sungkan Temui Prabowo Di Hambalang

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:46

Jelang Putusan MK, Polisi Pastikan Tak Keluarkan Izin Unjuk Rasa

Selasa, 25 Juni 2019 | 13:45

Selengkapnya