Hanura
Ktp
DPR: Wajar Masyarakat Curiga Ada Permainan KTP Rusak Di Pilkada Dan Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh menganggap wajar jika masyarakat mencurigai penggunaan KTP elektronik pada Pilkada 2018 maupun Pemilu 201..
Mirwan Amir Mengaku Tidak Kenal Irvanto Dan Made Oka

Mirwan Amir Mengaku Tidak Kenal Irvanto Dan Made Oka

HukumSenin, 04 Juni 2018 , 13:08:00

Penyidik KPK menanyakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada mantan Anggota DPR dari Partai Demokrat Mirwan Amir terkait p..
Terhalang Jadwal, Bamsoet Minta Tunda Pemeriksaan Di KPK

Terhalang Jadwal, Bamsoet Minta Tunda Pemeriksaan Di KPK

HukumSenin, 04 Juni 2018 , 10:43:00

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui bahwa undangan pemeriksaan dari KPK merupakan hal yang sangat dia nantikan."Sebetulnya sudah lama saya menunggu u..
Eks Ketua Pansus KPK Diperiksa Soal Kasus KTP-el

Eks Ketua Pansus KPK Diperiksa Soal Kasus KTP-el

Senin, 04 Juni 2018 , 10:18:00

Mantan Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa diperiksa terkait kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik di KPK.Penyidik memeriksa Agun sebagai saksi tersangka kasus KTP-el Irvanto Hendra Pambudi (IHP) dan Made Oka Masagung (MOM). "Yang .. Baca Selengkapnya
KPK Bakal Periksa Bamsoet Untuk Kasus KTP-El

KPK Bakal Periksa Bamsoet Untuk Kasus KTP-El

Senin, 04 Juni 2018 , 05:27:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el).Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa Bamsoet akan diperiksa untuk tersangka.. Baca Selengkapnya
Jaksa KPK Abaikan Fakta Hukum

Jaksa KPK Abaikan Fakta Hukum

Jum'at, 01 Juni 2018 , 23:42:00

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) yang menangani perkara merintangi penyidikan kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-El) dengan terdakwa Frederich Yunadi dikritik. Jaksa KPK dalam memberikan tuntutan di.. Baca Selengkapnya
Nihayatul Wafiroh: Di Daerah Masih Banyak KTP-El Rusak
Permasalahan KTP elektronik (KTP-el) tidak berhenti pada tercecernya KTP el di Bogor beberapa waktu lalu.Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh menjelaskan di sejumlah daerah masih ada KTP rusak yang belum terkirim ke Jakarta. Salah satunya di .. Baca Selengkapnya
GMNI Desak KPK Buka Penyelidikan Untuk Puan, Ganjar Dan Pramono
Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan kepada politisi PDIP Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung dalam pusaran kasus korupsi proyek pengadaan KTP-el. "Kami.. Baca Selengkapnya
Merintangi Kasus KTP-El, Fredrich Dituntut 12 Tahun Penjara
Jaksa Penuntut Umum pada KPK menuntut Fredrich Yunadi 12 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) itu terbukti secara sah dan meyakinkan.. Baca Selengkapnya
KPK Perpanjang Masa Penahanan Made Oka

KPK Perpanjang Masa Penahanan Made Oka

Kamis, 31 Mei 2018 , 17:09:00

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan bagi tersangka kasus pengadaan KTP Elektronik (KTP-El), Made Oka Masagung. Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penahanan komisaris dari perusahaan dagang dan penerbitan b.. Baca Selengkapnya
KPK Periksa Istri Novanto Soal Dugaan Pelaku Lain Di Korupsi KTP-El
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Deisti Astriani Tagor, istri terpidana kasus pengadaan KTP Elektronik (KTP-el) Setya Novanto. Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan penyidik membutuhkan keterangan Deisti untuk pengemban.. Baca Selengkapnya
Ssst… 5 Proyek Terkait E-KTP Belum Tersentuh

Ssst… 5 Proyek Terkait E-KTP Belum Tersentuh

Kamis, 31 Mei 2018 , 08:55:00

Meski sejumlah pengusaha dan politisi sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP, kasus tersebut diperkirakan masih belum berakhir. Center for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan, ada sejumlah proyek terkait e-KTP yang ber­masalah dan .. Baca Selengkapnya
Skandal KTP-El, GMNI Desak KPK Segera Periksa Puan Dan Pram
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai ada yang pincang dan tumpang tindih (nepotism of law) dalam pengungkapan kasus korupsi KTP-el. Sebab nama politisi PDIP, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung yang oleh terpidana kasus KTP elektron.. Baca Selengkapnya
Inisiator #2019GantiPresiden: Temuan Di Semplak Bukti Pemerintah Tak Profesional
Penemuan 800 ribu lebih KTP-el invalid atau rusak yang berada di gudang Kemendagri, Semplak, Bogor, merupakan bukti bahwa pengelolaan data penting ini tidak profesional. Begitu kata inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera dalam akun Tw.. Baca Selengkapnya
Puan Maharani Belum Tersentuh, KPK Akan Kembali Didatangi Pendemo
Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dan menangkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani terus disuarakan.Politisi utama PDIP Puan Maharani bersama rekan separtainya Pram.. Baca Selengkapnya
Minta Dicicil, Novanto Bayar Uang Pengganti Dalam Bentuk Dolar
Terpidana kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (KTP-el), Setya Novanto mulai menyicil uang pengganti 100 ribu dolar Amerika Serikat sesuai putusan Majelis Hakim Tipikor Jakarta.Sebelumnya Novanto mengirim surat ke KPK untuk mencicil uang pengganti.. Baca Selengkapnya
Fahri: KTP-El Tercecer Harus Diinvestigasi Menyeluruh
  Pemerintah tidak bisa menganggap remeh temuan ribuan keping kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang tercecer di Bogor, Jawa Barat, belum lama ini. "Pemerintah harus segera melakukan investigasi menyeluruh atas kasus itu," kata Wakil Ketu.. Baca Selengkapnya
Kemendagri Dan KPU Harus Intensif Sinkronkan Data Pemilih
Persoalan daftar pemilih sangat vital dalam demokrasi langsung. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bahkan menyebut bahwa jaminan hak pilih universal bagi orang dewasa penting untuk proses elektoral yang bebas, jujur, dan kompetitif.“Artinya, kalau dafta.. Baca Selengkapnya
Cukup Beralasan DPR Gulirkan Mosi Tak Percaya Kepada Pemerintah Jokowi
Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) mendorong DPR RI segera menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah menyusul insiden tercecernya ribuan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau KTP-el.Presiden Geprindo, Bastian P. Simanjuntak menegaska.. Baca Selengkapnya
Fadli Zon: Mendagri Harus Beri Informasi Jelas Soal KTP-El Invalid
Demi kelancaran tahun politik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera menyelesaikan perekaman KTP-el.Selain itu, Kemendagri juga harus memberi informasi yang terang terhadap kasus-kasus tersebut, utamanya tentang kepingan KTP-el rusak at.. Baca Selengkapnya