Berita

Dr. Haedar Nashir: Banyak Perda Syariah Mengandung Unsur-unsur Diskriminatif

RABU, 17 JULI 2013 | 23:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua PP Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, mengungkapkan ada banyak kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan daerah (perda) syariah yang mengandung unsur-unsur diskriminatif bahkan mendorong terciptanya kekerasan di wilayah publik.

“Tak kurang dari 151 perda-perda Syariah dalam kurun 1999-2009. Bila dihitung hingga saat ini, mungkin jumlahnya lebih membengkak lagi,” ungkap Haedar dalam diskusi dan bedah buku terbarunya Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia yang digelar MAARIF Institute di PP Muhammadiyah, Jakarta petang tadi (Rabu, 17/7).

Yang menjadi keprihatinan, perda-perda tersebut telah memunculkan diskriminasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan yang semakin menjadi-jadi dalam kehidupan sosial-politik, yang lambat laun merobek rajutan kebhinnekaan yang telah teranyam rapi selama ini.

Fenomena lain yang patut diwaspadai dari tumbuhnya gerakan Islam Syariat ini adalah adanya faksi yang mengusung semangat anti-nasionalisme, anti-Pancasila, anti-demokrasi, dan menolak konsep negara-bangsa. Secara utopia mereka mencoba menghidupkan kembali isu Negara Islam atas dasar sistem “Khilafah Islam”.

“Mereka mengidap apa yang disebut sebagai hypocracy in democracy, kemunafikan terhadap demokrasi. Di satu sisi mereka secara tegas mengharamkan sistem demokrasi, di sisi lain mereka menikmati kehidupan di bawah alam demokrasi”, ungkap Nashir.

Lebih lanjut Nashir mengingatkan kehadiran gerakan Islam yang membawa corak ‘salafiyah ideologis radikal’ ini bila tidak dibendung sejak dini, akan menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi upaya membangun gerakan moderasi yang telah ditanam oleh gerakan Islam moderat selama ini di Indonesia.[zul]

Populer

Tomy Winata: Saya Tidak Kenal Pablo Putera Benua

Kamis, 11 Juli 2019 | 17:56

Tak Dampingi Jokowi Saat Bertemu Prabowo, Luhut Bakal Digeser Budi Gunawan?

Minggu, 14 Juli 2019 | 13:17

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

Sabtu, 13 Juli 2019 | 12:59

Golkar: Lebih Bagus Moeldoko Kerja Saja, Jangan Banyak Ngomong!

Minggu, 07 Juli 2019 | 14:07

Sidang DKPP, Ketua Dan Komisioner KPU Terbukti Melanggar Kode Etik

Rabu, 10 Juli 2019 | 21:23

Pimpinan KPK: Vonis Bebas SAT Aneh Bin Ajaib, Baru Kali Ini Terjadi

Selasa, 09 Juli 2019 | 19:11

Natalius Pigai: Mulai Hari Ini Saya Nyatakan Melawan Pansel KPK!

Jumat, 12 Juli 2019 | 15:16

UPDATE

NASAMS Akan Jadi “Payung” Andalan Ibu Kota

Selasa, 16 Juli 2019 | 22:49

Kominfo: Susunan Menteri Jokowi-Maruf Yang Beredar Di Medsos Hoax

Selasa, 16 Juli 2019 | 22:49

Bupati Klungkung Bersyukur Kris Masuk Top 99 Sinovik

Selasa, 16 Juli 2019 | 22:30

The Market For Lemons, Theory Of The Second-Best, Dan Pilpres 2019

Selasa, 16 Juli 2019 | 22:10

Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Selasa, 16 Juli 2019 | 21:48

Resmi, Senator Aceh Laporkan Denny Siregar Ke Polisi

Selasa, 16 Juli 2019 | 21:36

Jejak Digital “Menteri Terbalik” Mulai Beredar Di Masyarakat

Selasa, 16 Juli 2019 | 21:29

Amien: Jokowi-Prabowo Bertemu Bahas Cebong Kampret, Bukan Bagi-Bagi Kursi

Selasa, 16 Juli 2019 | 21:21

Jokowi Nggak Pro Rakyat Kalau “Menteri Terbalik” Dan “Raja Impor” Dipertahankan

Selasa, 16 Juli 2019 | 20:45

Polri Bakal Bentuk Tim Baru Untuk Ungkap Kasus Novel Baswedan

Selasa, 16 Juli 2019 | 20:39

Selengkapnya