Verified
Ma
Tiga Sikap Mahasiswa-Pemuda Di Tiga Tahun Jokowi-JK

Tiga Sikap Mahasiswa-Pemuda Di Tiga Tahun Jokowi-JK

PolitikJum'at, 20 Oktober 2017 , 03:11:00

Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan menggelar focus group discussion (FGD) dan deklaras..
Masyarakat Kampung Ima Sudah Mau Berobat Ke Puskesmas

Masyarakat Kampung Ima Sudah Mau Berobat Ke Puskesmas

NusantaraJum'at, 20 Oktober 2017 , 01:51:00

Tim Pengabdian Masyarakat Ekspedisi NKRI Koridor Papua Bagian Selatan 2017 Subkorwil-2/Mappi kembali melakukan pengobatan massal. Kali ini pengobatan..
Pembahasan Perppu Ormas‎: Demokrat Mirip Koalisi, ‎PAN Berlagak Oposisi
Tidak semua partai di luar pendukung Pemerintah menolak Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas. Demokrat ‎misalnya, mendukung Perppu itu untuk disahkan ..
DPR Minta Pemerintah Perang Dokumen Dengan AS

DPR Minta Pemerintah Perang Dokumen Dengan AS

Kamis, 19 Oktober 2017 , 20:40:00

Dibukanya catatan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968 merupakan hal yang biasa. Pengungkapan dokumen berisi ketegangan antara militer dengan PKI juga dinilai tidak akan membuat permasalahan baru di Indonesia.Wakil K.. Baca Selengkapnya
PPP: Partai Religius Gagal Bendung Migrasi Pemilih Ke Partai Nasionalis
Sejauh ini, sudah terjadi migrasi pemilih di Indonesia, dari pemilih partai religius ke pemilih partai nasionalis. Hal itu sudah terjadi sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 lalu.Begitu dikatakan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy saat bersilaturahmi dengan.. Baca Selengkapnya
YLBHI: Pencabutan Moratorium Reklamasi Berbahaya Bagi Negara Hukum
Pencabutan moratorium alias pemberhentian sementara Reklamasi Teluk Jakarta hanya akan menambah ketidakpastian hukum di Indonesia. Hal itu juga membuktikan kalau hukum itu kalah oleh kekuasaan.Begitu dikatakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum In.. Baca Selengkapnya
Dengarkan Pendapat HTI

Dengarkan Pendapat HTI

Kamis, 19 Oktober 2017 , 19:30:00

Juru Bicara Eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto (kanan) menyampaikan pendapatnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/10). Rapat yang diikuti seju.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Dianggap Musuh, Pemerintah Harusnya Bijak

Perppu Ormas Dianggap Musuh, Pemerintah Harusnya Bijak

Kamis, 19 Oktober 2017 , 19:15:00

Pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dinilai sebagai perlawanan terhadap Ormas yang ada. Sebab sejak dikeluarkan, polemik keberadaan Perppu tersebut masih terus bergulir.Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria menilai seharusnya p.. Baca Selengkapnya
Menhub Berharap HPN 2018 Tingkatkan Minat Wisata Ke Padang
Rancangan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Sumatera Barat 2018 mendatang oleh panitia pelaksana diacungi jempol Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.Menurut dia, Kota Padang kaya akan tempat wisata. Sayangnya, potensi-potensi wisata.. Baca Selengkapnya
Ada Aktor Lama Tunggangi Mahasiswa Suarakan Kegagalan Rezim Jokowi
Mahasiswa rencananya akan turun ke jalan mengkritisi 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK yang jatuh pada 20 Oktober besok. Salah satu yang disuarakan adalah janji kampanye yang termuat dalam Nawacita. Janji tersebut dinilai para mahasiswa telah gagal dij.. Baca Selengkapnya
Wakil Rakyat Minta Pemimpin Tidak Boleh Gunakan Kata Berbau SARA
MPR RI menghimbau semua pihak, terutama pejabat publik untuk tidak lagi menggunakan diksi berbau SARA seperti diksi pribumi dalam pidato politik perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan."Sebaiknya kita tidak usah membawa SARA di dalam poli.. Baca Selengkapnya
Wakil Ketua MPR: Gubernur Itu Kerjanya Bukan Jalan Berdua Naik Motor
Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno baru tiga hari bekerja, namun Golkar menganggap jika keduanya bekerja hanya untuk pencitraan.Penilaian itu disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Gol.. Baca Selengkapnya
Diundang Dewan Bahas Perppu Ormas, Pemerintah Mangkir

