Hanura
Kpu
Bahas PKPU Caleg

Bahas PKPU Caleg

Kamis, 05 Juli 2018 , 17:30:00

Dari kiri: Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Agus Hermanto, Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua B..
KPU Jangan Cuma Kejar Citra Antikorupsi

KPU Jangan Cuma Kejar Citra Antikorupsi

PolitikKamis, 05 Juli 2018 , 12:48:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) jangan hanya mengejar citra saja dalam membuat peraturan. Jika peraturan KPU (PKPU) dibuat sebatas mencari citra bahwa KP..
Ketua KPU: PKPU Sudah Selesai, Tidak Ada Revisi<i>!</i>

Ketua KPU: PKPU Sudah Selesai, Tidak Ada Revisi!

PolitikKamis, 05 Juli 2018 , 11:59:00

Pertemuan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kemendagri, Kemenkumham, dan Bawaslu di DPR tidak akan membahas mengenai PKPU 20/2018.Ketua KPU Arief B..
Langkah KPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg Tepat

Langkah KPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg Tepat

Kamis, 05 Juli 2018 , 11:47:00

Penerbitan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legistlatif (caleg) merupakan langkah yang tepat.Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Sy.. Baca Selengkapnya
Bamsoet: PKPU 20/2018 Jelas Langgar Konstitusi

Bamsoet: PKPU 20/2018 Jelas Langgar Konstitusi

Kamis, 05 Juli 2018 , 10:37:00

Demi meredam polemik larangan napi korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) yang termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018, DPR mengundang sejumlah stakeholder duduk bersama.Ketua DPR RI, Bambang Soesaty.. Baca Selengkapnya
Bahas PKPU, DPR Panggil Pemerintah Dan Penyelenggara Pemilu
DPR RI berencana memanggil Menkumham Yasonna Laoly, Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua KPu Arief Budiman untuk membahas kisruh PKPU.Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan rencana tersebut sudah dikomunikasikan dengan Komisi II dan III DPR. Menurut Bam.. Baca Selengkapnya
KPU Bukan Lembaga Politik, Tak Bisa Bikin Aturan Sendiri
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan lembaga politik sehingga tidak bisa membuat undang-undang.Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU keliru menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang eks narapidana/napi korupsi menjadi calon l.. Baca Selengkapnya
Umumkan Eks Napi Jadi Caleg Lebih Berbahaya Dan Sensitif
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 soal pelarangan mantan narapidana korupsi maju calon legislatif jelas berbenturan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu."Ketentuannya di UU Pemilu itu sudah jelas bahwa mantan napi yang sudah melaksanakan kew.. Baca Selengkapnya
Angket Koruptor Dilarang Nyaleg Berlebihan

Angket Koruptor Dilarang Nyaleg Berlebihan

Rabu, 04 Juli 2018 , 18:57:00

Fraksi Partai Golkar tidak sepakat dengan wacana penggunaan hak angket untuk KPU soal terbitnya Peraturan KPU 20/2018 perihal larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif."Kalau angket, saya kira terlalu berlebihan," ujar politisi Gol.. Baca Selengkapnya
PKPU Penerjemah UU Bukan Bikin Norma Baru

PKPU Penerjemah UU Bukan Bikin Norma Baru

Rabu, 04 Juli 2018 , 12:58:00

Peraturan KPU terkait kepemiluan sejatinya adalah penerjemahan atau penjelasan dari UU 7/2017 tentang Pemilu."Maka seharusnya UU itu menjadi rujukan utama dalam PKPU," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Gedung Nusantara, Senayan, Jak.. Baca Selengkapnya
Bamsoet Yakin Napi Korupsi Tidak Akan Ulangi Kesalahan
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku tidak setuju dengan pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018.Penolakan itu disampaikan karena dia yakin mantan napi.. Baca Selengkapnya
Punya Dana Besar, Seharusnya KPU Bisa Lawan Peretas
Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya memiliki server dan sumber daya manusia (SDM) memadai dalam mengelola situs internet. Dengan anggaran mencapai Rp 11,9 triliun, KPU seharusnya bisa dengan mudah melawan para peretas situsnya.Begitu kata Direktu.. Baca Selengkapnya
PKS: Bagi Penolak PKPU 20/2018 Silakan Ajukan JR Ke MK
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 telah diteken oleh Ketua KPU Arief Budiman pada Senin (2/7).Itu artinya, larangan calon anggota legislatif (caleg) tidak diperbolehkan jika yang bersangkutan adalag mantan narapidana korupsi, bandar nar.. Baca Selengkapnya
Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg, KPU Tabrak UU Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan memaksakan terbitnya Peraturan KPU 20/2018 soal pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif.Anggota Komisi II DPR RI, Edi Kusuma Wijaya berujar KPU sudah diperingatkan baik oleh parlemen.. Baca Selengkapnya
DPR Salah Arah, PKPU Napi Korupsi Hanya Bisa Diuji Lewat MA
Langkah beberapa politisi di DPR RI yang ingin menggulirkan usulan bagi penggunaan hak angket terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait PKPU tentang pelarangan narapidana korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dinilai tidak tepat.Pe.. Baca Selengkapnya
PAN: Angket Nggak Perlu, Hargai KPU

PAN: Angket Nggak Perlu, Hargai KPU

Selasa, 03 Juli 2018 , 17:17:00

Semua pihak harus bisa menghormati keputusan KPU yang tetap bersikukuh menerbitkan Peraturan KPU 20/2018 soal pelarangan mantan narapidana korupsi maju calon legislatif.Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Susanto bahkan menilai wacana penggunaan ha.. Baca Selengkapnya
Yang Tak Sepakat PKPU Eks Napi Korupsi, Silakan <i>Judicial Review!</i>
Politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid, mendorong pihak yang tidak sepakat terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait eks narapidana kasus korupsi tidak boleh menjadi caleg, melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.“Saya setuju deng.. Baca Selengkapnya
Hidayat PKS: 90 Persen Rakyat Pasti Setuju Eks Koruptor Dilarang Nyaleg
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung penuh dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang melarang bekas napi koruptor maju pencalonan legislatif. "Kalau dilakukan poling saya yakin 90 persen rakyat Indone.. Baca Selengkapnya
Anggaran Sudah Besar, Kenapa Website KPU Masih Bisa Diretas?
Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan peretasan website KPU bukan terjadi kali ini saja, melainkan sudah berulang kali."Kami sudah meminta kepada KPU untuk kritik dan membuat kajian evaluasi, apalagi anggarannya sudah besar yang diberika.. Baca Selengkapnya
PAN Pastikan Tak Ada Calegnya Mantan Napi Korupsi

PAN Pastikan Tak Ada Calegnya Mantan Napi Korupsi

Selasa, 03 Juli 2018 , 13:57:00

Partai Amanat Nasional (PAN) bukan berarti setuju mantan narapidana korupsi menjadi caleg, dengan sikap tidak setuju dengan KPU yang menerbitkan Peraturan KPU 20/2018.Ketua Umun PAN Zulkifli Hasan menyebut partainya sangat selektif dalam melakukan p.. Baca Selengkapnya