Hanura
Haris Azhar: Perppu Terorisme Enggak Penting<i>!</i>

Haris Azhar: Perppu Terorisme Enggak Penting!

KeamananKamis, 17 Mei 2018 , 18:57:00

Rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) apabila RUU Antiterorisme tak rampung dalam waktu dekat ini adal..
Situasi Genting, Presiden Didesak Keluarkan Perppu Anti Terorisme
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut mengutuk keras aksi teror di tiga gereja di Surabaya pada Minggu (13/5). Bagi PSI, jaringan terorisme h..
Usulan Perppu Cakada Bermasalah Bukti KPK Tak Tahu Aturan

Usulan Perppu Cakada Bermasalah Bukti KPK Tak Tahu Aturan

PolitikSelasa, 03 April 2018 , 05:12:00

Kalangan dewan mengkritik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo tentang Perppu pergantian calon kepala daerah (cakada) be..
Perppu Usulan KPK Preseden Buruk Bagi Demokrasi

Perppu Usulan KPK Preseden Buruk Bagi Demokrasi

Jum'at, 30 Maret 2018 , 22:20:00

Presiden Joko Widodo sebaiknya mengabaikan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Perppu pergantian calon kepala daerah yang bermasalah hukum.Begitu diutarakan pakar filsafat dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung ketika ditemui.. Baca Selengkapnya
Nasir Djamil: Bukan Ranah KPK Minta Terbitkan Perppu

Nasir Djamil: Bukan Ranah KPK Minta Terbitkan Perppu

Jum'at, 30 Maret 2018 , 10:19:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat disayangkan ketika meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu soal pergantian calon kepala daerah bermasalah.Belakangan, usulan dari KPK mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar."Perminta.. Baca Selengkapnya
Golkar Setuju Usulan KPK Soal Perppu Cakada Bermasalah
Pemerintah tidak harus menunggu kondisi mendesak untuk mengeluarkan peraturan perundangan-undangan pengganti UU (perppu). Pemerintah juga bisa mengeluarkan perppu jika ada aturan lain di atasnya yang memerlukan penjelasan.Demikian ditegaskan Ketua D.. Baca Selengkapnya
Gerindra Setuju Cakada Tersangka Korupsi Dipertahankan
Wacana peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) yang mengizinkan penggantian calon kepala daerah yang bermasalah hukum ditolak keras Partai Gerindra.Jika diterbitkan, Perppu itu akan memungkinkan revisi terhadap peraturan KPU (PKPU) yang mengatur .. Baca Selengkapnya
Fahri Minta Jokowi Tertibkan KPK Lewat Perppu

Fahri Minta Jokowi Tertibkan KPK Lewat Perppu

Kamis, 22 Maret 2018 , 16:14:00

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fahri Hamzah enggan menanggapi penyebutan Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di sidang lanjutan kasus korupsi KTP-el,.. Baca Selengkapnya
Golkar Dukung Usulan KPK Soal Perppu Pergantian Cakada Bermasalah
DPP Partai Golkar menyambut baik usulan KPK bahwa pemerintah perlu mengeluarkan Perppu perihal calon kepala daerah yang menjadi tersangka dapat diganti di tengah kompetisi.Wakil Sekjen DPP Golkar Sarmudji menilai usulan tersebut tepat untuk memberik.. Baca Selengkapnya
Usulan Perppu Pergantian Cakada Oleh KPK Diacungi Jempol Perludem
Usulan diskualifikasi calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum diacungi jempol Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).Direktur Eksekutif  Perludem, Titi Anggraini menjelaskan usulan terseb.. Baca Selengkapnya
KIPP: Pemerintah Tidak Perlu Menggubris Permintaan Agus Rahardjo
Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo yang meminta pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penetapan tersangka calon kepala daerah, dikritik Komite Independen Pemantau Pemilu .. Baca Selengkapnya
Presiden Tidak Bisa Batalkan UU Dengan Perppu

Presiden Tidak Bisa Batalkan UU Dengan Perppu

Kamis, 08 Maret 2018 , 23:28:00

Presiden sama sekali tidak memiliki kewenangan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan sebuah UU yang sudah diparipurnakan oleh DPR RI.Begitu tegas Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin saat dit.. Baca Selengkapnya
Fahri Desak Jokowi Buat Perppu Penyadapan

Fahri Desak Jokowi Buat Perppu Penyadapan

Sabtu, 03 Februari 2018 , 14:47:00

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Penyadapan. Diketahui, selama ini penyadapan hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, Badan Inteli.. Baca Selengkapnya
Revisi UU Ormas Terkendala Nomor Registrasi

Revisi UU Ormas Terkendala Nomor Registrasi

Rabu, 22 November 2017 , 13:35:00

Komisi II DPR menilai pemerintah tidak komitmen dalam revisi UU Ormas tahun 2017. Betapa tidak, hingga ini UU Ormas yang telah disahkan DPR 24 Oktober 2017 lalu, belum ada nomor registrasinya. "Pemerintah di Baleg menyatakan bahwa UU Ormas atau Perp.. Baca Selengkapnya
PAN: Tidak Ada Fenomena Sosial Yang Menyebabkan Keadaan Genting
Kegentingan memaksa yang menjadi alasan pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas kembali dipertanyakan.Wakil Ketua DPP PAN Ali Taher menilai, telalu kecil jika kegentingan lahirnya Perppu hanya sebatas membubarkan Ormas Hizbut Tahrir. Di samping itu, di.. Baca Selengkapnya
Kader Gerindra Pertanyakan Ahli Yang Buat Pidana Penjara 20 Tahun Dalam UU Ormas
Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengkritisi hukuman pidana kepada para pimpinan dan anggota Ormas dalam Undang-undang (UU) Ormas yang baru lebih kejam dari zaman kolonial Belanda.Riza menjelaskan dalam UU tersebut, ancaman hukuman bagi .. Baca Selengkapnya
Gerindra: Apa Ada Yang Luar Biasa di UU Ormas?

Gerindra: Apa Ada Yang Luar Biasa di UU Ormas?

Selasa, 31 Oktober 2017 , 21:32:00

Langkah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tentang perubahan UU 17/ 2013 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dinilai sebagai bentuk kesewenangan-wenangan.Ha.. Baca Selengkapnya
Tiga Hal Bikin Gerindra Tak Bisa Diam Soal Perppu Ormas

Tiga Hal Bikin Gerindra Tak Bisa Diam Soal Perppu Ormas

Selasa, 31 Oktober 2017 , 19:15:00

Meski DPR RI sudah meloloskannya sebagai UU, Fraksi Partai Gerindra masih getol mempersoalkan isi Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerinda, Ahmad Riza Patria, fr.. Baca Selengkapnya
Giliran Pimpinan DPR Terima Draf Revisi UU Ormas Dari Demokrat
Partai Demokrat resmi menyerahkan draf revisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepada pimpinan DPR RI.Dalam sidang paripurna minggu lalu, Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang menyetujui disahkannya Perppu 2/2017 tentang Ormas menjadi.. Baca Selengkapnya
Gerindra: UU Ormas Bukti Jokowi Sewenang-wenang

Gerindra: UU Ormas Bukti Jokowi Sewenang-wenang

Selasa, 31 Oktober 2017 , 16:07:00

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tentang perubahan UU 17/2013, merupakan bukti pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sewenang-wenang."Memang Perppu Ormas ini satu yang luar biasa b.. Baca Selengkapnya