Hanura
Kpu
Penyebab Anton Charliyan Belum Masuk DPT Jabar

Penyebab Anton Charliyan Belum Masuk DPT Jabar

NusantaraSenin, 04 Juni 2018 , 19:08:00

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan kendala utama yang menyebabkan belum terdaftarnya calon Wakil Gubernur Jawa Barat, ..
DPR Tunggu Sikap Kemenkumham Bekas Koruptor Dilarang Nyaleg

DPR Tunggu Sikap Kemenkumham Bekas Koruptor Dilarang Nyaleg

PolitikSenin, 04 Juni 2018 , 16:57:00

Ketua Komisi II Zainuddin Amali tak mau banyak berkomentar terkait pernyataan Presiden Joko Widodo, yang tak berkenan dengan Peraturan Komisi Pembera..
Tidak Gentar, KPU Persilakan Jokowi Gugat Ke MA

Tidak Gentar, KPU Persilakan Jokowi Gugat Ke MA

PolitikSenin, 04 Juni 2018 , 16:38:00

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan tampak tak gentar meskipun Presiden Joko Widodo telah menyatakan tak berkenan, dengan larangan..
Menkumham Pastikan Tolak PKPU Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg
Kementerian Hukum dan HAM pastikan menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal Peraturan KPU terkait pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.Penolakan tersebut ditegaskan Menkumham, Yasonna Laoly ketika ditemui sebelum rapa.. Baca Selengkapnya
Awas, Sanksi Politik Uang Bisa Menjerat Pemberi Maupun Penerima
Politik uang merupakan pelanggaran Pemilu yang cukup berat. Bahkan sanksinya bisa ke arah pemidanaan. "Memberikan materi atau barang untuk mengiming-imingi/ mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu, atau tidak memilih salah satu (golput), atau t.. Baca Selengkapnya
Barak PKPI Minta DKPP Evaluasi Hasyim Asy'ari

Barak PKPI Minta DKPP Evaluasi Hasyim Asy'ari

Minggu, 03 Juni 2018 , 03:46:00

Barisan Kepemudaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Barak PKPI) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk segera mengevaluasi Hasyim Asy'ari lantaran pernyataannya yang mengundang kontroversi.Pimpinan Nasional Barak .. Baca Selengkapnya
SP3 Kasus PSI Bukti Penindakan Bawaslu Tidak Adil

SP3 Kasus PSI Bukti Penindakan Bawaslu Tidak Adil

Sabtu, 02 Juni 2018 , 01:55:00

Keputusan Bareskrim Polri menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dugaan kampanye di luar jadwal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilaporkan oleh Bawaslu tidak terlalu mengejutkan.Sebab, proses penindakan yang dil.. Baca Selengkapnya
Jokowi Sendiri Yang Buat Nawacita Jadi Nawaduka

Jokowi Sendiri Yang Buat Nawacita Jadi Nawaduka

Jum'at, 01 Juni 2018 , 03:21:00

Presiden Joko Widodo menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana kasus koruptor menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) yang terdiri dari Lembaga Kaki .. Baca Selengkapnya
Fraksi PKS Apresiasi KPU Berani Berkata 'Tidak' Ke Presiden
Sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang caleg mantan korupsi untuk Pemilihan Legislatif 2019 mendapat dukungan dari fraksi di DPR.  "Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pendukung sikap KPU menolak mantan koruptor jadi cale.. Baca Selengkapnya
Cabut Larangan Eks Koruptor Nyaleg<i>!</i>

Cabut Larangan Eks Koruptor Nyaleg!

