Berita

Hukum

Nico Siahaan Cuma Kenal Sunjaya Sesama Kader PDIP

JUMAT, 30 NOVEMBER 2018 | 22:12 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Kasus suap jual beli jabatan dan fee proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon menyeret politisi PDI Perjuangan, Nico Siahaan.

Hari ini (Jumat, 30/11), sedianya jadwal pemeriksaan anggota DPR RI yang juga mantan presenter TV tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun dibatalkan.

Nico mengakui pernah menerima bantuan sebesar Rp 250 juta dari Bupati Cirebon non aktif Sunjaya Purwadistra (SUN). Bantuan itu diberikan Sunjaya saat rapat terbuka bersama panitia acara Peringatan Sumpah Pemuda yang digelar PDIP 28 Oktober lalu.

"Saya sebagai ketua panitia kepemudaan tidak pernah memaksa Sunjaya untuk menyumbang pada kegiatan kepemudaan. Termasuk jumlah bantuannya," ujar Nico saat dihubungi wartawan.

Nico juga membenarkan bahwa panitia telah mengembalikan dana tersebut ke KPK pada Kamis kemarin (29/1).

"Setelah Sunjaya kena OTT KPK, dana itu kita amankan dan tidak digunakan untuk kegiatan kepemudaan. Panitia memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut ke KPK," jelasnya.

Nico menegaskan bahwa dirinya tidak ada keterkaitan dengan kasus suap Sunjaya yang juga kader PDIP.

"Kalau sesama kader kenal. Tapi saya nggak pernah berhubungan, lha nomor hapenya saja saya nggak tahu," jelasnya.

Panitia juga tidak bertanya asal dana bantuan acara yang diberikan Sunjaya.

"Kalau kami tahu itu dana fee proyek pastinya kami tidak terima. Dan pas kami tahu SUN bermasalah dana itu tidak kami pakai," tegasnya.

Dalam kasus pertama, Sunjaya diduga telah menerima suap Rp 100 juta dari Gatot Rachmanto melalui ajudannya. Suap merupakan fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Cirebon. 

Sedangkan untuk kasus kedua, Sunjaya diduga menerima fee terkiat proyek-proyek di lingkungan Pemkab Cirebon dengan nilai total sekitar Rp 6,425 miliar. Uang untuk Sunjaya tersebut disimpan dalam rekening atas nama orang lain. [wah]  

Populer

Mahfud: Tim Hukum Prabowo-Sandi Cerdik

Jumat, 14 Juni 2019 | 19:53

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Refly Harun: Jika Terbukti Menjabat Di BUMN Saat Pilpres, Maruf Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 11 Juni 2019 | 15:09

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

Tabrakan Maut Di Tol Cipali Diduga Berawal Penumpang Ngotot Minta Turun Di Bahu Jalan

Senin, 17 Juni 2019 | 14:11

Soenarko Diduga Makar, Bang Yos: Kok Agak Enggak Masuk Logika

Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:20

UPDATE

Pangeran Charles Inggris Sambangi Lokasi Syuting James Bond

Jumat, 21 Juni 2019 | 06:59

Kardinal Sri Lanka Kritik Pemerintah Sembunyikan Fakta Soal Teror Bom Minggu Paskah

Jumat, 21 Juni 2019 | 06:46

Soal Penembakan Drone, Iran Siap Adukan AS Ke PBB

Jumat, 21 Juni 2019 | 06:27

Berkunjung Ke Yogyakarta, Caketum HIPMI Ini Ingatkan Pentingnya Sektor Ekonomi Kreatif

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:46

Biar Tidak Mubazir, Saksi Jokowi-Maruf Tak Sebanyak Saksi Prabowo

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:21

Kamera Intai

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:00

Delegasi Coast Guard Manca Negara Kunjungi ‘Miniatur’ Indonesia

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:39

Ara: Megawati Sosok Negarawan Dan Pancasilais Sejati

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:26

PT Pembangunan Jaya Ancol Bagikan Deviden Senilai Rp 223 Miliar

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:40

Geruduk Kemenkeu, APPKSI Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:14

Selengkapnya