Berita

Kesehatan

Pasien Cuci Darah Akan Gugat BPJS Kesehatan

KAMIS, 31 JANUARI 2019 | 06:36 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Wacana sistem urun biaya (cost sharing) yang mengemuka dalam rapat di Komisi IX DPR dengan BPJS Kesehatan pada akhir tahun 2017 yang lalu, terus digodok.

Saat ini pemerintah telah menetapkan regulasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 51/2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan, yang diundangkan, yaitu pada 17 Desember 2018.

"Regulasi tersebut telah membuat cemas ribuan anggota kami.
Mereka merasa tidak memiliki kepastian hidup, karena selama ini hanya cuci darah, mereka bisa bertahan untuk hidup," ujar Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Petrus Hariyanto melalui siaran pers.

Lebih lanjut ia mengatakan bila kebijakan itu nantinya diterapkan, keberlanjutan terapi hemodialisa (cuci darah) bagi pasien gagal ginjal akan mengalami hambatan.

"Walau kebijakan tersebut diberlakukan selektif, khusus orang yang mampu saja, tetap berpotensi menjadi kebijakan yang akan banyak membunuh pasien cuci darah," terangnya.

Karenanya Petrus menyatakan akan menggalang dukungan ke DPR dan membuat petisi untuk menolak aturan tersebut diterapkan ke pasien gagal ginjal.

"Bila itu tetap diterapkan bagi pasien cuci darah menjadi sebuah kebijakan, KPCDI akan melakukan langkah hukum. KPCDI akan melakukan hak uji materiil terhadap kebijakan BPJS yang melanggar UU 24/2011, ke Mahkamah Agung," kata pria yang telah menjalani cuci darah lebih dari enam tahun itu.

Walaupun urun biaya tersebut hanya akan diberlakukan kepada peserta mampu dan mandiri. Namun menurut Petrus, tak semua peserta BPJS mandiri merupakan orang kaya dan berlebih harta.

Ada kemungkinan, kata dia, mereka yang membayar premi karena tidak didaftar oleh pemerintah sebagai penerima PBI (Peserta Bantuan Iuran).

Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir menyatakan, jika suatu saat aturan ini diimplementasikan ke pasien cuci darah, maka akan berdampak pada kualitas hidup pasien yang buruk.

"Orang kaya yang terkena penyakit ini juga berpotensi menjadi miskin," pungkasnya.[wid]

Populer

Tomy Winata: Saya Tidak Kenal Pablo Putera Benua

Kamis, 11 Juli 2019 | 17:56

Tak Dampingi Jokowi Saat Bertemu Prabowo, Luhut Bakal Digeser Budi Gunawan?

Minggu, 14 Juli 2019 | 13:17

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

Sabtu, 13 Juli 2019 | 12:59

Golkar: Lebih Bagus Moeldoko Kerja Saja, Jangan Banyak Ngomong!

Minggu, 07 Juli 2019 | 14:07

Sidang DKPP, Ketua Dan Komisioner KPU Terbukti Melanggar Kode Etik

Rabu, 10 Juli 2019 | 21:23

Pimpinan KPK: Vonis Bebas SAT Aneh Bin Ajaib, Baru Kali Ini Terjadi

Selasa, 09 Juli 2019 | 19:11

Natalius Pigai: Mulai Hari Ini Saya Nyatakan Melawan Pansel KPK!

Jumat, 12 Juli 2019 | 15:16

UPDATE

Sebelum Polemik, Menhub Pernah Diingatkan Untuk Naikkan Tarif Batas Atas Sejak Tahun 2017

Kamis, 18 Juli 2019 | 03:16

Kuasa Hukum Novel Pertanyakan Kasus Buku Merah Yang Tak Disebut TGPF

Kamis, 18 Juli 2019 | 02:48

Bahaya, Maskapai Indonesia Bakal Bangkrut Jika Penurunan TBA Terlalu Lama

Kamis, 18 Juli 2019 | 02:32

Bau Otoriter

Kamis, 18 Juli 2019 | 01:58

Diisukan Jadi Menko Perekonomian, Airlangga: Itu Hak Prerogatif Presiden

Kamis, 18 Juli 2019 | 01:37

Mantan Kuasa Hukum Novel: TGPF Terkesan Sedang Melemahkan KPK

Kamis, 18 Juli 2019 | 01:08

Kasus Menu Tulis Tangan Garuda, Rizal Ramli: It's Time for Change

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:48

Sempat Berharap Banyak, Wajar KPK Kecewa Dengan Hasil TGPF Novel Baswedan

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:44

PPP Pasca Pemilu: Punah Atau Rekonsiliasi

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:18

Episode Terakhir Kesaktian Rini?

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:06

Selengkapnya