Diundang Dewan Bahas Perppu Ormas, Pemerintah Mangkir

Kamis, 19 Oktober 2017 , 17:48:00

Keseriusan Pemerintah untuk membahas Perppu Ormas dipertanyakan. Sejauh ini, masing-masing pimpinan lembaga seperti TNI, Polri, Kejaksaan dan Kementerian Dalam Negeri hanya mengirimkan perwakilannya.Rencananya aganda rapat mengenai Perppu Ormas, Kom.. Baca Selengkapnya
Gagalkan Perppu Ormas, Gerindra: Kita Tak Mau Pemerintah Otoriter
Gerindra tak akan membiarkan Perppu 2/2017 yang mengatur ormas lolos di Komisi II DPR RI."Gerindra tidak ingin pemerintah otoriter," tegas Wakil Ketua Komisi II, Ahmad Riza Patria di Komisi II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10).Menur.. Baca Selengkapnya
Reklamasi Menciderai Rakyat dan Menguntungkan Golongan Tertentu
Reklamasi harus ditolak karena jelas akan merusak ekosistem laut dan membuat para nelayan semakin miskin.Begitu dikatakan Koordinator Aksi Koalisi Penagih Hutang, Effendi Saman dalam orasinya di depan Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/10)."Reklamasi.. Baca Selengkapnya
PAN Maunya Jenderal Gatot Ikut Bahas Perppu Ormas

PAN Maunya Jenderal Gatot Ikut Bahas Perppu Ormas

Kamis, 19 Oktober 2017 , 15:29:00

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) masih ingin Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hadir dalam rapat kerja Komisi II untuk membahas Perppu Ormas 2/2017.Sikap PAN sendiri menolak Perppu yang menghasilkan pembubaran terhadap ormas Hizbut Tahrir Ind.. Baca Selengkapnya
Golkar: Sikap Djarot Kurang Elok

Golkar: Sikap Djarot Kurang Elok

Kamis, 19 Oktober 2017 , 15:15:00

Sikap mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang memilih berlibur bersama keluarganya ketimbang menghadiri acara serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kemarin dinilai kurang elok."Saya kira kurang elok. Kalau kita.. Baca Selengkapnya
PAN Tetap Tolak Pengesahan Perppu Ormas

PAN Tetap Tolak Pengesahan Perppu Ormas

Kamis, 19 Oktober 2017 , 14:48:00

Partai Amanat Nasional (PAN) menolak disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 2/2017 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.Keputusan tersebut diambil Fraksi PAN bukan berarti anti dengan Pancasila."Kami menolak bukan berarti ant.. Baca Selengkapnya
Usung Konsep Heritage Indonesia, Synthesis Residence Kemang Bakal Tampil Beda
Sebelum memutuskan membeli properti hunian, sudah seharusnya kita mempertimbangkan siapa ahli dibalik konstruksi bangunannya. Hal tersebut dilakukan agar sebagai konsumen kita bisa mendapatkan hunian nyaman dan aman untuk ditempati.Konstruksi dan pr.. Baca Selengkapnya
Kemensos: Pendamping PKH Diminati Masyarakat

Kemensos: Pendamping PKH Diminati Masyarakat

Kamis, 19 Oktober 2017 , 14:39:00

Pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia ternyata banyak diminati masyarakat. Buktinya, saat ini pendaftar calon pendamping dan operator PKH sudah mencapai 409.005 orang.Menurut Dirjen Perlindungan.. Baca Selengkapnya