Berita

Keamanan

Forsitas Bukti Negara Hadir Bersama Penyintas Terorisme

JUMAT, 22 MARET 2019 | 15:43 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Korban (penyintas) tindak pidana terorisme selama ini kurang mendapat perhatian dalam menjalani kehidupannya.

Padahal banyak dari mereka yang meninggal dunia, cacat permanen, dan butuh perawatan terus menerus.

Kini dengan adanya UU 5/2018 tentang tindak pidana terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai koordinator pelaksana penanggulangan terorisme di Indonesia wajib memberikan perlindungan dan dukungan kepada para penyintas.

Salah satu upaya itu ditindaklanjuti BNPT dengan membentuk Forum Komunikasi Penyintas (Forsitas).

"Forsitas dibentuk untuk membuktikan negara hadir bersama teman-teman penyintas agar mereka tidak sendirian, paska tragedi yang pernah dialami. Itu sesuai amanah UU Nomor 5 Tahun 2018 tersebut," ujar Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis saat membuka Forsitas 2019 di Hotel Bintang Bali, Kuta, Bali, Kamis (21/3).

Menurut Hendri, Forsitas ini dilaksanakan bukan untuk mengingat atau mengenang kembali trauma yang pernah terjadi. Namun sebagai momentum yang baik untuk menghubungkan tali persaudaraan dan kasih sayang d iantara sesama penyintas.

Selain itu juga bisa menjadi momentum untuk saling menguatkan setelah menjalani hari-hari yang berat pasca aksi terorisme yang dialami.

Ia berharap para penyintas dapat saling mendukung, memberi semangat, dan bangkit bersama karena yang mereka perlukan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman tidak lain adalah kebersamaan. 

"Semangat kebersamaan dalam melawan dan mencegah terorisme inilah yang patut kita tumbuh kembangkan serta pelihara bersama sehingga potensi aksi terorisme akan dapat dicegah dan tidak lagi memiliki ruang dalam kehidupan bangsa Indonesia,” papar Hendri.

Melalui Forsitas ini, lanjut mantan Komandan Grup III Kopassus ini, semua yang hadir diajak untuk senantiasa meningkatkan ketahanan dari dari pengaruh paham radikal terorisme. Juga bisa membangun deteksi dini melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Ia berharap Forsitas bisa dilakukan minimal setahun sekali dan lingkupnya bisa lebih besar lagi. Ini penting karena dalam forum ini, BNPT akan menghubungkan para penyintas dengan kementerian dan lembaga yang bisa memberikan bantuan seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Dikti, juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Disitulah kesempatan kawan kawan Penyintas untuk bertanya bantuan apa yang bisa mereka dapat dari setiap kementerian dan lembaga tersebut. Bahkan kami juga menghadirkan Pop Warung yang merupakan program kerjasama BNPT untuk membantu Penyintas, mantan Napiter, mantan teroris untuk berwirausaha," katanya.

Populer

Mahfud: Tim Hukum Prabowo-Sandi Cerdik

Jumat, 14 Juni 2019 | 19:53

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Refly Harun: Jika Terbukti Menjabat Di BUMN Saat Pilpres, Maruf Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 11 Juni 2019 | 15:09

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

Tabrakan Maut Di Tol Cipali Diduga Berawal Penumpang Ngotot Minta Turun Di Bahu Jalan

Senin, 17 Juni 2019 | 14:11

Soenarko Diduga Makar, Bang Yos: Kok Agak Enggak Masuk Logika

Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:20

UPDATE

Halal Bihalal Purnawirawan TNI-Polri Tertutup, Sudah Hadir Mantan Kabais Dan Mantan KSAU

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:16

FPI Belum Ajukan Perpanjangan SKT Ke Kemendagri

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:03

Saksi 02 Dipanggil Provos, Mabes Polri Enggan Beri Tanggapan

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:00

Saksi Ahli: Mending Rekayasa Rekapitulasi Suara Dibanding Cuma Situng

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:56

Sekjen Demokrat: Ibas Jalur Legislatif, AHY Lewat Eksekutif

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:35

Cerita Said Didu Tentang Situasi Dan Tantangan Saat Bersaksi Di MK

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:10

Kuasa Hukum KPU Sebut Dana Kampanye 19 M Jokowi-Maruf Bukan Wewenang MK

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:08

Siang Ini Walikota Risma Diperika Kejati Jatim

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:00

Saksi Ahli KPU Diajukan Dalam Bentuk Tulisan

Kamis, 20 Juni 2019 | 13:59

Kecurangan Adalah Bagian Dari Demokrasi

Kamis, 20 Juni 2019 | 13:57

Selengkapnya