Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari
Lhk
Ini Rumusan Sanksi Bagi Pejabat Yang Abai Lapor Kekayaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) sepakat untuk membuat aturan d..
KPK-Menteri Yuddy akan Beri Sanksi Bagi Pejabat Malas Lapor Harta
Dari 228.369 penyelenggara negara, masih terdapat 90.913 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jumlah tersebut ..
KPK: LHKPN Ade Komarudin Terakhir Tahun 2011

KPK: LHKPN Ade Komarudin Terakhir Tahun 2011

PolitikKamis, 17 Maret 2016 , 17:14:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis anggapan publik bahwa Ketua DPR RI, Ade Komarudin, belum mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat N..
KPK Maunya Ada PP Yang Atur Sanksi Pejabat Abai LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan adanya peraturan pemerintah (PP) untuk mempertegas sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang mengabaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Deputi pencegahan KPK, Pahala Nain.. Baca Selengkapnya
Ada Caketum Stres Serang Akom Pakai Peluru Hampa

Ada Caketum Stres Serang Akom Pakai Peluru Hampa

Jum'at, 11 Maret 2016 , 00:33:00

Untuk kesekian kali Ketua DPR RI, Ade Komarudin diserang kampanye hitam. Mulai dari isu perjanjian tidak akan maju sebagai caketum, gratifikasi pesawat pribadi hingga yang terakhir  terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komis.. Baca Selengkapnya
Mendagri: Kepala Daerah Wajib Laporkan Harta Kekayaan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kepala Daerah wajib untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Termasuk kepada Kepala Daerah yang terpilih Pilkada serentak 2015."Itu sifatnya wajib," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (10/3). Menurutny.. Baca Selengkapnya
Posisi Perempuan Dalam Perubahan Iklim Sangat Vital

Posisi Perempuan Dalam Perubahan Iklim Sangat Vital

Selasa, 08 Maret 2016 , 08:55:00

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bertekad dan komitmen untuk ikut melestarikan alam dan bumi."Kami mendukung dan pelaksanaan gerakan pelestarian alam dan seluruh aktivitas konservasi dan sejenisnya," kata Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo di .. Baca Selengkapnya
Siti Nurbaya Sentil Kepala Daerah Tak Seenaknya Minta Pembebasan Lahan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengingatkan kepala daerah tidak bisa seenaknya saja meminta pembebasan lahan, tanpa mengkaji aspek lingkungan, hukum, tata ruang dan aturan lainnya agar tidak merugikan daerah.Seperti halnya.. Baca Selengkapnya
KY Siap Usut Hakim Parlas Cs Jika Ada Indikasi Pelanggaran Etik
Ketua Majelis Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Parlas Nababan menjadi bulan-bulanan netizen dalam minggu-minggu terakhir ini. Setelah memutus bebas PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dari jeratan hukum atas kebakaran hutan dan lahan, Parlas banyak disindir... Baca Selengkapnya
DPR: Materi Banding KLHK Harus Dipersiapkan Bagus

DPR: Materi Banding KLHK Harus Dipersiapkan Bagus

Rabu, 06 Januari 2016 , 12:41:00

Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan perdata Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap  PT Bumi Mekar Hijau (BMH), sebesar Rp 7,9 triliun harus dijadikan pelajaran. "Ini memberikan pela.. Baca Selengkapnya
Legislator: Jangan Tendensius Nilai Putusan Hakim PN Palembang
Keputusan Pengadilan Negeri Palembang di Sumatera Selatan yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan atas PT Bumi Mekar Hijau (BMH) jangan dinilai tendensius. "Hakim dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan fakta hukum.. Baca Selengkapnya
DPR Sarankan Kementerian LHK Gugat Balik PN Palembang

DPR Sarankan Kementerian LHK Gugat Balik PN Palembang

Senin, 04 Januari 2016 , 13:23:00

Lolosnya tersangka kasus dugaan pembakaran hutan dan lahan, PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) dari jerat hukum sangat disesalkan. Pasalnya, keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang diketuai oleh Parlas Nababan bertolak belakang dengan berba.. Baca Selengkapnya
Sudah Saatnya Menteri LHK Dari Birokrat Karir Bukan Kader Parpol
Kabar reshuffle kabinet jilid II kembali berhembus kencang. Salah satu menteri yang disebut akan ikut dalam perombakan kabinet itu adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.Pengamat Kebijakan Publik dari Indonesia Public Policy Inst.. Baca Selengkapnya
WWF: Tata Kelola Hutan Indonesia Masih Lemah

WWF: Tata Kelola Hutan Indonesia Masih Lemah

Sabtu, 02 Januari 2016 , 11:36:00

Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di berbagai daerah di Tanah Air merupakan indikasi bahwa tata kelola sektor kehutanan masih lemah. "Kami mengamati ada langkah progresif yang telah diambil oleh KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehu.. Baca Selengkapnya
Efek Pembekuan Izin Harus Diwaspadai Serius

Efek Pembekuan Izin Harus Diwaspadai Serius

Selasa, 29 Desember 2015 , 16:04:00

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri kehutanan semakin kuat menyusul keluarnya pembekuan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) beberapa waktu lalu. Menurut ekonom dari .. Baca Selengkapnya
Menteri Siti Kembangkan Blue Carbon Dalam Koridor Hutan Mangrove
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya bersama Menteri LH Australia, Greg Hunt beserta IUCN, CIFOR dan Conservation International, sepakat mengembangkan Blue Carbon partnership terutama hutan mangrove di Indonesia dalam acara .. Baca Selengkapnya
Kementerian LHK Setuju Perketat Kredit Bagi Industri Perusak Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merespon arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada perbankan agar tidak mudah memberikan kredit kepada perusahaan yang merusak lingkungan.Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Keme.. Baca Selengkapnya
Kompak Angkat Tangan

Kompak Angkat Tangan

Senin, 12 Oktober 2015 , 16:58:00

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja (kanan) kompak mengangkat tangan saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10). Rizal Ramli datang untuk menyerahkan laporan .. Baca Selengkapnya
Kenaikan  NJOP Bikin Kekayaan Rizal Ramli Meningkat

Kenaikan NJOP Bikin Kekayaan Rizal Ramli Meningkat

Senin, 12 Oktober 2015 , 15:55:00

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengaku bahwa ada peningkatan pada jumlah harta kekayaannya dalam kurun 9 tahun terakhir. Tahun ini total harta kekayaan yang dimiliki Menteri Rizal senilai Rp 19 miliar.Hal itu sebagaim.. Baca Selengkapnya
Lapor LHKPN

Lapor LHKPN

Senin, 28 September 2015 , 21:12:00

Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (28/9). Pramono masuk ke dalam kabinet menggantikan Andi Widjajanto setelah Presiden Jo.. Baca Selengkapnya