Verified
Yusril: Tidak Ada Kegentingan Yang Memungkinkan Presiden Keluarkan Perppu Bubarkan Ormas
Pemerintah akan segera memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbu..
Kontroversi Diakhiri Oleh Putusan Pengadilan

Kontroversi Diakhiri Oleh Putusan Pengadilan

PolitikSelasa, 11 Juli 2017 , 08:32:00

SAYA pernah mengalamai kontroversi sangat hebat tahun 1998 ketika Pak Harto panggil saya bersama Saadillah Mursyid, almarhum, untuk tangani pengundura..
Yusril: Tak Yakin Dengan Keabsahan Pansus, KPK Bisa Datang Ke Pengadilan
Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pansus KPK memiliki dua pandangan berbeda, maka harus ada pihak ketiga yang menjadi penengah. Artinya, KP..
Yusril: KPK Bisa Dibubarkan, Itu Terserah DPR Dan Pemerintah
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus Hak Angket KPK, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengibaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dibuat pada era Orde Baru oleh P.. Baca Selengkapnya
Yusril: DPR Bisa Secara Konstitusional Lakukan Angket Terhadap KPK
Pansus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dan mantan Anggota DPR RI Zein Badjeber di Gedung Nusantara, Senayan, J.. Baca Selengkapnya
Yusril: Profesor Keluarkan Pendapat Bukan Pada Bidangnya Tidak Perlu Dihiraukan
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa DPR RI dapat menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, dia meminta DPR untuk tidak terlalu menghiraukan pendapat beberapa guru besar yang meragukan l.. Baca Selengkapnya
Yusril Siap Hadiri Undangan Pansus KPK Besok

Yusril Siap Hadiri Undangan Pansus KPK Besok

Minggu, 09 Juli 2017 , 18:07:00

Pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra mengaku akan menghadiri undangan rapat Pansus Angket DPR untuk menyelidiki KPK, Senin besok (10/7), pukul 14.00 WIB.Yusril menyebutkan, dalam TOR yang kirim kepadanya, dia diminta untuk menerangkan .. Baca Selengkapnya
Presidential Treshold Dalam Pemilu Serentak, Konstitusional Atau Inkonstitusional?
SEANDAINYA Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pantas kiranya jika Presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK.Fatwa MK yang patut diminta itu.. Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra: Mimpi Infrastuktur ala Jokowi Bisa Menenggelamkan Negara
Salah satu obsesi pemerintahan Joko Widodo adalah membangun infrastruktur untuk menyambungkan sebanyak mungkin titik di Indonesia. Jokowi percaya bahwa proyek infratruktur akan menciptakan lapangan pekerjaan dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ba.. Baca Selengkapnya
Ditanya Abolisi Rizieq, Kapolda: Banyak Yang Lebih Penting Untuk Dipikirkan
Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan, menilai rencana permintaan abolisi yang diajukan kubu pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab dalam kasus yang menjeratnya adalah hal yang tak perlu dibicarakan.Menurutnya masih banyak ha.. Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra: Karena Proses Hukumnya Sudah Jalan, Sebaiknya Presiden Keluarkan Abolisi Saja
Pakar hukum tata negara ini menerima usulan dari Habib Rizieq Shihab yang memintanya menjadi ‘juru damai’ atas ketegangan yang terjadi antara pemerintah dengan para ulama dan aktivis Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Maj.. Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra: KPK Itu Masuk Ranah Eksekutif, Karena Hakikat Tugasnya Kan Sama Seperti Kejagung
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) be­berapa waktu lalu memberikan opini terkait pembentukan pani­tia khusus (pansus) hak angket terhadap KPK. Menurut mereka, pembentukan pansus itu cacat hukum. Alasannya; Pe.. Baca Selengkapnya
Yusril: Jokowi Tak Ingin Kriminalkan Ulama dan Aktivis
Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya menyambut baik tawaran Rizieq Shihab, agar dibentuk forum rekonsialisasi antara GNPF MUI dengan Pemerintah. Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Ba.. Baca Selengkapnya
Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock?

Pembahasan RUU Pemilu Terancam Deadlock?

Kamis, 15 Juni 2017 , 23:51:00

SUNGGUH aneh Pemerintah sudah dua kali tidak datang ke rapat Pansus pembahasan RUU Pemilu. Sebabnya konon Pemerintah ngotot agar dalam pemilihan Presiden nanti ada ambang batas parlemen, yakni sekurang-kurangnya partai atau gabungan partai yang punya.. Baca Selengkapnya
Di Era Jokowi, Pancasila Lebih Banyak Dibenturkan Dengan Umat Islam
SENGAJA saya menuliskan artikel ini sehari setelah Pemerintahan Jokowi merayakan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2017. Alasannya, saya tidak ingin menambah materi perdebatan di tengah publik yang memang sedang riuh di tengah terjadinya degradasi makna.. Baca Selengkapnya
Yusril Yakin Kalahkan Pemerintah Di Pengadilan, Jaksa Agung: Kita Lihat Saja Nanti
Jaksa Agung M Prasetyo angkat bicara terkait pernyataan kuasa hukum Hizbut Tahri Indonesia (HTI) Yusril Ihza Mahendra yang mengaku optimis bisa mengalahkan pemerintah di pengadilan."Ya biar saja. Kita lihat saja nanti seperti apa. Masing- masing pun.. Baca Selengkapnya
Eks Menteri Megawati Jadi Pengacara Lawan Pemerintah, Tjahjo Ogah Berkomentar
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ogah menanggapi langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang secara resmi menunjuk pengacara Yusril Ihza Mahendra sebagai koordinator Tim Pembela-HTI melawan pemerintah."Ya tidak bisa komentar. Apa yang harus dikomen.. Baca Selengkapnya
Bawahi 1000 Advokat Di Seluruh Daerah, Yusril Akan Bela HTI Melawan Pemerintah
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi menunjuk pengacara Yusril Ihza Mahendra sebagai koordinator Tim Pembela-HTI.Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan, tim pembela tersebut dibentuk untuk menghadapi pemerintah dalam sidang gugatan pembubaran HTI .. Baca Selengkapnya
Yusril: MK Bakal Kewalahan, Pemerintah dan DPR Harus Segera Bentuk Pengadilan Pilkada
Pemerintah dan DPR disesak segera mewujudkan amanat Pasal 157 UU  tentang Perubahan UU Pilkada untuk membentuk pengadilan khusus guna manangani sengketa hasil Pilkada. Desakan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra da.. Baca Selengkapnya
Yusril: Kalau Dihapus, Penista Agama Akan Merajalela Dan Negara Tak Bisa Buat Apa-Apa
Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pasal penodaan dan penistaan agama tidak perlu dihapuskan. Hal itu kata mantan menteri hukum dan HAM itu sebagaimana telah diatur dalam UU No 1/PNPS/1965 dan Pasal 156 serta Pasal 156a KUHP."Setiap w.. Baca Selengkapnya