Berita

Nusantara

Ombudsman Berikan Lima Catatan Masalah Skybridge Tanah Abang

RABU, 14 NOVEMBER 2018 | 07:42 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA

Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang belum selesai pengerjaannya, namun sudah diberikan catatan permasalahan Ombudsman perwakilan Jakarta Raya.

"Sedikitnya ada lima permasalahan terkait pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang," kata Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, kemarin (Selasa, 13/11).

Teguh menjelaskan, permasalahan pertama terkait pembangunan Skybridge ini yakni adanya saling klaim PT. KAI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait aset di Jatibaru.

"PT. KAI mengggunakan UU perkeretapian yang lama bahwa tanah 18 meter dari stasiun itu tanahnya DKI. Namun Pemprov memakai peraturan perundangan yang baru bahwa ketika itu sudah tidak diklaim lagi salah satu pihak maka kemudian itu menjadi aset negara," papar Teguh.

Selain itu, sambung Teguh, masalah kedua adalah masalah gate, berapa jumlah gate yang bisa digunakan untuk tapping tidak ada kejelasan lebih lanjut. Ketiga, terkait dengan lalu-lintas penumpang mulai dari masuk ke kereta sampai turun.

"Terkait dengan arus penumpang. Penumpangnya itu akan dibawa ke mana, dari luar, dari mulai kereta masuk stasiun, keluar stasiun akan seperti apa. Siapa yang akan mengaturnya," tambah Teguh.

Permasalahan keempat, yakni terkait sarana dan prasarana seperti pengadaan toilet yang ada di sekitar Skybridge, perlu juga diperhatikan Pemprov DKI.

Terakhir, masalah pengamanan. Ombudsman menilai belum ada kepastiannya terkait pengamanan di Skybridge tersebut. Padahal, bila sudah jadi tempat ini akan selalu ramai pada jam-jam sibuk seperti jam masuk dan pulang kerja

"Terkait dengan pengamanan siapa yang akan melakukan? Dari mana pengamanan dilakukan?" tutup Teguh. [jto]

Populer

Mahfud: Tim Hukum Prabowo-Sandi Cerdik

Jumat, 14 Juni 2019 | 19:53

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Refly Harun: Jika Terbukti Menjabat Di BUMN Saat Pilpres, Maruf Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 11 Juni 2019 | 15:09

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

Tabrakan Maut Di Tol Cipali Diduga Berawal Penumpang Ngotot Minta Turun Di Bahu Jalan

Senin, 17 Juni 2019 | 14:11

Soenarko Diduga Makar, Bang Yos: Kok Agak Enggak Masuk Logika

Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:20

UPDATE

Biar Tidak Mubazir, Saksi Jokowi-Maruf Tak Sebanyak Saksi Prabowo

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:21

Kamera Intai

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:00

Delegasi Coast Guard Manca Negara Kunjungi ‘Miniatur’ Indonesia

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:39

Ara: Megawati Sosok Negarawan Dan Pancasilais Sejati

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:26

PT Pembangunan Jaya Ancol Bagikan Deviden Senilai Rp 223 Miliar

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:40

Geruduk Kemenkeu, APPKSI Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:14

Adu Mulut Kuasa Hukum Prabowo Dan Komisioner KPU Soal Amplop Tanpa Segel Dari Boyolali

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:49

Korut Sambut Meriah Xi

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:29

Menurut Ferdinand, Tidak Ada Yang Salah Pada Materi "Kecurangan Bagian Dari Demokrasi"

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:13

Ada Ahli Yang Hanya Beri Keterangan Tertulis, Ketua KPU: Saya Enggak Konfirmasi Detail

Jumat, 21 Juni 2019 | 01:50

Selengkapnya