Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan
Perppu Ormas, Jalan Pintas Yang Membahayakan Demokrasi

Perppu Ormas, Jalan Pintas Yang Membahayakan Demokrasi

PolitikSelasa, 18 Juli 2017 , 09:56:00

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang  tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dirilis baru-baru ini bisa ..
Wiranto: Perppu Bukan Kemauan Pemerintah

Wiranto: Perppu Bukan Kemauan Pemerintah

PolitikMinggu, 16 Juli 2017 , 04:10:00

Ditengah derasnya penolakan dari berbagai pihak, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tegaskan jika Peratu..
Ketum HMI: Perppu Ormas Lebih Banyak Mudaratnya

Ketum HMI: Perppu Ormas Lebih Banyak Mudaratnya

PolitikSabtu, 15 Juli 2017 , 15:39:00

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Mulyadi P. Tamsir menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 ..
Perppu Ormas, Langkah Ceroboh Jokowi

Perppu Ormas, Langkah Ceroboh Jokowi

Sabtu, 15 Juli 2017 , 14:26:00

penerbitan Perppu Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bakal berdampak terhadap situasi politik Indonesia.Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menyebut Perppu Orm.. Baca Selengkapnya
Kader Golkar: Rezim Jokowi Tegas, Bubarkan Saja Ormas Anti Pancasila
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memperlihatkan kegalauan pemerintah dalam menyikapi berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila.Alih-alih menertibka.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Memancing Rakyat Balik Melawan Pemerintah
Pemerintah dinilai telah salah mendiagnosa hingga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas erubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan, dalam menerbitkan P.. Baca Selengkapnya
Lieus Sungkharisma: Terlalu Mahal Harga Yang Harus Dibayar Presiden Jokowi Untuk Perppu Ormas
Penerbitan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sontan mengundang pro kontra. Sebab, selain Perppu ini memuat sejumlah larangan, juga berisikan pasal-pasal terkait sanksi administratif, sanksi pidana hingga sanksi pembubaran ormas.. Baca Selengkapnya
Poin Krusial Perppu Ormas Versi PKS

Poin Krusial Perppu Ormas Versi PKS

Jum'at, 14 Juli 2017 , 17:23:00

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berpotensi kuat mengembalikan pemerintah Indonesia menjadi rezim otoriter.Ada sejumla.. Baca Selengkapnya
DPR Harus Tegas Menolak Perppu Ormas<i>!</i>

DPR Harus Tegas Menolak Perppu Ormas!

Jum'at, 14 Juli 2017 , 17:17:00

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran juga tegas menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu yang di.. Baca Selengkapnya
Di Komnas HAM, Presiden Alumni 212 Suarakan Tolak Perppu Ormas
Presidium Alumni aksi 2 Desember (aksi 212) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut menjadi bagian dari aduan Presidium Alum.. Baca Selengkapnya
Setara Institute: Perppu Ormas Memang Mendesak Diterbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai ekstrim lantaran memiliki kewenangan berlebihan dari pemerintah untuk merespon ormas yang ada. Begitu penilaian Wakil Ketua Setara Institu.. Baca Selengkapnya
Ampres Perppu Ormas Sudah Di Meja Pimpinan DPR

Ampres Perppu Ormas Sudah Di Meja Pimpinan DPR

Kamis, 13 Juli 2017 , 12:36:00

Pimpinan DPR RI menerima surat dari pemerintah terkait amanat presiden (Apmres) terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Perubahan Atas UU 17/2013 tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. "(Ampres .. Baca Selengkapnya
PSHK: Perppu Ormas Tak Penuhi Unsur Genting Dan Ancam Kebebasan Berserikat
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berpendapat alasan penerbitan Perppu Ormas memiliki kelemahan, baik dalam hal proses maupun substansi. "Dari segi prosedural, penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi tiga prasyarat kondisi sebagaimana .. Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Wiranto Soal Alasan Presiden Keluarkan Perppu Tentang Ormas
Organisasi Kemasyarakatan adalah bagian integral perjuangan bangsa. Sejarah kebangsaan kita menunjukkan bahwa peran Ormas sangat penting dalam membentuk bangsa ini merdeka dari penjajahan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum.. Baca Selengkapnya
Yasonna Laoly: Perppu Pembubaran Ormas Bukan Untuk HTI Saja
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly enggan membeberkan detail format Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri asal PDI Perjuangan ini mengatakan b.. Baca Selengkapnya
Perppu Sudah Diteken, Besok Pemerintah Umumkan Pembubaran HTI
Pemerintah tampaknya tak mau menempuh jalur pengadilan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).Menurut Juru Bicara Presiden, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sud.. Baca Selengkapnya
Operasinya Tersembunyi, Wiranto: Masyarakat Lebih Dulu Tahu Perilaku Lone Wolf
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto membeberkan ciri-ciri teroris yang beraksi seorang diri atau lone wolf.Pelaku teror lone wolf tersebut kata Wiranto memiliki perilaku khusus dan tidak seperti rakyat bia.. Baca Selengkapnya
Elit Parpol Desak Bertemu Jokowi, Wiranto: Ketemu Menterinya Dulu Dong
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menilai elit partai politik (parpol) tak perlu memaksa untuk bertemu Presiden Joko Widodo hanya untuk membahas ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) .. Baca Selengkapnya
Kirim Pasukan Ke Marawi Filipina, Wiranto: Perlu Persiapan Konstitusional Dan Tidak Mudah
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan pemerintah masih sedang mempersiapkan untuk mengirimkan pasukan bantuan ke Marawi, Filipina. Namun Wiranto mengakui jika hal itu tidaklah mudah. “Untuk mengi.. Baca Selengkapnya
Begini Cara Yang Ditawarkan Wiranto Untuk Gagalkan Aksi Lone Wolf
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan ada beberapa cara untuk mengantisipasi pelaku teror individual (lone-wolf terrorist). Salah satunya dengan percepatan penyelesaian RUU Pemberantasan Tindak Pidana Tero.. Baca Selengkapnya