Hanura
Kpu
KPU Beri Perhatian Khusus Terhadap Pilkada Makassar

KPU Beri Perhatian Khusus Terhadap Pilkada Makassar

NusantaraSenin, 18 Juni 2018 , 19:24:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan memberikan perhatian khusus terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota Makassar. Perhatian khusus diber..
Jelang Idul Fitri, PKPU Human Initiative Salurkan Ribuan Paket Makanan Untuk Muslim Somalia
Selama bulan Ramadan 1439 Hijriah, PKPU Human Initiative mendistribusikan ribuan paket makanan bagi masyarakat muslim Somalia, Afrika, yang masih dil..
Jelang Idul Fitri, PKPU Human Initiative Salurkan Ribuan Paket Makanan Untuk Muslim Somalia
Selama bulan Ramadhan 1439 Hijriah, PKPU Human Initiative mendistribusikan ribuan paket makanan bagi masyarakat muslim Somalia, Afrika yang masih dil..
Jangan Ragu Lagi Daftar Caleg Di Hanura OSO

Jangan Ragu Lagi Daftar Caleg Di Hanura OSO

Rabu, 13 Juni 2018 , 10:37:00

Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir menyambut baik keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakui  kepengurusan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Hary Lotung.Menurut Anggota DPR RI ini, keputus.. Baca Selengkapnya
PKPU Dan Grab Salurkan 1.500 Bingkisan Baju Untuk Yatim Jabodetabek
Untuk kedua kalinya Lembaga Kemanusian Nasional PKPU Human Initiative dan Grab Indonesia kembali bersinergi. Tahun lalu mereka telah bekerja sama menyalurkan paket daging kurban untuk kaum duafa, kali ini keduanya bermitra menyantuni anak yatim di J.. Baca Selengkapnya
Keputusan Kemenkumham Soal PKPU Menimbulkan Ketidakpasitan Hukum
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai langkah Kementerian Hukum dan Ham yang tidak menandatangani Peraturan KPU tentang Pencalonan Pileg 2019 menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru. Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan pihak yang menunda-nunda.. Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Tidak Akan Ada Kendala Logistik Dalam Pilkada 2018
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan logistik Pilkada serentak 2018 sudah mencapai 90 persen.Komisioner KPU Pramono Ubaid menjelaskan saat ini hampir seluruh surat suara Pilkada 2018 sudah selesai dicetak dan tinggal dimasukkan ke kotak pimilihan .. Baca Selengkapnya
Anggota Bawaslu Dan KPU Berintegritas Tak Kenal Kelamin
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyoroti keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu baik di KPU maupun  Bawaslu."Kami meyakini kalau Bawaslu dan KPU punya sistem kompetensi yang baik, kalau tetapi ada prasyarat yang dijalan.. Baca Selengkapnya
KPU-Bawaslu Boleh Improvisasi, Asal Jangan Langgar UU
Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP boleh melakukan improvisasi asal tak melanggar Undang Undang.Begitu dikatakan Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali  di Kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat (Jumat, 8/6).".. Baca Selengkapnya
Sepanjang Ramadhan, PKPU Kirim 1668 Paket Makanan Untuk Pengungsi Rohingya
Lembaga kemanusiaan PKPU Human Initiative sebagai bagian dari Indonesian Humanitarian Alliance (IHA) telah mendistribusikan 1668 paket makanan kepada 8000 penerima manfaat, khususnya para pengungsi Rohingya di Myanmar.Jumlah 1668 paket makanan itu t.. Baca Selengkapnya
Yunarto Wijaya Sepakat Dengan Presiden Soal Larangan Koruptor Nyaleg
Pengamat sekaligus Direktur Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya setuju dengan Peraturan KPU (PKPU) tentang pelarangan mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.Yunarto bahkan meminta semua pihak untuk ikut mendukung.. Baca Selengkapnya
Mantan Koruptor Dilarang Nyaleg, Wiranto: Solusinya Harus Revisi UU Pemilu
Wacana larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif dinilai bisa membuat kesemrawutan hukum.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto angkat bicara. Menurutnya solusi untuk memecah polemik te.. Baca Selengkapnya
Larangan Mantan Napi Koruptor Caleg Picu Kesemrawutan Hukum
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, menanggapi polemik larangan terhadap mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut serta dalam Pemilu Legislatif 2019. Menurut Wiranto, hal tersebut sah-sah saja asalkan la.. Baca Selengkapnya
Mendagri: Saya Ikut Menkumham, Dia Lebih Tahu Toh
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sepaham dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laloly soal Peraturan KPU pelarangan mantan napi korupsi jadi calon legislatif."Pandangan Menkumham, saya ikut. Dia kan lebih tahu toh," ujar Tjahjo di Komplek Parleme.. Baca Selengkapnya
Yakesma Dan Sinergi Indonesia Salurkan Donasi Rohingya Melalui PKPU
Donasi kemanusiaan untuk para pengungsi Rohingya masih terus mengalir. Kali ini, PKPU Human Initiative menerima donasi sebesar Rp 250 juta dari Yakesma (Yayasan Kesejahteraan Madani) dan Sinergi Indonesia."Donasi tersebut diserahkan langsung di kant.. Baca Selengkapnya
DPR Imbau Masyarakat Maksimalkan Daftar Pemilih Tambahan
Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali meminta KPU untuk memaksimalkan pendataan terhadap masyarakat yang belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT), untuk diakomodasikan ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)."Kami minta semaksimal mungkin," ujar Zainuddin.. Baca Selengkapnya
Penyebab Anton Charliyan Belum Masuk DPT Jabar

Penyebab Anton Charliyan Belum Masuk DPT Jabar

Senin, 04 Juni 2018 , 19:08:00

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan kendala utama yang menyebabkan belum terdaftarnya calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Anton Charliyan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah karena jabatan purnawirawan yang baru ia dap.. Baca Selengkapnya
DPR Tunggu Sikap Kemenkumham Bekas Koruptor Dilarang Nyaleg
Ketua Komisi II Zainuddin Amali tak mau banyak berkomentar terkait pernyataan Presiden Joko Widodo, yang tak berkenan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKPU) larangan mantan narapidana korupsi maju menjadi calon anggota legislatif. Saat.. Baca Selengkapnya
Tidak Gentar, KPU Persilakan Jokowi Gugat Ke MA

Tidak Gentar, KPU Persilakan Jokowi Gugat Ke MA

Senin, 04 Juni 2018 , 16:38:00

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan tampak tak gentar meskipun Presiden Joko Widodo telah menyatakan tak berkenan, dengan larangan Peraturan KPU terkait mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif."Semua .. Baca Selengkapnya
Menkumham Pastikan Tolak PKPU Larangan Mantan Napi Korupsi Nyaleg
Kementerian Hukum dan HAM pastikan menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal Peraturan KPU terkait pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.Penolakan tersebut ditegaskan Menkumham, Yasonna Laoly ketika ditemui sebelum rapa.. Baca Selengkapnya