Berita

Keamanan

Moledoko Minta Status KKB Jadi Gerakan Separatis, Ini Kata Mabes TNI

JUMAT, 22 MARET 2019 | 17:39 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyerahkan sepenuhnya keputusan perihal wacana pergantian status Kelompol Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi gerakan separatis kepada pemerintah.

"Jadi status itu kewenangan pemerintah, jadi Mabes TNI hanya melaksanakan apapun statusnya," kata Kapuspen Mabes TNI, Mayjen Sisriadi usai apel kesiapan pemilu TNI-Polri di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (22/3).

Saat ini, sambung Sisriadi, tim gabungan TNI-Polri masih melakukan operasi. Jenderal bintang dua ini menjelaskan, diubahnya status KKB menjadi gerakan separatis hanya berbeda pada penanganan dan teknis operasinya saja.

"Secara taktis dan teknis operasi sama operasi militer. Tapi kalau statusnya berubah, komandonya yang akan berubah. Apapun statusnya saat ini masih sipil, jadi info KKB masih berlaku," pungkas Sisriadi.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) TNI Moeldoko ingin nama KKB Papua dipertegas menjadi kelompok separatis. Menurutnya, pemberian nama KKB membatasi tugas TNI dalam menumpas kelompok separatis di sana. Karena status itu kewenangan TNI di lapangan hanya sebatas membantu personel polisi.

Populer

Refly Harun: MK Tak Berguna Jika Pemikiran Saksi Ahli 01 Jadi Pedoman

Minggu, 23 Juni 2019 | 14:19

Kerap Keluar Konteks, Hakim MK Sebut KPU Tukang Ngeles

Kamis, 20 Juni 2019 | 21:11

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Yusril Akui Kajian Saksi Ahli 02 Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf

Jumat, 21 Juni 2019 | 18:32

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Pakar: Siapa Jamin Pendukung Jokowi Tidak Marah Jika 02 Yang Menang?

Senin, 24 Juni 2019 | 00:15

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

UPDATE

Kasus Dugaan Korupsi YKP, Bambang DH Diperiksa Lima Jam

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:18

PIRN Di Banyuwangi Dapat Acungan Jempol Dari LIPI

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:08

Walikota Surabaya Lemas, Dirawat Di RS dr.Soewandhi

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:02

Berkas PK Terpidana Kasus Antaboga Sudah Diterima MA

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:50

Amnesty International Minta Aparat Hentikan Penyiksaan Terhadap Tersangka

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:41

Besok, KPK Hadirkan Menag Lukman Dan Gubernur Jatim Dalam Sidang Jual Beli Jabatan Kemenag

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:12

Lampu Merah Untuk Erdogan

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:56

Marak Penelepon Gelap Mengaku Orang KPK, Febri: Lapor Ke 198

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:42

Woman of Action

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:04

Bertemu Bupati Anas, Dubes RI Di Rusia Bakal Promosikan Banyuwangi ke Moskow

Selasa, 25 Juni 2019 | 18:57

Selengkapnya