Berita

Kesehatan

Pasien Cuci Darah Akan Gugat BPJS Kesehatan

KAMIS, 31 JANUARI 2019 | 06:36 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

RMOL. Wacana sistem urun biaya (cost sharing) yang mengemuka dalam rapat di Komisi IX DPR dengan BPJS Kesehatan pada akhir tahun 2017 yang lalu, terus digodok.

Saat ini pemerintah telah menetapkan regulasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 51/2018 Tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan, yang diundangkan, yaitu pada 17 Desember 2018.

"Regulasi tersebut telah membuat cemas ribuan anggota kami.
Mereka merasa tidak memiliki kepastian hidup, karena selama ini hanya cuci darah, mereka bisa bertahan untuk hidup," ujar Sekjen Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Petrus Hariyanto melalui siaran pers.

Lebih lanjut ia mengatakan bila kebijakan itu nantinya diterapkan, keberlanjutan terapi hemodialisa (cuci darah) bagi pasien gagal ginjal akan mengalami hambatan.

"Walau kebijakan tersebut diberlakukan selektif, khusus orang yang mampu saja, tetap berpotensi menjadi kebijakan yang akan banyak membunuh pasien cuci darah," terangnya.

Karenanya Petrus menyatakan akan menggalang dukungan ke DPR dan membuat petisi untuk menolak aturan tersebut diterapkan ke pasien gagal ginjal.

"Bila itu tetap diterapkan bagi pasien cuci darah menjadi sebuah kebijakan, KPCDI akan melakukan langkah hukum. KPCDI akan melakukan hak uji materiil terhadap kebijakan BPJS yang melanggar UU 24/2011, ke Mahkamah Agung," kata pria yang telah menjalani cuci darah lebih dari enam tahun itu.

Walaupun urun biaya tersebut hanya akan diberlakukan kepada peserta mampu dan mandiri. Namun menurut Petrus, tak semua peserta BPJS mandiri merupakan orang kaya dan berlebih harta.

Ada kemungkinan, kata dia, mereka yang membayar premi karena tidak didaftar oleh pemerintah sebagai penerima PBI (Peserta Bantuan Iuran).

Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir menyatakan, jika suatu saat aturan ini diimplementasikan ke pasien cuci darah, maka akan berdampak pada kualitas hidup pasien yang buruk.

"Orang kaya yang terkena penyakit ini juga berpotensi menjadi miskin," pungkasnya.[wid]

Populer

KedaiKopi Mohon Maaf Hitung Cepat Pilpres Tidak Full 100 Persen

Rabu, 17 April 2019 | 22:32

Ternyata, Jokowi Kalah Di Kompleks Paspampres

Selasa, 23 April 2019 | 13:44

Hitung Cepat IDM Sudah 95 Persen Sampel Suara, Prabowo Unggul!

Rabu, 17 April 2019 | 17:23

Otto Hasibuan: Skenario Terburuk Pemilihan Presiden Ulang

Sabtu, 20 April 2019 | 21:08

Hasil Real Count Terbaru Jurdil 2019: Prabowo-Sandi 58,2 Persen, Jokowi-Maruf 39,5 Persen

Kamis, 18 April 2019 | 16:24

Mahfud MD: Penggelembung Suara Bakal Hadapi Dua Pengadilan

Minggu, 21 April 2019 | 23:06

Syahganda Buka-bukaan Propaganda Hasil Survei Denny JA Di Depan Bawaslu

Rabu, 24 April 2019 | 18:55

UPDATE

Besuk Ani, Airlangga Sampaikan Salam Jokowi Ke SBY

Jumat, 26 April 2019 | 22:23

Bawaslu: Form C1 Bersifat Umum, BPN Pun Sudah Dikasih

Jumat, 26 April 2019 | 22:14

Dana Desa Tingkatkan Produksi Pertanian

Jumat, 26 April 2019 | 22:07

2021, Era Smartphone Akan Digantikan IoT Device

Jumat, 26 April 2019 | 22:01

Palyja Catat Pertumbuhan 150 Persen Tahun Ini

Jumat, 26 April 2019 | 21:53

Pemilu 2019 Telan Biaya Fantastis, Ombusdman Harus Periksa KPU Dan Bawaslu

Jumat, 26 April 2019 | 21:45

Petani Milenial Unggulan

Jumat, 26 April 2019 | 21:40

Penghargaan Khusus

Jumat, 26 April 2019 | 21:36

Partai Golkar Yakin Pecahkan Rekor Menangkan Capres

Jumat, 26 April 2019 | 21:32

Meski Mulai Surut, Ratusan Rumah Warga Kampung Pulo Masih Tergenang Banjir

Jumat, 26 April 2019 | 21:32

Selengkapnya