Verified
Lhk
Siti Paksa Pengusaha Bangun Kanal Di Kawasan Rawan Kebakaran
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meminta seluruh perusahaan yang berada di sekitar kawasan rawan kebakaran hutan untuk..
Menteri LHK Ajak Mahasiswa Tanam Lima Batang Pohon Tiap Tahun
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memberikan apresiasi atas program One Student Five Trees dan UNS Go Green yang telah dicana..
Menteri Siti Luruskan Semua Perizinan Reklamasi Jakarta
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan ada beberapa kajian analisa dampak lingkungan (amdal) yang harus dikoreksi dalam..
Akhirnya Ade Komarudin Lapor Harta Ke KPK

Akhirnya Ade Komarudin Lapor Harta Ke KPK

Jum'at, 22 April 2016 , 01:41:00

Ketua DPR RI, Ade Komarudin akhirnya memenuhi janjinya untuk menyerahkan laporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggarakan Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Laporan harta itu diserahkan di ruangan Akom di DPR, Kamis (21/4). Yang men.. Baca Selengkapnya
Ruhut 'Serang' Ketua BPK Belum Lapor LHKPN Sejak 2010
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis ternyata belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)nya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercantum dalam data yang dipublikasi di situs acch.kpk.go.id, Harry t.. Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Lapor LHKPN Bertambah

Anggota Dewan Lapor LHKPN Bertambah

Jum'at, 25 Maret 2016 , 01:30:00

Jumlah anggota DPR yang melapor harta kekayaan mengalami peningkatan. Tampaknya, para wakil rakyat risih karena sebelumnya KPK merilis nama-nama yang belum menyampaikan LHKPN."Sejak dua pekan lalu telah ada 14 anggota DPR yang melapor, sehingga juml.. Baca Selengkapnya
Ganjar: Semua Kepala Daerah Dan Anggota DPRD Se-Jateng Sudah Lapor LHKPN
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengklaim kepala daerah dan anggota DPRD se-Jateng telah 100 persen melaporkan harta kekayaan.Hal ini menyikapi maraknya pemberitaan mengenai penyelenggara negara termasuk pejabat eselon 1 serta DPRD yang.. Baca Selengkapnya
Anggota DPR Abai Lapor LHKP Disanksi Saja, Dimulai Dari Ade Komarudin
Anggota DPR yang hingga kini belum memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) nya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selayaknya dijatuhi sanksi. Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf berpendapat, sanksi itu bisa menjadi contoh baik di.. Baca Selengkapnya
KPK Maunya Sanksi Pidana Bagi Pejabat Abai Lapor Harta
Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi diharapkan bisa mendongkrak angka penyelenggara negara yang melapor harta kekayaan.Deputi pencegahan KPK, Pahala Nainggolan men.. Baca Selengkapnya
Ini Rumusan Sanksi Bagi Pejabat Yang Abai Lapor Kekayaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) sepakat untuk membuat aturan dalam menindak pejabat yang mengabaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Wakil Ket.. Baca Selengkapnya
KPK-Menteri Yuddy akan Beri Sanksi Bagi Pejabat Malas Lapor Harta
Dari 228.369 penyelenggara negara, masih terdapat 90.913 yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jumlah tersebut merupakan seluruh penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah.Begitu dikatakan Wakil Ketua Komi.. Baca Selengkapnya
KPK: LHKPN Ade Komarudin Terakhir Tahun 2011

KPK: LHKPN Ade Komarudin Terakhir Tahun 2011

Kamis, 17 Maret 2016 , 17:14:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis anggapan publik bahwa Ketua DPR RI, Ade Komarudin, belum mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sejak 2001. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan Ade terakhir kali me.. Baca Selengkapnya
KPK Maunya Ada PP Yang Atur Sanksi Pejabat Abai LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengharapkan adanya peraturan pemerintah (PP) untuk mempertegas sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang mengabaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Deputi pencegahan KPK, Pahala Nain.. Baca Selengkapnya
Ada Caketum Stres Serang Akom Pakai Peluru Hampa

Ada Caketum Stres Serang Akom Pakai Peluru Hampa

Jum'at, 11 Maret 2016 , 00:33:00

Untuk kesekian kali Ketua DPR RI, Ade Komarudin diserang kampanye hitam. Mulai dari isu perjanjian tidak akan maju sebagai caketum, gratifikasi pesawat pribadi hingga yang terakhir  terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komis.. Baca Selengkapnya
Mendagri: Kepala Daerah Wajib Laporkan Harta Kekayaan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Kepala Daerah wajib untuk melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Termasuk kepada Kepala Daerah yang terpilih Pilkada serentak 2015."Itu sifatnya wajib," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (10/3). Menurutny.. Baca Selengkapnya
Posisi Perempuan Dalam Perubahan Iklim Sangat Vital

Posisi Perempuan Dalam Perubahan Iklim Sangat Vital

Selasa, 08 Maret 2016 , 08:55:00

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bertekad dan komitmen untuk ikut melestarikan alam dan bumi."Kami mendukung dan pelaksanaan gerakan pelestarian alam dan seluruh aktivitas konservasi dan sejenisnya," kata Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo di .. Baca Selengkapnya
Siti Nurbaya Sentil Kepala Daerah Tak Seenaknya Minta Pembebasan Lahan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengingatkan kepala daerah tidak bisa seenaknya saja meminta pembebasan lahan, tanpa mengkaji aspek lingkungan, hukum, tata ruang dan aturan lainnya agar tidak merugikan daerah.Seperti halnya.. Baca Selengkapnya
KY Siap Usut Hakim Parlas Cs Jika Ada Indikasi Pelanggaran Etik
Ketua Majelis Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Parlas Nababan menjadi bulan-bulanan netizen dalam minggu-minggu terakhir ini. Setelah memutus bebas PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dari jeratan hukum atas kebakaran hutan dan lahan, Parlas banyak disindir... Baca Selengkapnya
DPR: Materi Banding KLHK Harus Dipersiapkan Bagus

DPR: Materi Banding KLHK Harus Dipersiapkan Bagus

Rabu, 06 Januari 2016 , 12:41:00

Keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan perdata Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap  PT Bumi Mekar Hijau (BMH), sebesar Rp 7,9 triliun harus dijadikan pelajaran. "Ini memberikan pela.. Baca Selengkapnya
Legislator: Jangan Tendensius Nilai Putusan Hakim PN Palembang
Keputusan Pengadilan Negeri Palembang di Sumatera Selatan yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan atas PT Bumi Mekar Hijau (BMH) jangan dinilai tendensius. "Hakim dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan fakta hukum.. Baca Selengkapnya