Verified
Dpr
Roem Kono Berambisi Balikin Kejayaan Kelapa Nusantara

Roem Kono Berambisi Balikin Kejayaan Kelapa Nusantara

DPR RIKamis, 19 Oktober 2017 , 02:14:00

Wakil Ketua Komisi IV DPR Roem Kono berambisi mengembalikan kejayaan kelapa nusantara. Untuk meraih itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat sama-..
Densus Tipikor Belum Sampai Telinga Presiden

Densus Tipikor Belum Sampai Telinga Presiden

PolitikRabu, 18 Oktober 2017 , 16:56:00

Sampai saat ini rencana dibentuknya Dentasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum sampai ke telinga Presiden Jokowi.Densus Tipikor diusulka..
Rachma: Inpres Megawati Hulu Masalah Ribut-Ribut KPK, DPR, Polri, Dan Kejagung
Ribut-ribut antara KPK, DPR, Polri dengan Kejagung sampai mau bikin Densus Tipikor sebetulnya tak perlu terjadi. Tokoh nasional, Rachmawati Soekarnop..
Yusril: Perppu Ormas Jelas Menabrak Konstitusi

Yusril: Perppu Ormas Jelas Menabrak Konstitusi

Rabu, 18 Oktober 2017 , 13:26:00

Perppu 2/2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo secara substansial formil materil jelas menabrak konstitusi.Demikian ditegaskan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra dalam rapat dengar pendapat t.. Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah: Istana Urus Wacana Densus Tipikor Seperti Manajemen Pasar Kelontong
Wakil rakyat di Senayan menyayangkan masih adanya perbedaan pendapat antara Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tentang wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor). "Saya sangat menyayangkan yang begini-begini," uja.. Baca Selengkapnya
DPR Dukung Program Pusat Investasi Pemerintah

DPR Dukung Program Pusat Investasi Pemerintah

Rabu, 18 Oktober 2017 , 10:30:00

Program Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang telah berjalan selama 2 tahun mendapat dukungan dari DPR. Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menilai bahwa program ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan ibu rumah tangga."Kita dukung kegia.. Baca Selengkapnya
Komisi I DPR Optimistis UU Konvensi ASEAN Efektif Cegah Perdagangan Orang
Masalah perdagangan orang, terutama perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.Begitu dipaparkan Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung .. Baca Selengkapnya
UU Ormas Lebih Konstitusional Ketimbang Perppu Terbitan Jokowi
Pada dasarnya semua kelompok masyarakat sepakat bahwa segala hal yang anti Pancasila harus dibubarkan. Begitu kata anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto menyikapi proses pembahasan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang teng.. Baca Selengkapnya
Nasib Jakabaring Usai Asian Games Harus Dipikirkan

Nasib Jakabaring Usai Asian Games Harus Dipikirkan

Rabu, 18 Oktober 2017 , 09:45:00

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin diminta untuk membuat perencanaan jangka panjang terhadap Jakabaring Sport Center. Permintaan itu sebagaimana disampaikan anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera, Rudi Hartono,.. Baca Selengkapnya
Papua Nugini Diharapkan Jadi Bufferzone Indonesia

Papua Nugini Diharapkan Jadi Bufferzone Indonesia

Rabu, 18 Oktober 2017 , 09:38:00

Rapat Paripurna DPR menyetujui ratifikasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Merdeka Papua Nugini (Papua New Guinea) tentang kerja sama di bidang Pertahanan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menuturka.. Baca Selengkapnya
Kata Fahri, Jokowi Perlu Tiru Trump Yang Banyak Bicara
Presiden di Amerika Serikat dan Indonesia memiliki perbedaan dalam menyikapi perbincangan ke publik. Di Amerika, Donald Trump hampir setiap hari berbicara saja kerjanya. Sementara di Indonesia, Presiden Joko Widodo lebih banyak kerja ketimbang berbi.. Baca Selengkapnya
Presiden Siapkan Perpres Pencegahan Korupsi

