Berita

Kesehatan

Dokter Gigi Dibayar Rp 2 Ribu, Gerindra: Tata Kelola BPJS Bermasalah

JUMAT, 08 FEBRUARI 2019 | 06:28 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

35 ribu dokter gigi melalui Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) menuntut kenaikan dana kapitasi yang merupakan metode pembayaran dalam pelayanan kesehatan.

PDGI membuka peluang menghentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan jika solusi tidak ditemukan.

Dana kapitasi saat ini sebesar Rp 2 ribu per pasien.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra, Putih Sari menanggapi perlu adanya perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan.

"35 ribu dokter gigi ini kan sebenarnya sama dengan masalah-masalah lainnya terkait kapitasinya yang tidak sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Akar masalahnya adalah karena BPJS terus defisit keuangan. Solusinya ya harus ada perbaikan total dalam tata kelola BPJS Kesehatan," ujar Putih Sari dalam keterangannya di Jakarta.

Lebih lanjut, Putih Sari yang juga merupakan dokter gigi ini mengingatkan bahwa sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin kesehatan bagi warga negaranya. Namun, hal itu harus dilakukan tanpa merugikan tenaga kesehatan di Indonesia.

"Tidak boleh pemerintah atas dasar memberikan kemudahan akses kesehatan bagi rakyat tapi malah merugikan rekan-rekan tenaga kesehatan di Indonesia termasuk dokter gigi. Karena pada dasarnya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan akses layanan kesehatan bagi warga negara," ujarnya.

Terakhir, Putih Sari yang kembali maju sebagai Caleg DPR RI Partai Gerindra di Dapil Jawa Barat VIII menyampaikan perbaikan tata kelola di dalam BPJS Kesehatan ini dapat terlaksana hanya jika dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang mengerti betul permasalahan dan kondisi bangsa ini.

"Pak Prabowo dan Bang Sandi siap memperbaiki BPJS Kesehatan ini agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan tenaga kesehatannya juga," tutupnya.

PDGI menuntut kenaikan dana kapitasi yang merupakan metode pembayaran dalam pelayanan kesehatan. Dana kapitasi saat ini sebesar Rp 2.000 per pasien.[wid]

Populer

Refly Harun: MK Tak Berguna Jika Pemikiran Saksi Ahli 01 Jadi Pedoman

Minggu, 23 Juni 2019 | 14:19

Kerap Keluar Konteks, Hakim MK Sebut KPU Tukang Ngeles

Kamis, 20 Juni 2019 | 21:11

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Yusril Akui Kajian Saksi Ahli 02 Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf

Jumat, 21 Juni 2019 | 18:32

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Pakar: Siapa Jamin Pendukung Jokowi Tidak Marah Jika 02 Yang Menang?

Senin, 24 Juni 2019 | 00:15

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

UPDATE

Kasus Dugaan Korupsi YKP, Bambang DH Diperiksa Lima Jam

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:18

PIRN Di Banyuwangi Dapat Acungan Jempol Dari LIPI

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:08

Walikota Surabaya Lemas, Dirawat Di RS dr.Soewandhi

Selasa, 25 Juni 2019 | 22:02

Berkas PK Terpidana Kasus Antaboga Sudah Diterima MA

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:50

Amnesty International Minta Aparat Hentikan Penyiksaan Terhadap Tersangka

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:41

Besok, KPK Hadirkan Menag Lukman Dan Gubernur Jatim Dalam Sidang Jual Beli Jabatan Kemenag

Selasa, 25 Juni 2019 | 21:12

Lampu Merah Untuk Erdogan

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:56

Marak Penelepon Gelap Mengaku Orang KPK, Febri: Lapor Ke 198

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:42

Woman of Action

Selasa, 25 Juni 2019 | 20:04

Bertemu Bupati Anas, Dubes RI Di Rusia Bakal Promosikan Banyuwangi ke Moskow

Selasa, 25 Juni 2019 | 18:57

Selengkapnya