Berita

Kesehatan

Urun Biaya BPJS Kesehatan Harus Ada Uji Publik

MINGGU, 27 JANUARI 2019 | 10:49 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan 51/2018 telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati menyarankan pemerintah untuk lebih intensif menyosialisasikan Permen tersebut secara detail dan komprehensif agar dipahami dan dimengerti oleh publik dengan baik.

Penjelasan yang setengah-setengah, kata dia, akan menimbulkan distorsi informasi.

"Sejak muncul Permenkes No 51 Tahun 2018 ini, Kementerian Kesehatan belum secara paripurna menyampaikan informasi ke publik," ujar politisi Nasdem ini.

Okky menjelaskan, keberadaan Permenkes 51/2018 merupakan amanat dari Peraturan Presiden 82/khususnya di Pasal 80 ayat (1 - 4) terkait dengan jenis pelayanan tertentu yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dikenai urun biaya.

Jika urun iuran ini merupakan pilihan terakhir untuk menyelamatkan keuangan BPJS, maka sebagai konsekuensinya menurut dia, pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional kepada peserta harus lebih ditingkatkan.

Perlu digarisbawahi Permenkes No 51 Tahun 2018 ini tidak diberlakukan kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

"Artinya, warga miskin tidak dikenakan urun iuran. Warga miskin akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah," tegasnya.

Meski Permenkes 51/2018 ini telah diundangkan, penerapannya di lapangan tetap menunggu penetapan Menteri Kesehatan terkait jenis pelayanan kesehatan apa saja yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan program JKN.

"Penetapan Menkes itu merujuk usulan BPJS Kesehatan, organisasi profesi serta aosiasi fasilitas kesehatan yang disertai data dan analisi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 4 ayat 2 dan 3 Permenkes No 51 Tahun 2018," paparnya.

Selain itu harus ada uji publik, sosialisasi dan menyerap masukan dari stakeholder. Dengan kata lain, terang Okky, pemerintah tidak sekonyong-konyong menetapkan tanpa melibatkan publik.

Penetapan jenis penyakit apa saja yang menuntut urun iuran dari peserta JKN juga perlu dicek terkait dengan tingkat kejangkitan (epidemiologi) terhadap penyakit menular dan tidak menular di setiap daerah.

"Bisa saja terdapat situasi di daerah tertentu berbeda dengan daerah lainnya terkait dengan jenis penyakit yang menular dan tidak menular. Artinya, tidak bisa disamaratakan terkait jenis penyakit di seluruh daerah di Indonesia terkait denga penerapan urun iuran ini," ujar mantan peragawati ini, mengakhiri. [wid]

Populer

Tomy Winata: Saya Tidak Kenal Pablo Putera Benua

Kamis, 11 Juli 2019 | 17:56

Tak Dampingi Jokowi Saat Bertemu Prabowo, Luhut Bakal Digeser Budi Gunawan?

Minggu, 14 Juli 2019 | 13:17

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

Sabtu, 13 Juli 2019 | 12:59

Golkar: Lebih Bagus Moeldoko Kerja Saja, Jangan Banyak Ngomong!

Minggu, 07 Juli 2019 | 14:07

Sidang DKPP, Ketua Dan Komisioner KPU Terbukti Melanggar Kode Etik

Rabu, 10 Juli 2019 | 21:23

Pimpinan KPK: Vonis Bebas SAT Aneh Bin Ajaib, Baru Kali Ini Terjadi

Selasa, 09 Juli 2019 | 19:11

Natalius Pigai: Mulai Hari Ini Saya Nyatakan Melawan Pansel KPK!

Jumat, 12 Juli 2019 | 15:16

UPDATE

Sebelum Polemik, Menhub Pernah Diingatkan Untuk Naikkan Tarif Batas Atas Sejak Tahun 2017

Kamis, 18 Juli 2019 | 03:16

Kuasa Hukum Novel Pertanyakan Kasus Buku Merah Yang Tak Disebut TGPF

Kamis, 18 Juli 2019 | 02:48

Bahaya, Maskapai Indonesia Bakal Bangkrut Jika Penurunan TBA Terlalu Lama

Kamis, 18 Juli 2019 | 02:32

Bau Otoriter

Kamis, 18 Juli 2019 | 01:58

Diisukan Jadi Menko Perekonomian, Airlangga: Itu Hak Prerogatif Presiden

Kamis, 18 Juli 2019 | 01:37

Mantan Kuasa Hukum Novel: TGPF Terkesan Sedang Melemahkan KPK

Kamis, 18 Juli 2019 | 01:08

Kasus Menu Tulis Tangan Garuda, Rizal Ramli: It's Time for Change

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:48

Sempat Berharap Banyak, Wajar KPK Kecewa Dengan Hasil TGPF Novel Baswedan

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:44

PPP Pasca Pemilu: Punah Atau Rekonsiliasi

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:18

Episode Terakhir Kesaktian Rini?

Kamis, 18 Juli 2019 | 00:06

Selengkapnya