Berita

Politik

Sebelum Anjurin Petani Tanam Jengkol, Ternyata Jokowi Subsidi Konglomerat Sawit

RABU, 19 DESEMBER 2018 | 16:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anjuran Presiden Joko Widodo kepada petani agar mengurangi menanam sawit bertolak belakang dengan kebijakan mensubsidi perusahaan sawit.

Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi pemerintah dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Total bantuan mencapai Rp 7,5 triliun sepanjang Januari-September 2017.

Lima perusahaan sawit itu adalah: Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources dan Louis Dreyfus Company (LDC). Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp 4,16 triliun.

Di sisi lain, Jokowi baru-baru ini saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi, meminta kepada petani agar mengerem memproduksi sawit. Hal ini ditengarai akibat perkebunan sawit sudah terlalu luas dan anjloknya harga sawit karena pasar global.

Tidak sampai di situ, Kepala Negara menganjurkan petani menanam komoditi di luar sawit yaitu tanaman pangan dan tanaman hortikutura seperti jagung, kedelai, durian, manggis, jengkol dan petai.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Thamrin Amal Tomagola mempertanyakan konsistensi Jokowi tersebut. Satu sisi dia mensubsidi konglomerat sawit, di sisi lain meminta petani mengerem menanam sawit.

"Konsistensi ucapan dan tindakan?" kata Thamrin Tomagolaseperti dilansir dari akun Twitter miliknya, Rabu (19/12).

Kalau sudah seperti ini, dia menilai pemerintahan Jokowi lebih pro kepada pengusaha besar ketimbang para petani.

"Enakan jadi taipan sawit ketimbang petani jengkol. Kok Pak @jokowi malah anjurin petani tanam jengkol?" ujar Thamrin Tomagola. [rus]

Populer

Mahfud: Tim Hukum Prabowo-Sandi Cerdik

Jumat, 14 Juni 2019 | 19:53

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Refly Harun: Jika Terbukti Menjabat Di BUMN Saat Pilpres, Maruf Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 11 Juni 2019 | 15:09

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

Tabrakan Maut Di Tol Cipali Diduga Berawal Penumpang Ngotot Minta Turun Di Bahu Jalan

Senin, 17 Juni 2019 | 14:11

Soenarko Diduga Makar, Bang Yos: Kok Agak Enggak Masuk Logika

Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:20

UPDATE

Halal Bihalal Purnawirawan TNI-Polri Tertutup, Sudah Hadir Mantan Kabais Dan Mantan KSAU

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:16

FPI Belum Ajukan Perpanjangan SKT Ke Kemendagri

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:03

Saksi 02 Dipanggil Provos, Mabes Polri Enggan Beri Tanggapan

Kamis, 20 Juni 2019 | 15:00

Saksi Ahli: Mending Rekayasa Rekapitulasi Suara Dibanding Cuma Situng

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:56

Sekjen Demokrat: Ibas Jalur Legislatif, AHY Lewat Eksekutif

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:35

Cerita Said Didu Tentang Situasi Dan Tantangan Saat Bersaksi Di MK

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:10

Kuasa Hukum KPU Sebut Dana Kampanye 19 M Jokowi-Maruf Bukan Wewenang MK

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:08

Siang Ini Walikota Risma Diperika Kejati Jatim

Kamis, 20 Juni 2019 | 14:00

Saksi Ahli KPU Diajukan Dalam Bentuk Tulisan

Kamis, 20 Juni 2019 | 13:59

Kecurangan Adalah Bagian Dari Demokrasi

Kamis, 20 Juni 2019 | 13:57

Selengkapnya