Berita

Kesehatan

Urun Biaya BPJS Kesehatan Harus Ada Uji Publik

MINGGU, 27 JANUARI 2019 | 10:49 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

RMOL. Penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan 51/2018 telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati menyarankan pemerintah untuk lebih intensif menyosialisasikan Permen tersebut secara detail dan komprehensif agar dipahami dan dimengerti oleh publik dengan baik.

Penjelasan yang setengah-setengah, kata dia, akan menimbulkan distorsi informasi.

"Sejak muncul Permenkes No 51 Tahun 2018 ini, Kementerian Kesehatan belum secara paripurna menyampaikan informasi ke publik," ujar politisi Nasdem ini.

Okky menjelaskan, keberadaan Permenkes 51/2018 merupakan amanat dari Peraturan Presiden 82/khususnya di Pasal 80 ayat (1 - 4) terkait dengan jenis pelayanan tertentu yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dikenai urun biaya.

Jika urun iuran ini merupakan pilihan terakhir untuk menyelamatkan keuangan BPJS, maka sebagai konsekuensinya menurut dia, pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional kepada peserta harus lebih ditingkatkan.

Perlu digarisbawahi Permenkes No 51 Tahun 2018 ini tidak diberlakukan kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

"Artinya, warga miskin tidak dikenakan urun iuran. Warga miskin akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah," tegasnya.

Meski Permenkes 51/2018 ini telah diundangkan, penerapannya di lapangan tetap menunggu penetapan Menteri Kesehatan terkait jenis pelayanan kesehatan apa saja yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan program JKN.

"Penetapan Menkes itu merujuk usulan BPJS Kesehatan, organisasi profesi serta aosiasi fasilitas kesehatan yang disertai data dan analisi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 4 ayat 2 dan 3 Permenkes No 51 Tahun 2018," paparnya.

Selain itu harus ada uji publik, sosialisasi dan menyerap masukan dari stakeholder. Dengan kata lain, terang Okky, pemerintah tidak sekonyong-konyong menetapkan tanpa melibatkan publik.

Penetapan jenis penyakit apa saja yang menuntut urun iuran dari peserta JKN juga perlu dicek terkait dengan tingkat kejangkitan (epidemiologi) terhadap penyakit menular dan tidak menular di setiap daerah.

"Bisa saja terdapat situasi di daerah tertentu berbeda dengan daerah lainnya terkait dengan jenis penyakit yang menular dan tidak menular. Artinya, tidak bisa disamaratakan terkait jenis penyakit di seluruh daerah di Indonesia terkait denga penerapan urun iuran ini," ujar mantan peragawati ini, mengakhiri. [wid]

Populer

KedaiKopi Mohon Maaf Hitung Cepat Pilpres Tidak Full 100 Persen

Rabu, 17 April 2019 | 22:32

Ternyata, Jokowi Kalah Di Kompleks Paspampres

Selasa, 23 April 2019 | 13:44

Hitung Cepat IDM Sudah 95 Persen Sampel Suara, Prabowo Unggul!

Rabu, 17 April 2019 | 17:23

Otto Hasibuan: Skenario Terburuk Pemilihan Presiden Ulang

Sabtu, 20 April 2019 | 21:08

Hasil Real Count Terbaru Jurdil 2019: Prabowo-Sandi 58,2 Persen, Jokowi-Maruf 39,5 Persen

Kamis, 18 April 2019 | 16:24

Mahfud MD: Penggelembung Suara Bakal Hadapi Dua Pengadilan

Minggu, 21 April 2019 | 23:06

Syahganda Buka-bukaan Propaganda Hasil Survei Denny JA Di Depan Bawaslu

Rabu, 24 April 2019 | 18:55

UPDATE

Besuk Ani, Airlangga Sampaikan Salam Jokowi Ke SBY

Jumat, 26 April 2019 | 22:23

Bawaslu: Form C1 Bersifat Umum, BPN Pun Sudah Dikasih

Jumat, 26 April 2019 | 22:14

Dana Desa Tingkatkan Produksi Pertanian

Jumat, 26 April 2019 | 22:07

2021, Era Smartphone Akan Digantikan IoT Device

Jumat, 26 April 2019 | 22:01

Palyja Catat Pertumbuhan 150 Persen Tahun Ini

Jumat, 26 April 2019 | 21:53

Pemilu 2019 Telan Biaya Fantastis, Ombusdman Harus Periksa KPU Dan Bawaslu

Jumat, 26 April 2019 | 21:45

Petani Milenial Unggulan

Jumat, 26 April 2019 | 21:40

Penghargaan Khusus

Jumat, 26 April 2019 | 21:36

Partai Golkar Yakin Pecahkan Rekor Menangkan Capres

Jumat, 26 April 2019 | 21:32

Meski Mulai Surut, Ratusan Rumah Warga Kampung Pulo Masih Tergenang Banjir

Jumat, 26 April 2019 | 21:32

Selengkapnya