Berita

Politik

BPS Permalukan Pemerintahan Jokowi Dengan Menempatkan Indonesia Kelompok Negara Paling Miskin

JUMAT, 03 AGUSTUS 2018 | 17:12 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

APAKAH Indonesia masuk kelompok negara miskin atau kelompok negara berkembang? Dunia tengah mempertanyakan hal tersebut.

Mengapa? Karena Badan Pusat Statistik (BPS) negara ini menggunakan indikator extreme poverty dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, yakni 1,9 dolar purchasing power parity (PPP). Indikator mengukur kemiskinan untuk kelompok negara paling miskin.

Padahal Indonesia adalah negara anggota G20. Indonesia adalah satu di antara 20 negara dengan PDB terbesar di dunia. Indonesia dalam organisasi ini duduk setara dengan negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan negara kaya di Eropa.

Tapi mengapa BPS menggunakan indikator negara paling miskin dalam mengukur tingkat kemiskinan? Padahal negara anggota G20 yang lain menggunakan indokator yang lebih tinggi. India dan Brazil menggunakan indikator kemiskinan 3,20 dolar PPP. Bahkan Afrika Selatan menggunakan Indikator 5.50 dolar PPP. Bahkan Malaysia yang bukan anggota H20 menggunakan indikator 5.50 dolar PPP. Sementara Amerika Serikat menggukan indikator 21.7 dolar PPP.

Bank Dunia sendiri merekomendasikan standar kemiskinan yang baru. Untuk negara berkembang Bank Dunia merekomendasikan standar kemiskinan 3,20 dolar PPP. Untuk negara berpendapatan menengah 5.50 dolar PPP dan untuk negara berpendapatan tinggi 21.7 dolar PPP.

Kebijakan BPS yang menggunakan indikator extreme poverty atau indikator negara paling miskin dalam mengukur tingkat kemiskinan, telah merusak reputasi negara Indonesia di dunia internasional dan merusak kredibilitas pemerintahan Jokowi di hadapan para pemimpin dunia khususnya pemerintahan negara G20. [***]

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Mahfud: Tim Hukum Prabowo-Sandi Cerdik

Jumat, 14 Juni 2019 | 19:53

Pigai: Ada Lembaga Selain MK Yang Akan Perintahkan KPU Mendiskualifikasi Jokowi-Maruf

Minggu, 16 Juni 2019 | 18:24

Refly Harun: Jika Terbukti Menjabat Di BUMN Saat Pilpres, Maruf Bisa Didiskualifikasi

Selasa, 11 Juni 2019 | 15:09

Beredar Undangan Aksi Sambut Kemenangan Prabowo-Sandi, BPN: Itu Hoax

Minggu, 16 Juni 2019 | 08:38

Jika Prabowo-Sandi Kalah Di MK, Maka Kecurangan Akan Menjadi Sesuatu Yang Legal

Minggu, 16 Juni 2019 | 11:49

Tabrakan Maut Di Tol Cipali Diduga Berawal Penumpang Ngotot Minta Turun Di Bahu Jalan

Senin, 17 Juni 2019 | 14:11

Soenarko Diduga Makar, Bang Yos: Kok Agak Enggak Masuk Logika

Sabtu, 15 Juni 2019 | 21:20

UPDATE

Berkunjung Ke Yogyakarta, Caketum HIPMI Ini Ingatkan Pentingnya Sektor Ekonomi Kreatif

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:46

Biar Tidak Mubazir, Saksi Jokowi-Maruf Tak Sebanyak Saksi Prabowo

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:21

Kamera Intai

Jumat, 21 Juni 2019 | 05:00

Delegasi Coast Guard Manca Negara Kunjungi ‘Miniatur’ Indonesia

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:39

Ara: Megawati Sosok Negarawan Dan Pancasilais Sejati

Jumat, 21 Juni 2019 | 04:26

PT Pembangunan Jaya Ancol Bagikan Deviden Senilai Rp 223 Miliar

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:40

Geruduk Kemenkeu, APPKSI Tolak Pemberlakuan Pungutan Ekspor CPO

Jumat, 21 Juni 2019 | 03:14

Adu Mulut Kuasa Hukum Prabowo Dan Komisioner KPU Soal Amplop Tanpa Segel Dari Boyolali

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:49

Korut Sambut Meriah Xi

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:29

Menurut Ferdinand, Tidak Ada Yang Salah Pada Materi "Kecurangan Bagian Dari Demokrasi"

Jumat, 21 Juni 2019 | 02:13

Selengkapnya