Berita

Keamanan

Moledoko Minta Status KKB Jadi Gerakan Separatis, Ini Kata Mabes TNI

JUMAT, 22 MARET 2019 | 17:39 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

RMOL. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyerahkan sepenuhnya keputusan perihal wacana pergantian status Kelompol Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi gerakan separatis kepada pemerintah.

"Jadi status itu kewenangan pemerintah, jadi Mabes TNI hanya melaksanakan apapun statusnya," kata Kapuspen Mabes TNI, Mayjen Sisriadi usai apel kesiapan pemilu TNI-Polri di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (22/3).

Saat ini, sambung Sisriadi, tim gabungan TNI-Polri masih melakukan operasi. Jenderal bintang dua ini menjelaskan, diubahnya status KKB menjadi gerakan separatis hanya berbeda pada penanganan dan teknis operasinya saja.

"Secara taktis dan teknis operasi sama operasi militer. Tapi kalau statusnya berubah, komandonya yang akan berubah. Apapun statusnya saat ini masih sipil, jadi info KKB masih berlaku," pungkas Sisriadi.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) TNI Moeldoko ingin nama KKB Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Menurutnya, pemberian nama KKB membatasi tugas TNI dalam menumpas kelompok separatis di sana. Karena status itu kewenangan TNI di lapangan hanya sebatas membantu personel polisi. []

Populer

KedaiKopi Mohon Maaf Hitung Cepat Pilpres Tidak Full 100 Persen

Rabu, 17 April 2019 | 22:32

Hitung Cepat IDM Sudah 95 Persen Sampel Suara, Prabowo Unggul!

Rabu, 17 April 2019 | 17:23

Hasil Real Count Terbaru Jurdil 2019: Prabowo-Sandi 58,2 Persen, Jokowi-Maruf 39,5 Persen

Kamis, 18 April 2019 | 16:24

Banjir Dukungan Di Injury Time, Yunarto Wijaya: Luar Biasa Pak Prabowo

Senin, 15 April 2019 | 18:33

Tokoh Tionghoa: Pecat Dubes Rusdi Kirana Jika Terlibat

Jumat, 12 April 2019 | 07:56

KPU Tak Bertanggung Jawab Terhadap Kegiatan Lembaga Survei

Kamis, 18 April 2019 | 18:56

Sriwedari Dan Ambruknya Benteng Jokowi

Kamis, 11 April 2019 | 12:10

UPDATE

Caleg PAN Ajak Relawan Kawal Sidang Pleno Di Semua Tingkatan

Minggu, 21 April 2019 | 22:20

Mendagri: Alasan Mundur Bupati Madina Cederai Amanat Rakyat

Minggu, 21 April 2019 | 22:05

Ketum PWI: Secara Konstitusional, Pemenang Pilpres Ditentukan Hitungan KPU

Minggu, 21 April 2019 | 21:45

Paus Fransiskus: Teror Sri Lanka, Duka Di Hari Paskah

Minggu, 21 April 2019 | 21:33

Obama: Teror Sri Lanka Adalah Serangan Terhadap Kemanusiaan

Minggu, 21 April 2019 | 21:22

Ketua KPU Bakal Cek Faktor Penyebab Input Situng Salah

Minggu, 21 April 2019 | 21:15

Emak-Emak Dan Perubahan Sosial

Minggu, 21 April 2019 | 20:49

Daftar Dugaan Penyimpangan Kian Panjang, Saksi Mengisi Data C1 Kosong

Minggu, 21 April 2019 | 20:28

Bandara Ngurah Rai Tetap Aman Saat Gunung Agung Erupsi

Minggu, 21 April 2019 | 20:22

KPU Mulai Rekap Data TPS Yang Berpotensi PSU

Minggu, 21 April 2019 | 20:08

Selengkapnya