Berita

Hukum

Kasus Century Tak Kunjung Ke Tahap Penyidikan, KPK Dipraperadilankan MAKI

JUMAT, 16 NOVEMBER 2018 | 06:55 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipraperadilankan karena tidak kunjung mengusut kasus Bank Century. Bahkan, hingga kini proses penyidikan megaskandal itu tidak terjadi di lembaga anti rasuah.

Hal itu disampaikan koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurut dia, pihaknya tetap melakukan gugatan karena KPK dianggap tidak berani maju ke tahap penyidikan.

"Kami tetap menggugat berupa praperadilan KPK dalam kasus Century, karena belum berani maju tahap penyidikan,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Jumat (16/11).

Dalam beberapa hari ini KPK telah memanggil beberapa orang terkait penyelidikan Century di antaranya mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, mantan Deputi Bank Indonesia Miranda Gultom dan Wimboh Santoso.

Boyamin mengatakan, ada dua hal yang perlu segera dikuak dari kasus Century. Pertama, bahwa penyelidikan baru kasus Century oleh KPK telah dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan tanggal 5 Juni 2018.

Kedua, pada Rabu (13/11) lalu, KPK juga telah meminta keterangan Budi Mulya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Dia menekankan, berdasar putusan praperadilan nomor 24/Pid.Prap/2018 Pengadilan Jakarta Selatan, Hakim Effendi Muchtar memerintahkan KPK untuk melakukan penyidikan dan bukan penyelidikan. Sebab sejak tahun 2012, KPK telah melakukan penyelidikan kasus Century.

"Semestinya sekarang langsung tahap penyidikan," ujar Boyamin.

Makanya itu menurut dia, KPK sudah melawan keputusan Praperadilan, bahkan terkesan sengaja mengulur-ulur pengusutan kasus itu.

"KPK yang hanya berkutat tahap penyelidikan sejak Juni 2018 hingga hari ini, dan belum berani tahap penyidikan, maka haruslah dipahami sebagai bentuk KPK melawan putusan praperadilan," ujarnya.[wid]

Populer

Mahfud: Tim Hukum Prabowo-Sandi Cerdik

Jumat, 14 Juni 2019 | 19:53

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Refly Harun: Jika Terbukti Menjabat Di BUMN Saat Pilpres, Maruf Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 11 Juni 2019 | 15:09

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

Tabrakan Maut Di Tol Cipali Diduga Berawal Penumpang Ngotot Minta Turun Di Bahu Jalan

Senin, 17 Juni 2019 | 14:11

Soenarko Diduga Makar, Bang Yos: Kok Agak Enggak Masuk Logika

Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:20

UPDATE

Biar Tidak Mubazir, Saksi Jokowi-Maruf Tak Sebanyak Saksi Prabowo

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:21

Kamera Intai

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:00

Delegasi Coast Guard Manca Negara Kunjungi ‘Miniatur’ Indonesia

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:39

Ara: Megawati Sosok Negarawan Dan Pancasilais Sejati

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:26

PT Pembangunan Jaya Ancol Bagikan Deviden Senilai Rp 223 Miliar

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:40

Geruduk Kemenkeu, APPKSI Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:14

Adu Mulut Kuasa Hukum Prabowo Dan Komisioner KPU Soal Amplop Tanpa Segel Dari Boyolali

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:49

Korut Sambut Meriah Xi

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:29

Menurut Ferdinand, Tidak Ada Yang Salah Pada Materi "Kecurangan Bagian Dari Demokrasi"

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:13

Ada Ahli Yang Hanya Beri Keterangan Tertulis, Ketua KPU: Saya Enggak Konfirmasi Detail

Jumat, 21 Juni 2019 | 01:50

Selengkapnya