Hanura
Kpu
KPUD Sukabumi Terima Jutaan Surat Suara

KPUD Sukabumi Terima Jutaan Surat Suara

NusantaraMinggu, 27 Mei 2018 , 03:59:00

Sebanyak 1.849.061 surat suara Pilgub Jabar tiba di KPU Kabupaten Sukabumi, Sabtu (26/5). Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi menjelaskan denga..
Kata ICW, DPR Kecewakan Rakyat

Kata ICW, DPR Kecewakan Rakyat

PolitikSabtu, 26 Mei 2018 , 12:37:00

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan, kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR yang membolehkan napi koru..
KPU Akan Tetap Larang Mantan Koruptor Nyaleg

KPU Akan Tetap Larang Mantan Koruptor Nyaleg

PolitikSabtu, 26 Mei 2018 , 09:54:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan tetap menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) terkait pelarangan mantan narapidana korupsi nyaleg pada Pemilu 2019.Anggota ..
Mahyudin: Semangat KPU Anti Korupsi Itu Bagus

Mahyudin: Semangat KPU Anti Korupsi Itu Bagus

Jum'at, 25 Mei 2018 , 16:46:00

Pelarangan mantan narapida (Napi) korupsi sebagai calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada dasarnya bagus sebagai semangat anti korupsi."Sebenarnya semangat (KPU) untuk memberantas korupsi itu bagus," ujar Wakil Ketua MPR, Mahyudin ket.. Baca Selengkapnya
Koruptor Bisa Nyaleg Jika Pengadilan Tak Cabut Hak Politik
Tidak ada pihak manapun yang bisa melarang seseorang berkiprah di dunia politik, salah satunya maju menjadi anggota legislatif. Kecuali ditetapkan dalam putusan pengadilan.Demikian ditekankan Anggota Komisi II, Edi Kusuma Wijaya ketika ditemui di Ru.. Baca Selengkapnya
DPR Tidak Peka Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

DPR Tidak Peka Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Jum'at, 25 Mei 2018 , 14:19:00

Kesepakatan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan terpidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019 menda.. Baca Selengkapnya
Wahyu Setiawan: Bekas Faedofilia Dan Bandar Narkoba Tak Boleh Nyaleg, Kok Eks Koruptor Boleh
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) kelahiĀ­ran Banjarnegara, 5 Desember 1973 ini menegaskan, bekas narapidana kasus korupsi haram nyaleg. Wahyu Setiawan menyarankan pihak-pihak yang tak setuju, silakan membawanya ke Mahkamah Agung (MA). Seperti .. Baca Selengkapnya
Ada UU Pemilu, KPU Tidak Perlu Repot Larang Eks Koruptor <i>Nyaleg</i>
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu repot membuat Peraturan KPU soal larangan bagi mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menyebut bahwa sudah ada aturan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu yang memuat sy.. Baca Selengkapnya
KPU Puncak Dituding Lindungi Paslon Tunggal Berijazah Palsu
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Puncak, Papua, dituding telah melindungi pasangan calon (Paslon) Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cawabub) tunggal, Willem Wandik dan Alus UK Murib (Willem-Alus) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Pun.. Baca Selengkapnya
KPU Tak Gentar Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg Digugat
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak gentar meskipun sikap independen lembaganya dalam mempertahankan larangan mantan narapidan korupsi, maju sebagai calon legislatif dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dapat berdampak gugatan dari beberapa pi.. Baca Selengkapnya
Komisi II: KPU Sendirian Jika Larangan Eks Napi Korupsi <i>Nyaleg</i> Digugat
DPR akan lepas tanggung jawab jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikukuh memasukkan larangan napi korupsi jadi calon legislatif (caleg) dalam PKPU. Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melarang KPU memaksakan dir.. Baca Selengkapnya
KPU Dan Pemerintah Beda Sikap Soal SK Pemberhentian Dari Jabatan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan, SK Pemberhentian Dari Jabatan harus diterbitkan sebelum dikeluarkannya penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)."KPU sudah minta supaya SK ini (SK Pemberhentian) diterbitkan atau sudah terbit ma.. Baca Selengkapnya
KPU Berharap Draf PKPU Kelar Hari Ini

KPU Berharap Draf PKPU Kelar Hari Ini

Rabu, 23 Mei 2018 , 13:26:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharapkan rapat konsultasi dengan lembaga-lembaga terkait tentang draf Peraturan KPU bisa dirampungkan pada hari ini (Rabu, 23/5). Terutama, menyangkut larangan napi tindak pidana korupsi dilarang mencalonkan diri di P.. Baca Selengkapnya
Meski Ditolak DPR, KPU Bersikukuh Larang Mantan Koruptor Nyaleg
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap keras kepala akan melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif (caleg) di Pileg 2019 mendatang. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memasukkan larangan itu ke dalam PKPU, mesk.. Baca Selengkapnya
Wacana KPU Tentang Caleg Napi Koruptor Belum Sampai Ke DPR
Komisi II DPR RI memastikan belum pernah membahas secara resmi wacana peraturan KPU terkait calon legislatif mantan napi koruptor.Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menjelaskan sejauh ini pihaknya tidak pernah menyentuh draf pembahasan Peraturan.. Baca Selengkapnya
Komisi II Dan KPU Bahas Empat PKPU Termasuk Pencalonan Presiden
Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Dukcapil Kemendagri kembali mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan, Selasa (22/5). Dalam masa sidang kali ini, Komisi II dan mitra kerja akan menyelesaikan pembahasan mengenai empat Peraturan Komisi Pem.. Baca Selengkapnya
Catatan KIPP Indonesia Dari Seleksi 16 KPU Provinsi
KPU Provinsi telah mempublikasi 16 anggota KPU Provinsi untuk periode 2018-2023 pada tadi malam (Senin, 21/5). Selanjutnya pelantikan belasan anggota KPU Provinsi itu yang dijadwalkan besok (Rabu, 23/5)."Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh .. Baca Selengkapnya
Salam Komando

Salam Komando

Selasa, 22 Mei 2018 , 03:10:00

Ketua KPU Arief Budiman (tengah), Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Zainuddin Amali (kanan) dan (Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh (kiri), bersalaman gaya komando sebelum.. Baca Selengkapnya
KPU: Ada 800 Ribu Pemilih Dan 10 Juta Pemilih Pemula Belum Punya KTP-el
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan menyatakan masih ada 800 ribu pemilh yang masuk kategori belum memiliki KTP-elektronik (KTP-el).Data tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daf.. Baca Selengkapnya
Begini Tantangan Dan Potensi Sengketa Pilgub Jabar 2018
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyebutkan beragam tantangan yang bakal dihadapi, menjelang hari H pemungutan suara yakni 27 Juni 2018 mendatang.Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Jabar, Ferdiman Bariguna mengungkapkan, tant.. Baca Selengkapnya