Berita

Kesehatan

Okky: Kemenkes Mestinya Dengar Masukan Penyintas Kanker

MINGGU, 24 FEBRUARI 2019 | 09:18 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/707/2018 tentang Formulairum Nasional tertanggal 19 Desember 2018 disebutkan dua jenis obat kanker yang dihilangkan dalam daftar obat yang ditanggung BPJS yakni obat yang menghambat pertumbuhan kanker (bevasizumab) dan pengobatan kanker usus besar/kolorektal (cetuximab).

Keputusan tersebut efektif per 1 Maret 2019 mendatang.

Keputusan Menkes ini berbasis hasil rekomendasi tim penilai yang berbasis pada efektivitas harga (cost effectivness) dengan membandingkan antara obat mahal dan obat generik.

Anggota Komisi IX DPR periode 2014-2018, Okky Asokawati mengatakan, pemerintah seharusnya memberi penjelasan secara komprehensif atas kebijakan tersebut.

"Saya melihat, Kemenkes kerap menyampaikan informasi yang sepotong-potong dan tidak komprehensif di publik. Akibatnya, persepsi negatif muncul dari informasi kebijakan yang tidak utuh tersebut," ujar Okky

Terkait dengan keputusan Menkes tersebut, ia mencermati, ada kebiasaan yang kerap dikesampingkan oleh Kemenkes.

"Saat membuat kebijakan baru, Kemenkes mengenyampingkan uji publik serta pelibatan berbagai stakeholder," jelasnya.

Ketiadaan uji publik dan kurangnya partisipasi publik dalam perumusan suatu kebijakan inilah mengakibatkan protes dari publik. Imbasnya, peraturan tersebut alih-alih bermanfaat bagi publik, namun justru menjadi sumber masalah

Pemerintah seharusnya mendengarkan masukan dari stakeholder khususnya dari penyintas kanker terkait kebijakan tersebut.

"Masukan dan aspirasi yang muncul dari komunitas patut didengarkan untuk memastikan kebijakan pemerintah betul-betul bermanfaat bagi publik," pungkas politisi Nasdem ini. [wid]

Populer

Tomy Winata: Saya Tidak Kenal Pablo Putera Benua

Kamis, 11 Juli 2019 | 17:56

Tak Dampingi Jokowi Saat Bertemu Prabowo, Luhut Bakal Digeser Budi Gunawan?

Minggu, 14 Juli 2019 | 13:17

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

Sabtu, 13 Juli 2019 | 12:59

Golkar: Lebih Bagus Moeldoko Kerja Saja, Jangan Banyak Ngomong!

Minggu, 07 Juli 2019 | 14:07

Sidang DKPP, Ketua Dan Komisioner KPU Terbukti Melanggar Kode Etik

Rabu, 10 Juli 2019 | 21:23

Pimpinan KPK: Vonis Bebas SAT Aneh Bin Ajaib, Baru Kali Ini Terjadi

Selasa, 09 Juli 2019 | 19:11

Natalius Pigai: Mulai Hari Ini Saya Nyatakan Melawan Pansel KPK!

Jumat, 12 Juli 2019 | 15:16

UPDATE

Sebelum Polemik, Menhub Pernah Diingatkan Untuk Naikkan Tarif Batas Atas Sejak Tahun 2017

Kamis, 18 Juli 2019 | 03:16

Kuasa Hukum Novel Pertanyakan Kasus Buku Merah Yang Tak Disebut TGPF

Kamis, 18 Juli 2019 | 02:48

Bahaya, Maskapai Indonesia Bakal Bangkrut Jika Penurunan TBA Terlalu Lama

Kamis, 18 Juli 2019 | 02:32

Bau Otoriter

Kamis, 18 Juli 2019 | 01:58

Diisukan Jadi Menko Perekonomian, Airlangga: Itu Hak Prerogatif Presiden

Kamis, 18 Juli 2019 | 01:37

Mantan Kuasa Hukum Novel: TGPF Terkesan Sedang Melemahkan KPK

Kamis, 18 Juli 2019 | 01:08

Kasus Menu Tulis Tangan Garuda, Rizal Ramli: It's Time for Change

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:48

Sempat Berharap Banyak, Wajar KPK Kecewa Dengan Hasil TGPF Novel Baswedan

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:44

PPP Pasca Pemilu: Punah Atau Rekonsiliasi

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:18

Episode Terakhir Kesaktian Rini?

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:06

Selengkapnya