Hanura
Wantimpres Beberkan 10 Kelemahan RUU KUHAP kepada SBY

Wantimpres Beberkan 10 Kelemahan RUU KUHAP kepada SBY

PolitikKamis, 20 Februari 2014 , 21:09:00

Melihat draft Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sangat wajar ..
Menekan Pemerintah dan DPR, KPK Tidak Mengerti Konstitusi?

Menekan Pemerintah dan DPR, KPK Tidak Mengerti Konstitusi?

HukumKamis, 20 Februari 2014 , 14:10:00

Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekan pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU KUHAP dan KUHP patut dipertanyakan.Komisi yang dipimpin Abra..
Aziz Syamsuddin Setuju Pembahasan RUU KUHAP Dihentikan

Aziz Syamsuddin Setuju Pembahasan RUU KUHAP Dihentikan

Kamis, 20 Februari 2014 , 13:23:00

Pembahasan RUU Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai kontroversi karena dinilai bisa meng..
DPR Tak Bisa Hentikan Pembahasan RUU KUHAP Secara Sepihak
Komisi III DPR RI tidak akan menghentikan secara sepihak pembahasan RUU KUHAP dan KUHP yang saat ini sedang dibahas oleh tim perumus perwakilan pemerintahan dan Komisi III.Permintaan penghentian pembahasan tersebut disampaikan oleh KPK sebelumnya k.. Baca Selengkapnya
Empat Rekomendasi KPK Soal RUU KUHP

Empat Rekomendasi KPK Soal RUU KUHP

Rabu, 19 Februari 2014 , 22:43:00

Pemerintah bersama DPR tetap membahas Rancangan Undang-undang KUHAP dan KUHP. Pembahasan ini didesak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dihentikan sementara lantaran banyak delik yang dianggap bakal menggerus kewenangan lembaga anti rasuah itu .. Baca Selengkapnya
KPK Tak Pernah Diajak Bahas RUU KUHP

KPK Tak Pernah Diajak Bahas RUU KUHP

Rabu, 19 Februari 2014 , 20:23:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasalnya, pembahasan itu tidak melibatkan pihak-pihak yang ter.. Baca Selengkapnya
KPK Sikapi RUU KUHP dan KUHAP

KPK Sikapi RUU KUHP dan KUHAP

Rabu, 19 Februari 2014 , 20:21:00

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Zulkarnain dan Kepala Biro Hukum KPK Catherine Mulyana memberikan keterangan terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .. Baca Selengkapnya
KPK Sayangkan RUU KUHP Tetap Dibahas

KPK Sayangkan RUU KUHP Tetap Dibahas

Rabu, 19 Februari 2014 , 19:42:00

Komisi Pemberantasan Korupsi bersikukuh meminta penundaan pembahasan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Ketua KPK Abraham Samad melihat beberapa hal krusial yang jika dipaksa.. Baca Selengkapnya
Sepucuk Surat KPK Membuat Rapat Komisi III Memanas

Sepucuk Surat KPK Membuat Rapat Komisi III Memanas

Rabu, 19 Februari 2014 , 16:01:00

Pembahasan Revisi Uandang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara Komisi III DPR RI dengan Kementerian Hukum dan HAM sempat berhenti selama 30 menit. Lantaran ada surat dari Komi.. Baca Selengkapnya
Surati KPK, YLBHI Tanya Status Hukum Aziz Syamsuddin

Surati KPK, YLBHI Tanya Status Hukum Aziz Syamsuddin

Rabu, 19 Februari 2014 , 14:54:00

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berkirim surat ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.Dalam surat ter tanggal 14 Februari itu, mereka menanyakan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan simu.. Baca Selengkapnya
Sebaiknya, RUU KUHP dan KUHAP Buatan Penguasa Dibatalkan
Beberapa subtansi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan juga Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan mengurangi kewenangan luar biasa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengusik rasa keadilan masyarakat. &.. Baca Selengkapnya
Tunda Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP

Tunda Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP

Selasa, 11 Februari 2014 , 20:22:00

Pakar Hukum Pidana UI Akhiar Salmi dan Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofriandari (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi yang bertajuk "Pembahasan RUU KUHP dan KUHAP", di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2). Dalam diskusi ini mere.. Baca Selengkapnya
Puan Maharani Ingatkan Publik Sampaikan Kritik Secara Santun
Rencana anggota Komisi III DPR untuk melakukan studi banding ke empat negara di Eropa terkait revisi KUHP dan KUHAP mengundang kritik dari masyarakat, bahkan dari WNI yang tinggal di Eropa.Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani mengingatkan agar .. Baca Selengkapnya
Puan Maharani Larang Kadernya di Komisi III DPR Studi Banding ke Eropa
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, melarang kadernya di Komisi III DPR ikut studi banding ke empat negara di Eropa terkait pembahasan revisi KUHP dan KUHAP.Alasannya,"Kami sedang konsolidasi, fokus tahapan-tahapan Pemilu. Ini butuh konsen c.. Baca Selengkapnya
Muhammadiyah se-Eropa Tolak Studi Banding Komisi III DPR
Penolakan rencana studi banding Komisi III DPR keempat negara di Eropa, yaitu Inggris, Perancis, Belanda, dan Rusia terkait penggodokan revisi KUHP dan KUHAP semakin meluas.Muhammadiyah se-Eropa yang tergabung dalam Pimpinan Cabang Istimewa Muhammad.. Baca Selengkapnya
PKS: Harga Diri Presiden Dibangun dengan Menjalankan Program Pro Rakyat, Bukan Membungkam Suara Rakyat
PKS mencurigai apabila pasal tentang delik pidana penghinaan presiden dipaksakan masuk dalam draf perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 265. Anggota Komisi III DPR dari PKS Indra menjelaskan, hal itu patut diduga sebag.. Baca Selengkapnya
PKS Sayangkan Pemerintah Masukkan Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP
Partai Keadilan Sejahtera menyayangkan keputusan pemerintah yang memasukkan pasal tentang delik pidana penghinaan presiden dalam draf perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 265. Anggota Komisi III DPR dari PKS Indra men.. Baca Selengkapnya
Muhammadiyah akan Buktikan Studi Banding Komisi III DPR hanya untuk Hamburkan Uang Rakyat
Studi banding sejumlah anggota Komisi III DPR ke empat negara di Eropa, yaitu Inggris, Perancis, Belanda, dan Rusia, untuk mempelajari penerapan hukum yang bakal dimuat dalam RUU KUHAP/KUHP dicurigai punya maksud terselubung. Kecurigaan itu disampai.. Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Rusia: Studi Banding Anggota Komisi III DPR ke Eropa Pemborosan<i>!</i>
Anggota Komisi III DPR RI akan melakukan studi banding ke empat negara di Eropa, yaitu Inggris, Perancis, Belanda, dan Rusia, untuk mempelajari penerapan hukum yang bakal dimuat dalam RUU KUHAP/KUHP.Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Rusia.. Baca Selengkapnya
<i>Jangan Sampai Penerapan Pasal Santet Mempersulit Penegak Hukum</i>
Pengamat Kepolisian, Alfons Leumeu merasa heran dengan penerapan pasal santet dalam Rancangan Undang undang KUHAP. Meski tak menolak, Alfons masih tak paham dengan perumusan pasal santet itu."Saya tidak menolak. Karena saya sendiri tidak paham menge.. Baca Selengkapnya