Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari
Wiranto:
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membeberkan isi pembicaraan Presiden Filipina Rodrigo Duterte dengan Presiden Joko Wid..
Wiranto: Presiden Mau Pakai Jalan Pintas

Wiranto: Presiden Mau Pakai Jalan Pintas

PolitikRabu, 02 Agustus 2017 , 06:15:00

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengkaui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan dirinya ..
Wiranto: Sampai Juli 2017, Saber Pungli Gelar 917 OTT Dan Selamatkan Rp 17 Miliar
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, melaporkan capaian kerja Satgas Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar..
Wiranto Gelar Media Gathering

Wiranto Gelar Media Gathering

Selasa, 01 Agustus 2017 , 10:30:00

Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menggelar media gathering di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (Selasa, 1/8). Wiranto menjelaskan soal capaian kerja Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Hadir pula Menkomi.. Baca Selengkapnya
Wiranto: Saya Ajak Negara Tetangga Bantu Filipina, Kalau Tidak, Bisa Merambat Ke Indonesia
Pekan lalu Indonesia menjadi tuan rumah konferensi regional pemberantasan terorisme lintas batas negara. Negara-negara yang ikut konferensi tersebut adalah Selandia Baru, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, serta Filipina. Berikut penuturan Ment.. Baca Selengkapnya
Dikritik SBY Dan Prabowo, Wiranto: Pertemuan Biasa Kok Ribut
Bekas Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tak mau berkomentar banyak soal pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Hanura Prabowo di Puri Cikeas, Bogor.Menurut Wiranto, pertemuan antara kedua Jenderal y.. Baca Selengkapnya
Soal Nasib Anggota HTI, Wiranto: Mau Buat Parpol Boleh, Mau Dagang Boleh
Usai dibubarkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto minta agar mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)kembali melakukan kegiatan yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan konsep NKRI."Pemerintah kan h.. Baca Selengkapnya
Wiranto: Dibubarkan Kok Masih Dibela?

Wiranto: Dibubarkan Kok Masih Dibela?

Rabu, 26 Juli 2017 , 19:30:00

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengaku heran dengan pihak-pihak yang masih gencar membela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Dibubarkan kok masih dibela? Dibela katanya, tidak berperikemanusiaan, melang.. Baca Selengkapnya
Pengamat: Gugatan HTI Terkesan Lucu-Lucuan

Pengamat: Gugatan HTI Terkesan Lucu-Lucuan

Rabu, 26 Juli 2017 , 09:48:00

Langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 tentang organisasi massa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan hari ini (Rabu, 2.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas, Jalan Pintas Yang Membahayakan Demokrasi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang  tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dirilis baru-baru ini bisa digunakan sebagai alat represi negara terhadap kebebasan berorganisasi sekaligus pengabaian terhadap.. Baca Selengkapnya
Wiranto: Perppu Bukan Kemauan Pemerintah

Wiranto: Perppu Bukan Kemauan Pemerintah

Minggu, 16 Juli 2017 , 04:10:00

Ditengah derasnya penolakan dari berbagai pihak, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ad.. Baca Selengkapnya
Ketum HMI: Perppu Ormas Lebih Banyak Mudaratnya

Ketum HMI: Perppu Ormas Lebih Banyak Mudaratnya

Sabtu, 15 Juli 2017 , 15:39:00

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Mulyadi P. Tamsir menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lebih banyak mengundang kerugian dibanding keun.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas, Langkah Ceroboh Jokowi

Perppu Ormas, Langkah Ceroboh Jokowi

Sabtu, 15 Juli 2017 , 14:26:00

penerbitan Perppu Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bakal berdampak terhadap situasi politik Indonesia.Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menyebut Perppu Orm.. Baca Selengkapnya
Kader Golkar: Rezim Jokowi Tegas, Bubarkan Saja Ormas Anti Pancasila
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memperlihatkan kegalauan pemerintah dalam menyikapi berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila.Alih-alih menertibka.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Memancing Rakyat Balik Melawan Pemerintah
Pemerintah dinilai telah salah mendiagnosa hingga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas erubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan, dalam menerbitkan P.. Baca Selengkapnya
Lieus Sungkharisma: Terlalu Mahal Harga Yang Harus Dibayar Presiden Jokowi Untuk Perppu Ormas
Penerbitan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sontan mengundang pro kontra. Sebab, selain Perppu ini memuat sejumlah larangan, juga berisikan pasal-pasal terkait sanksi administratif, sanksi pidana hingga sanksi pembubaran ormas.. Baca Selengkapnya
Poin Krusial Perppu Ormas Versi PKS

Poin Krusial Perppu Ormas Versi PKS

Jum'at, 14 Juli 2017 , 17:23:00

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berpotensi kuat mengembalikan pemerintah Indonesia menjadi rezim otoriter.Ada sejumla.. Baca Selengkapnya
DPR Harus Tegas Menolak Perppu Ormas<i>!</i>

DPR Harus Tegas Menolak Perppu Ormas!

Jum'at, 14 Juli 2017 , 17:17:00

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran juga tegas menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu yang di.. Baca Selengkapnya
Di Komnas HAM, Presiden Alumni 212 Suarakan Tolak Perppu Ormas
Presidium Alumni aksi 2 Desember (aksi 212) menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut menjadi bagian dari aduan Presidium Alum.. Baca Selengkapnya
Setara Institute: Perppu Ormas Memang Mendesak Diterbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dinilai ekstrim lantaran memiliki kewenangan berlebihan dari pemerintah untuk merespon ormas yang ada. Begitu penilaian Wakil Ketua Setara Institu.. Baca Selengkapnya