Berita

Keamanan

Polri: Tidak Semua Penyebar Hoax Dapat Dikenakan Pasal Terorisme

KAMIS, 21 MARET 2019 | 14:38 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

RMOL. Meski menyatakan wacana penyebar hoax dikenakan pasal terorismen bisa diterapkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak semua pelaku penyebar hoax dapat dikenakan dengan UU Terorisme.

“Semua sangat tergantung, pada fakta hukum,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/3).

Adapun fakta hukum yang dimaksud Dedi ialah, ketika pelaku penyebar hoax merupakan bagian daripada tim sukses pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan bukan bagian dari jaringan teroris maka hal tersebut masuk ke dalam pelanggaran pemilu.

“Kalau kaitanya dengan pemilu tentunya leading sektorya dalam hal ini adalah Bawaslu dulu yang akan mengassement yang menyebarkan ini bagian dari pada Timses Paslon atau tidak,” terang mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini.

Kemudian, lanjutnya, jika hasil assement dari Bawaslu ditetapkan sebagai pelanggaran pidana pemilu maka, perkaranya dilimpahkan kepada sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Polri, Bawaslu dan Kejaksaan. Lain hal, Dedi menambahkan, jika pelaku penyebar hoax itu bukan bagian dari Timses maka masuk dalam pidana murni yang langsung ditangani oleh Kepolisian.

“Semua sangat tergantung, pada fakta hukum, jadi fakta hukum yang diterapkan oleh Kepolisian dari kajian komperhansif kita juga tidak mudah dan secara gampang menerapkan pasal-pasal terhadap seseorang, perlu kita melaukkan satu kajian dulu,” jelas Dedi. []

Populer

KedaiKopi Mohon Maaf Hitung Cepat Pilpres Tidak Full 100 Persen

Rabu, 17 April 2019 | 22:32

Hitung Cepat IDM Sudah 95 Persen Sampel Suara, Prabowo Unggul!

Rabu, 17 April 2019 | 17:23

Hasil Real Count Terbaru Jurdil 2019: Prabowo-Sandi 58,2 Persen, Jokowi-Maruf 39,5 Persen

Kamis, 18 April 2019 | 16:24

Banjir Dukungan Di Injury Time, Yunarto Wijaya: Luar Biasa Pak Prabowo

Senin, 15 April 2019 | 18:33

Tokoh Tionghoa: Pecat Dubes Rusdi Kirana Jika Terlibat

Jumat, 12 April 2019 | 07:56

KPU Tak Bertanggung Jawab Terhadap Kegiatan Lembaga Survei

Kamis, 18 April 2019 | 18:56

Real Count BPN Sudah 77.94 Persen, Prabowo-Sandi Unggul 63 Persen

Kamis, 18 April 2019 | 22:56

UPDATE

PB HMI: KPU Lalai, Bawaslu Ke Mana?

Senin, 22 April 2019 | 18:30

Romi Masih Dapat Gaji Dari DPR

Senin, 22 April 2019 | 18:19

DPPU Binaka Beri Banyak Keuntungan Untuk Nias

Senin, 22 April 2019 | 18:19

Pemerintah Pulangkan 51 Pekerja Migran Bermasalah Dari Yordania

Senin, 22 April 2019 | 18:14

Anggota DPRD Sumut Dijebloskan KPK Ke Lapas Sukamiskin

Senin, 22 April 2019 | 18:12

100 Personel Brimob Kalbar Diterjunkan Ke WTC Mangga Dua

Senin, 22 April 2019 | 17:56

Jokowi Kalah Telak Raih Suara Napi, Bukti Ingin Perubahan

Senin, 22 April 2019 | 17:54

Jaga Netralitas, KPU Harus Tetap Bekerja Profesional

Senin, 22 April 2019 | 17:52

Kecurangan Terstruktur, Masif Dan Sistematis Bisa Picu People Power

Senin, 22 April 2019 | 17:39

KPK Harus Segera Menyeret Mendag-nya Jokowi

Senin, 22 April 2019 | 17:37

Selengkapnya