Berita

Politik

Jadi Menteri Terbaik Di Dunia Karena Sri Mulyani Antek IMF Dan World Bank

SENIN, 12 FEBRUARI 2018 | 15:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kian jadi sorotan. Hal itu karena dia mendapat penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) dalam World Government Summit, di Dubai, Uni Arab Emirates.

"Sri Mulyani dinyatakan menteri terbaik dunia itu prestasinya apa? Itu hanya rekayasa karena dia antek IMF dan World Bank," tulis aktivis senior Abdulrachim K di akun Facebooknya, Senin (12/2).

Aktivis 77/78 ini lantas membandingkan Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan Singapura, Malaysia, India, dan China. Mereka lebih berprestasi karena sukses menggenjot pertumbuhan ekonomi nasionalnya.

"Ekonomi Filipina dan Vietnam tumbuh 6,5 persen, lebih bagus dari Indonesia yang cuma 5 persen. Tapi menterinya tidak terpilih karena mereka bukan antek IMF dan World Bank," tukas Abdulrachim.

Hal yang sama disampaikan Ketua Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni.

"Mohon maaf kami ingin bertanya: kok prestasi ibu (Sri Mulyani) tentang ekonomi Indonesia biasa-biasa saja, kalau tidak boleh dibilang sangat mengecewakan. Manfaatnya untuk Indonesia apa?" kata dia kepada redaksi sesaat lalu.

Yang ada, kata Sya'roni, hampir dua tahun memperkuat tim ekonomi kabinet Jokowi, Sri Mulyani membuat rakyat harus membayar bunga bonds supertinggi, merugikan negara miliaran dolar, ekonomi mengalami stagnasi, daya beli rakyat merosot dan reformasi pajak amburadul. Padahal, ucap dia, sudah dibiayai pinjaman 800 dolar AS dari Bank Dunia.

Selain itu, ratio pajak terhadap GDP hanya 9,5 persen, tercatat sebagai terendah dalam sejarah reformasi.

"Kok menteri-menteri keuangan Singapora, Vietnam dan China yang hebat tidak dapat award ini? Sudah tentu karena dalam negosiasi mereka correct, mereka tidak menawarkan bunga super tinggi yang merugikan bangsanya," tukas Sya'roni. [rus]

Populer

Habis Dipermalukan Mahathir, Rocky Gerung: Nah Dungunya Di Situ

Minggu, 17 Maret 2019 | 18:45

Akhirnya Tumbang Juga Saya, Punya Fasilitas BPJS Kesehatan Kelas 1 Tapi Tak Bisa Dipakai

Minggu, 17 Maret 2019 | 14:06

Pengamat: Survei Litbang Kompas Menunjukkan Jokowi Sangat Mungkin Dikalahkan

Rabu, 20 Maret 2019 | 10:54

Kades Se-Indonesia Diminta Rp 3 Juta Untuk Dapat Hadiri Silaturahmi Nasional Dengan Presiden

Selasa, 19 Maret 2019 | 08:16

Jokowi 'Ngamuk' Di Yogyakarta Terkesan Depresi Tingkat Tinggi, Mentalnya Sudah Jatuh

Minggu, 24 Maret 2019 | 08:29

Apel Kebangsaan Rp 18 M, Bantuan Musibah Sentani Hanya Rp 1 M

Senin, 18 Maret 2019 | 16:28

Kalau BPK Dan KPK Bisa Buktikan, Sangat Mungkin Ganjar Menyusul Romi

Sabtu, 16 Maret 2019 | 14:14

UPDATE

Koleganya Diseret Romi, Emil Dardak: Rekam Jejak Bu Khofifah Amanah

Rabu, 27 Maret 2019 | 04:18

Propam Diminta Gelar Perkara Dugaan Kriminalisasi Polres Bogor Kabupaten

Rabu, 27 Maret 2019 | 03:54

Tudingan UU Pesantren Bahan Kampanye Sama Saja Sakiti Ulama

Rabu, 27 Maret 2019 | 03:27

Fahri Hamzah Bakal Jadi Saksi Meringankan Untuk Ratna Sarumpaet

Rabu, 27 Maret 2019 | 03:03

Bawaslu Akreditasi 49 Pemantau Pemilu Dalam Negeri Dan 2 Dari Asing

Rabu, 27 Maret 2019 | 02:42

Ngopi Di Malang, Jokowi Hebohkan Warga Sekitar

Rabu, 27 Maret 2019 | 02:17

Pamong Desa Karawang Berkomitmen Tingkatkan Produksi Dan Kesejahteraan Petani

Rabu, 27 Maret 2019 | 02:04

DKPP: Filsafat Pemilu Penting Agar Indonesia Tak Bubar

Rabu, 27 Maret 2019 | 01:50

Ratna Sarumpaet Ingin Pindah Ke Tahanan Kota Karena Ventilasi Sel Buruk

Rabu, 27 Maret 2019 | 01:25

KPK Kembali Perpanjang Masa Penahanan Pejabat Kementerian PUPR

Rabu, 27 Maret 2019 | 00:54

Selengkapnya