Rabu, 30 Mei 2018 , 23:06:00

Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif bertentangan dengan banyak ketentuan hukum di atasnya.Direktur Pusat Advokasi Pemilu (Puskapol), Mahfud Latuconsin menerangkan, pertama aturan tersebut bertent.. Baca Selengkapnya
DPR: Kunci Polemik PKPU Ada Di Kemenkumham

DPR: Kunci Polemik PKPU Ada Di Kemenkumham

Rabu, 30 Mei 2018 , 17:40:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan KPU yaang melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif."(PKPU) sebaiknya memang dievaluasi," ujar Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto di Media.. Baca Selengkapnya
Kemendagri Dan KPU Harus Intensif Sinkronkan Data Pemilih
Persoalan daftar pemilih sangat vital dalam demokrasi langsung. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bahkan menyebut bahwa jaminan hak pilih universal bagi orang dewasa penting untuk proses elektoral yang bebas, jujur, dan kompetitif.“Artinya, kalau dafta.. Baca Selengkapnya
KPU Kota Bandung: Kemungkinan Banyak Pemilih Pindahan Di RS
Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kota Bandung tengah mendata pemilih pindahan yang ada di  wilayahnya. Salah satu di antaranya pemilih yang berada di rumah sakit. "Perlu diketahui kota Bandung mempunyai beberapa rumah sakit, yang tidak menutup kemung.. Baca Selengkapnya
KPUD: 85 Persen Surat Suara Pilgub Jabar Sudah Terdistribusi
Pencetakan surat suara Pilgub Jabar sudah mencapai 85 persen.Komisioner KPU Jabar Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Agus Rustandi menjelaskan dari 85 persen tersebut sudah disistribusikan ke sebagian besar kabupaten dan kota di Jabar.Ia memastika.. Baca Selengkapnya
Seluruh Cabang PKPU Human Initiative Gulirkan Program BBY
Seluruh Kantor Cabang PKPU Human Initiative mulai menggulirkan program Bahagia Bersama Yatim (BBY). Bahkan diantaranya ada yang sudah menjalankannya sejak hari pertama Ramadan 1439 Hijriyah."PKPU Cabang Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat.. Baca Selengkapnya
KPU: Isu KTP Rusak  Yang Dikaitkan Dengan Pilkada Sempat Mengganggu
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengaku pihaknya sempat tergangu dengan isu KTP elektronik (KTP-el) rusak yang tercecer di daerah Bogor, beberapa hari lalu.Wahyu menjelaskan, sebelum ada peristiwa KTP el yang tercecer, isu KTP el rusak bebas nilai dan.. Baca Selengkapnya
Ketua DPRD Sukabumi Dukung Eks Koruptor Dilarang <i>Nyaleg</i>
Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi setuju aturan baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang melarang mantan napi korupsi maju pencalonan legislatif. "Saya sepakat kalau seandainya napi korupsi tidak boleh nyaleg. Koruptor nyaleg, bahaya buat negar.. Baca Selengkapnya
Lolos Administrasi, Balon Senator Ini Siap Hadapi Verifikasi Faktual
KPUD DKI Jakarta mengundang seluruh peserta calon perseorangan peserta Pemilu 2019 di kawasan Mangga Dua, Jakarta Barat, kemarin (Senin, 28/5). Pertemuan tersebut mengagendakan penentuan sampel dukungan, penyampaian berita acara sampel dukungan seka.. Baca Selengkapnya
KPU Jangan Buat Aturan Yang Melebihi Wewenang

KPU Jangan Buat Aturan Yang Melebihi Wewenang

Senin, 28 Mei 2018 , 00:27:00

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung langkah KPU untuk menciptakan hasil demokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi.Namun, dia menganggap sikap KPU, yang bersikukuh menjegal mantap terpidana korupsi menggunakan hak dasarnya sebagai warga negara un.. Baca Selengkapnya
Di Kota Sukabumi, Hanya Jumlah Kursi Yang Bergeser
Daerah pemilihan (dapil) anggota DPR di Kota Sukabumi baik dari segi jumlah maupun kecamatannya tidak ada perubahan signifikan dari periode sebelumnya. Demikian ditegaskan komisioner KPU Kota Sukabumi, Agus Dugaswara seperti diberitakan abar, Minggu.. Baca Selengkapnya