Hanura
Rentan Dilemahkan Lewat RKUHP, Pimpinan KPK <i>Ngadu</i> Ke Jokowi
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).Demik..
KPK Siap Jelaskan Resiko Pengesahan RKUHP Ke Jokowi

KPK Siap Jelaskan Resiko Pengesahan RKUHP Ke Jokowi

HukumJum'at, 22 Juni 2018 , 02:32:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo untuk dapat duduk bersama membahas perihal RKUHP. Jurubicara KPK Feb..
Ini Lima Masalah Jika Tindak Pidana Khusus Masuk RKUHP

Ini Lima Masalah Jika Tindak Pidana Khusus Masuk RKUHP

HukumRabu, 13 Juni 2018 , 22:26:00

Ada lima masalah jika pasal tentang tindak pidana khusus dimasukkan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).Begitu temuan Pusat Studi A..
Ketua KPK: Kalau Diundang Presiden Jokowi, <i>Insya Allah</i> Kami Siap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membahas polemik revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan Presiden Joko Widodo. Ketua KPK, Agus Rahardjo bahkan siap bertemu dengan Presiden Joko Widodo.‎"Insya Allah, KPK akan memenuhi undanga.. Baca Selengkapnya
Panja RKUHP Dorong Aturan HAM Masuk Tindak Pidana Khusus
Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Teuku Taufiqulhadi menjelaskan pasal Hak Asasi Manusia akan dimasukkan dalam RKUHP.Menurutnya saat ini pembahasan tindak pidana khusus yang sifatnya serius dan luar biasa mengatur pula mengenai Tindak Pidana terka.. Baca Selengkapnya
DPR Siapkan Pasal Untuk Lindungi Fungsi Dan Tugas KPK Dalam RUU KUHP
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyebut pihaknya akan menyiapkan pasal-pasal yang melindungi fungsi dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).Pria yang akrab disapa Bamsoe.. Baca Selengkapnya
Peradi: Jika Tipikor Masuk RKUHP, Polisi Bisa Gantikan Peran KPK
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng tidak setuju jika tindak pidana korupsi (Tipikor) masuk dalam RKUHP. Sekjen Peradi Sugeng Teguh Santoso menilai tipikor secara akademis adalah tindak pidana khusus yang pengaturannya diluar KUHP.Tip.. Baca Selengkapnya
Wiranto Minta Pihak Yang Keberatan Dengan RKUHP Datangi Kantornya
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak khawatir dan curiga terhadap Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP)."Bahwa mudah-mudahan tidak ada lagi tuduh.. Baca Selengkapnya
Tolak UU Tipikor Masuk RKUHP, KPK Akan Temui Jokowi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan, pihaknya tetap menolak Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masuk ke dalam Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP)."Kita masih seperti dalam posisi itu ya, ya ki.. Baca Selengkapnya
Wiranto: RKUHP Tak Pernah Melemahkan Pemberantasan Korupsi
Rancangan Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak pernah bermaksud melemahkan pemberantasan korupsi. Begitu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto sesuai rapat di Gedung Badan Anggaran, Komplek Parle.. Baca Selengkapnya
Panja: Tak Ada Pelemahan UU Pemberantasan Korupsi Di RKUHP
Anggota Panja RKUHP, Taufiqulhadi mengungkapkan tidak ada pelemahan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah mencabut sejumlah pasal Tipikor yang tercantum dalam RUU KUHP."Pada intiny.. Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Imbau KPK Tidak Perlu Was-Was

Komisi III DPR Imbau KPK Tidak Perlu Was-Was

Rabu, 06 Juni 2018 , 16:42:00

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu terlampau was-was terhadap Pasal yang mengatur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam revisi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).I.. Baca Selengkapnya
KPK Dalam Bahaya, R-KUHP Ancam Pemberantasan Korupsi
Isi Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (R-KUHP) dipandang bisa mengancam pemberantasan korupsi. Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dalam bahaya.Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Esther menuturkan, posisi KPK dalam ke.. Baca Selengkapnya
ICW Menilai DPR Dan Pemerintah Tergesa-gesa Bahas RKUHP
Indonesia Corruption Watch menilai ada ketergesa-gesaan yang tidak masuk akal di tunjukan oleh DPR dan pemerintah dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).Peneliti ICW Lola Easter menjelaskan dalam merumuskan RKUHP DPR dan pe.. Baca Selengkapnya
Arsul Sani Ajak KPK Debat Soal UU Tipikor Di RKUHP

Arsul Sani Ajak KPK Debat Soal UU Tipikor Di RKUHP

Selasa, 05 Juni 2018 , 17:51:00

Anggota Pansus RKUHP, Arsul Sani mengajak debat terbuka Komisi Pemberantasan Kalpori (KPK) terkait UU Tipikor yang masuk dalam revisi KUHP saat rapat kerja DPR dan KPK.Menurutnya DPR memiliki penguasaan hukum yang setara dengan KPK, untuk itu RKUHP .. Baca Selengkapnya
Arsul Sani: Selama Ini UU Tipikor Salah Kaprah

Arsul Sani: Selama Ini UU Tipikor Salah Kaprah

Selasa, 05 Juni 2018 , 15:09:00

Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Arsul Sani menjelaskan maksud dimasukkannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam revisi RKUHP sendiri, atas sebab kesalahan perumusan ancaman pidana .. Baca Selengkapnya
Menkumham Minta KPK Jangan Suudzan

Menkumham Minta KPK Jangan Suudzan

Senin, 04 Juni 2018 , 21:35:00

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly meminta KPK tidak berburuk sangka terhadap pemerintah atas pencabutan pasal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).Terlebih beberapa pihak yang berpendapat penca.. Baca Selengkapnya
Yakin Dibelain Jokowi, KPK <i>Ngarep</i> Tipikor Tak Masuk RKUHP
Pemerintah diharapkan bisa mengesahkan UU tipikor sebagai UU khusus seperti UU terorisme yang baru disahkan.Begitu dikatakan Jurubicara KPK, Febri Diansyah lewat pesan singkat, Senin (4/9)."DPR bersama Presiden telah mengesahkan UU terorisme sebagai.. Baca Selengkapnya
PPP Tolak Pelaku Cabul LGBT Hanya Dalam Penjelasan Pasal RKUHP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerima dan menolak beberapa reformulasi pasal dalam RKUHP yang disampaikan tim ahli Pemerintah. Yang bisa diterima bahkan disambut baik oleh PPP adalah reformulasi pasal penghinaan presiden dimana pasal ini diuba.. Baca Selengkapnya
Ketua DPR: Tidak Benar LGBT Akan Dilegalkan

Ketua DPR: Tidak Benar LGBT Akan Dilegalkan

Minggu, 03 Juni 2018 , 15:20:00

Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas bersama pemerintah, sama sekali tak ada legalisasi untuk pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT)."Terkait dengan isu LGBT yan.. Baca Selengkapnya