Verified
Poin Krusial Perppu Ormas Versi PKS

Poin Krusial Perppu Ormas Versi PKS

PolitikJum'at, 14 Juli 2017 , 17:23:00

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi ..
DPR Harus Tegas Menolak Perppu Ormas<i>!</i>

DPR Harus Tegas Menolak Perppu Ormas!

PolitikJum'at, 14 Juli 2017 , 17:17:00

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran juga tegas menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang..
Di Komnas HAM, Presiden Alumni 212 Suarakan Tolak Perppu Ormas
Presidium Alumni aksi 2 Desember (aksi 212) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (O..
Setara Institute: Perppu Ormas Memang Mendesak Diterbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai ekstrim lantaran memiliki kewenangan berlebihan dari pemerintah untuk merespon ormas yang ada. Begitu penilaian Wakil Ketua Setara Institu.. Baca Selengkapnya
Ampres Perppu Ormas Sudah Di Meja Pimpinan DPR

Ampres Perppu Ormas Sudah Di Meja Pimpinan DPR

Kamis, 13 Juli 2017 , 12:36:00

Pimpinan DPR RI menerima surat dari pemerintah terkait amanat presiden (Apmres) terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Perubahan Atas UU 17/2013 tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. "(Ampres .. Baca Selengkapnya
PSHK: Perppu Ormas Tak Penuhi Unsur Genting Dan Ancam Kebebasan Berserikat
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berpendapat alasan penerbitan Perppu Ormas memiliki kelemahan, baik dalam hal proses maupun substansi. "Dari segi prosedural, penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi tiga prasyarat kondisi sebagaimana .. Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Wiranto Soal Alasan Presiden Keluarkan Perppu Tentang Ormas
Organisasi Kemasyarakatan adalah bagian integral perjuangan bangsa. Sejarah kebangsaan kita menunjukkan bahwa peran Ormas sangat penting dalam membentuk bangsa ini merdeka dari penjajahan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum.. Baca Selengkapnya
Yasonna Laoly: Perppu Pembubaran Ormas Bukan Untuk HTI Saja
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly enggan membeberkan detail format Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri asal PDI Perjuangan ini mengatakan b.. Baca Selengkapnya
Perppu Sudah Diteken, Besok Pemerintah Umumkan Pembubaran HTI
Pemerintah tampaknya tak mau menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).Menurut Juru Bicara Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sud.. Baca Selengkapnya
Operasinya Tersembunyi, Wiranto: Masyarakat Lebih Dulu Tahu Perilaku Lone Wolf
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membeberkan ciri-ciri teroris yang beraksi seorang diri atau lone wolf.Pelaku teror lone wolf tersebut kata Wiranto memiliki perilaku khusus dan tidak seperti rakyat bia.. Baca Selengkapnya
Elit Parpol Desak Bertemu Jokowi, Wiranto: Ketemu Menterinya Dulu Dong
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai elit partai politik (parpol) tak perlu memaksa untuk bertemu Presiden Joko Widodo hanya untuk membahas ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) .. Baca Selengkapnya
Kirim Pasukan Ke Marawi Filipina, Wiranto: Perlu Persiapan Konstitusional Dan Tidak Mudah
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pemerintah masih sedang mempersiapkan untuk mengirimkan pasukan bantuan ke Marawi, Filipina. Namun Wiranto mengakui jika hal itu tidaklah mudah. “Untuk mengi.. Baca Selengkapnya
Begini Cara Yang Ditawarkan Wiranto Untuk Gagalkan Aksi Lone Wolf
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan ada beberapa cara untuk mengantisipasi pelaku teror individual (lone-wolf terrorist). Salah satunya dengan percepatan penyelesaian RUU Pemberantasan Tindak Pidana Tero.. Baca Selengkapnya
Polisi Diteror, Wiranto: Itu Dilakukan Lone Wolf Yang Terjebak Pengaruh Internet
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) Wiranto mengibaratkan teror terhadap anggota kepolisian seperti serangan lone wolf.Wiranto menegaskan jika lone wolf adalah teroris yang bergerak di luar jaringan struktur teroris yang ber.. Baca Selengkapnya
Wiranto Akan Urus Detail Hasil Pertemuan Jokowi Dengan GNPF MUI
Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka kemarin, Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI)  menyampaikan soal kesan bahwa hukum yang diterapkan selama ini terasa tajam hanya kepada ulama Islam. "Kami j.. Baca Selengkapnya
Wiranto: Secara Umum Keamanan Nasional Dilaporkan Kondusif
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menegaskan, kondisi kemanan nasional menjelang dan di hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1438 H secara umum kondusif."Tentu kita berdoa kegiatan masyarakat tidak terganggu ole.. Baca Selengkapnya
Jalin Kerjasama Dengan Asing, Wiranto: Tangani Teroris Tak Mungkin Satu Negara Sendirian
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengungkapkan ada wacana antar negara yang berdekatan dengan Indonesia untuk saling menangani masalah teroris dan radikalisme."Sudah ada satu wacana untuk saling membantu .. Baca Selengkapnya
Permintaan Rekonsiliasi Alumni 212 Sengaja Ditahan Wiranto Agar Tidak Sampai Ke Presiden
Ketua Presidium Alumni Aksi 212, Ansufri Idrus Sambo menduga, ada upaya dari pembantu presiden untuk tidak membawa permintaan rekonsiliasi damai terhadap kasus yang menyeret ulama dan aktivis.Padahal, menurut Sambo, permintaan, rekonsiliasi damai su.. Baca Selengkapnya
Komnas HAM: Wiranto Terkesan Biarkan Kegaduhan Tanpa Solusi
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai heran atas sikap Menko Polhukam, Wiranto yang  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto yang mempertanyakan langkah Komnas HAM menindaklanjuti laporan Presidium Alumni 212. Menurut P.. Baca Selengkapnya
Minta Tambahan 6 Miliar Khusus Tangani Ormas Anti Pancasila, Wiranto: Tak Usah Diributkan
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku jika tambahan anggaran sebanyak Rp 6 miliar khusus untuk menangani ormas anti Pancasila adalah wajar. "Uang itu boleh dikatakan besar dan boleh dikatakan tidak bes.. Baca Selengkapnya