Presiden Siapkan Perpres Pencegahan Korupsi

Rabu, 18 Oktober 2017 , 06:54:00

Presiden Jokowi secara tegas kembali menyatakan bahwa dirinya mendukung penguatan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Jokowi menegaskan bahwa korupsi masih menjadi musuh terbesar bagi bangsa ini. Untuk itu, penegakan hukum harus dipertegas. .. Baca Selengkapnya
Tampar Dokter, Ketua DPRD Lebong Divonis 1 Bulan Penjara Dan Denda Rp 1000
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lebong menjatuhkan vonis satu bulan penjara dan denda Rp 1.000 kepada Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto dalam sidang tindak pidana ringan (Tipiring), Rabu (17/10).Ketua Majelis Hakim Zephania mengatakan wal.. Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka KPK, Kader PDIP Ini Bertugas Mencari Komisi
Anggota Komisi A DPRD Pemkot Kebumen, Dian Lestari Subekti Pertiwi diduga merupakan pihak yang berperan mencari komisi dalam pembahasan dan pengesahan anggaran proyek pada Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) dalam APBD-P Kabupaten Kebumen TA 201.. Baca Selengkapnya
Lemkaji MPR: DPD Perlu Diperkuat

Lemkaji MPR: DPD Perlu Diperkuat

Selasa, 17 Oktober 2017 , 21:21:00

MPR RI sepakat untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah dikeluarkan Lembaga Pengkajian MPR (Lemkaji) tekait DPD RI.Rekomendasi dari hasil symposium dengan tema "Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD" yang.. Baca Selengkapnya
Tujuh Komisioner Komnas HAM Terpilih

Tujuh Komisioner Komnas HAM Terpilih

Selasa, 17 Oktober 2017 , 20:43:00

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (tengah) dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (membelakangi) memberikan ucapan selamat kepada Tujuh Orang Komisioner Komnas HAM terpilih Ahmad Taufan Damanik, Beka Ulung Hapsara, Hairansyah, Mohammad Choirul Anam, Amiruddin .. Baca Selengkapnya
KPK Tak Hadir Lagi

KPK Tak Hadir Lagi

Selasa, 17 Oktober 2017 , 19:59:00

Ketua Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK (Pansus KPK) Fraksi Golkar Agun Gunadjar Sudarsa (tengah) didampingi Wakil Ketua Pansus KPK Fraksi PDIP Eddy Kusuma Wijaya (kanan) dan anggota Pansus KPK Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat (kiri) memberikan keter.. Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Sepakat Perppu Ormas Mengganggu Prinsip Demokrasi
Komisi II DPR menyepakati bahwa Perppu 2/2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengganggu prinsip demokrasi."Pakar sudah menjelaskan urgensinya kepada kami, dan memang perppu ormas ini membuat prinsip demokrasi terganggu," kata Wakil Ketua .. Baca Selengkapnya
Pemeriksaan Pejabat Negara Harus Dapat Izin Presiden

Pemeriksaan Pejabat Negara Harus Dapat Izin Presiden

Selasa, 17 Oktober 2017 , 16:34:00

Aparat penegak hukum yang ingin melakukan pemeriksaan atau panggilan terhadap pejabat negara harus lebih dahulu mendapat izin dari presiden.‎Pakar hukum pidana, Syaiful Bakhri‎, menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan ketetapan Mahkam.. Baca Selengkapnya
DPR: Purnawirawan TNI-Polri Jangan Sok Komentar Soal Senjata
Anggota Komisi III DPR RI,  Eddy Kusuma Wijaya mengkritisi sejumlah purnawirawan TNI dan Polri yang kerab berkomentar soal kepemilikan senjata serbu Kepolisian."Purnawirawan-purnawirawan di tubuh TNI dan Polri jangan sok menanggapi," katanya ke.. Baca Selengkapnya