Berita

Ekbis

Soal Nasib CPO, Wasekjen PAN: Prabowo Akan Lebih Bernegosiasi

JUMAT, 22 MARET 2019 | 21:13 WIB | LAPORAN: APRILIA RAHAPIT

RMOL. Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Faldo Maldini menilai wajar dengan kondisi komoditi perkebunan minyak kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) yang mulai tak mendapat tempat di Uni Eropa.

Ia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak terlalu polos dengan menolak diskriminasi CPO di dunia. Sebab, hal itu merupakan risiko yang wajar dalam bisnis global.

"Kita jangan lupa ini adalah tata dagang global kok, jadi kita nggak bisa menolak dengan naif tentang globalisasi pangan, mungkin aktivis lingkungan ngritik saya dengan statement ini, tapi ini kita udah pake beginian (CPO) aja duit negara kita masih kurang, mau pakai apa lagi?" ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL usai diskusi 'Politisi Milenial Menjawab Tantangan Bonus Demografi' di Kampus Atma Jaya, Jakarta, Jumat (22/3).

Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan CPO yang melimpah, di mana pendapatan ekonomi Indonesia didapatkan atas ekspor CPO tersebut.

"Kita punya minyak kelapa sawit ya wajar dong kita ekspor kelapa sawit. Pendapatan kita dari situ, masa kita pakai bunga matahari," kata dia.

Atas dasar ini, ia pun beranggapan bahwa peran presiden di dunia, khususnya di sektor perdagangan perlu ditonjolkan. Hal itulah yang menurutnya ada pada sosok Capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

"Yaudah kita pertama diplomasi dengan harapan new pride presiden will be akan bisa lebih bernegosiasi (di dunia)," tutur Faldo.

"Indonesia sebagai country, sebagai sebuah negara ya harus mampu terlibat dalam perdamaian dunia. Menyadari bahwa ini adalah tata dagang dunia, tapi yang paling penting ya jangan sampai kepentingan negara kita kena," lanjut dia.

Sebelumnya UE telah meluncurkan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II (RED II) yang dibuat 13 Maret lalu oleh Komisi Eropa kepada parlemen Eropa. Parlemen Eropa masih meninjau kebijakan tersebut selama dua bulan.

Dengan waktu dua bulan itu, di bawah kabinet kerja Presiden Joko Widodo, Indonesia tengah berupaya agar CPO tidak didiskriminasi dan akan melaporkan UE kepada World Trand Organization (WTO) jika CPO resmi dihapuskan.

Populer

KedaiKopi Mohon Maaf Hitung Cepat Pilpres Tidak Full 100 Persen

Rabu, 17 April 2019 | 22:32

Hitung Cepat IDM Sudah 95 Persen Sampel Suara, Prabowo Unggul!

Rabu, 17 April 2019 | 17:23

Hasil Real Count Terbaru Jurdil 2019: Prabowo-Sandi 58,2 Persen, Jokowi-Maruf 39,5 Persen

Kamis, 18 April 2019 | 16:24

Banjir Dukungan Di Injury Time, Yunarto Wijaya: Luar Biasa Pak Prabowo

Senin, 15 April 2019 | 18:33

Tokoh Tionghoa: Pecat Dubes Rusdi Kirana Jika Terlibat

Jumat, 12 April 2019 | 07:56

KPU Tak Bertanggung Jawab Terhadap Kegiatan Lembaga Survei

Kamis, 18 April 2019 | 18:56

Sriwedari Dan Ambruknya Benteng Jokowi

Kamis, 11 April 2019 | 12:10

UPDATE

Obama: Teror Sri Lanka Adalah Serangan Terhadap Kemanusiaan

Minggu, 21 April 2019 | 21:22

Ketua KPU Bakal Cek Faktor Penyebab Input Situng Salah

Minggu, 21 April 2019 | 21:15

Emak-Emak Dan Perubahan Sosial

Minggu, 21 April 2019 | 20:49

Daftar Dugaan Penyimpangan Kian Panjang, Saksi Mengisi Data C1 Kosong

Minggu, 21 April 2019 | 20:28

Bandara Ngurah Rai Tetap Aman Saat Gunung Agung Erupsi

Minggu, 21 April 2019 | 20:22

KPU Mulai Rekap Data TPS Yang Berpotensi PSU

Minggu, 21 April 2019 | 20:08

Presiden ACRP: Teror Bom Sri Lanka Berpotensi Memecah Belah Umat

Minggu, 21 April 2019 | 19:42

Indonesia Siap Beri Bantuan Ke Sri Lanka

Minggu, 21 April 2019 | 19:32

Bupati Madina Mundur Gara-Gara Jokowi Kalah, Ini Tanggapan PDIP

Minggu, 21 April 2019 | 19:18

DPR Dukung Program Alih Fungsi Ladang Ganja BNN

Minggu, 21 April 2019 | 18:57

Selengkapnya