Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari
Subjek Penggugat Perppu Ormas Diubah, Yusril: Menghindari Debat
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengganti subjek hukum dalam permohonan uji materi Peraturan Pemerintah (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi ..
Dikerubuti Wartawan

Dikerubuti Wartawan

Senin, 07 Agustus 2017 , 10:57:00

Pengacara, Yusril Ihza Mahendra diberondong pertanyaan awak media sebelum mengikuti sidang lanjutan uji materi Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organ..
Dengarkan Masukan Dari Hakim MK, Yusril: Perppu Harus Dibatalkan Seluruhnya
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pihaknya akan memperbaiki permohonan uji materi atas Perppu Ormas Nomor 2 ..
Buru PNS Dan Dosen Untuk Keluar Dari HTI, Yusril: Pemerintah Bahlul Sendiri
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebutkan jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak ada lagi secara hukum. Atas dasar itu, Yusril menilai jika kebijakan pemerintahn yang meminta agar pegawai negeri sipil (PNS) ataupun dosen harus.. Baca Selengkapnya
Lawan Keputusan DPR, Prof. Yusril Langsung Gugat UU Pemilu Ke MK
Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Yusril Ihza akan melawan keputusan DPR RI yang telah mensahkan RUU Pemilu dengan keberadaan presidential treshold 20 persen dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Secepat mungkin setelah RUU ini .. Baca Selengkapnya
HTI Dibubarkan, Pemerintah Mulai Bertindak Diktator
PAGI ini Kemenhumkan dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging itu. Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut st.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Lebih Kejam Dari Penjajahan Belanda, Orla Dan Orba
MASIH banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Mereka mengira Perppu ini adalah Perppu tentang Pembub.. Baca Selengkapnya
Pemerintah Sewenag-Wenang, Yusril Dan Beberapa Ormas Ajukan Uji Materil Perppu Ke MK
Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diketuai Ismail Yusanto sudah melakukan pertemuan dengan Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra usai Pemerintah mengumumkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas No 17 Tahun 2003. "HTI memutusk.. Baca Selengkapnya
Yusril: Tidak Ada Kegentingan Yang Memungkinkan Presiden Keluarkan Perppu Bubarkan Ormas
Pemerintah akan segera memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menandatangani Perppu Tentang Peruba.. Baca Selengkapnya
Kontroversi Diakhiri Oleh Putusan Pengadilan

Kontroversi Diakhiri Oleh Putusan Pengadilan

Selasa, 11 Juli 2017 , 08:32:00

SAYA pernah mengalamai kontroversi sangat hebat tahun 1998 ketika Pak Harto panggil saya bersama Saadillah Mursyid, almarhum, untuk tangani pengunduran diri beliau. Maka saya tangani proses pengunduran diri itu dalam waktu 10 jam dan BJ Habibie mengu.. Baca Selengkapnya
Yusril: Tak Yakin Dengan Keabsahan Pansus, KPK Bisa Datang Ke Pengadilan
Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pansus KPK memiliki dua pandangan berbeda, maka harus ada pihak ketiga yang menjadi penengah. Artinya, KPK harus menggugat.Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di.. Baca Selengkapnya
Yusril: KPK Bisa Dibubarkan, Itu Terserah DPR Dan Pemerintah
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus Hak Angket KPK, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengibaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dibuat pada era Orde Baru oleh P.. Baca Selengkapnya
Yusril: DPR Bisa Secara Konstitusional Lakukan Angket Terhadap KPK
Pansus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dan mantan Anggota DPR RI Zein Badjeber di Gedung Nusantara, Senayan, J.. Baca Selengkapnya
Yusril: Profesor Keluarkan Pendapat Bukan Pada Bidangnya Tidak Perlu Dihiraukan
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa DPR RI dapat menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, dia meminta DPR untuk tidak terlalu menghiraukan pendapat beberapa guru besar yang meragukan l.. Baca Selengkapnya
Yusril Siap Hadiri Undangan Pansus KPK Besok

Yusril Siap Hadiri Undangan Pansus KPK Besok

Minggu, 09 Juli 2017 , 18:07:00

Pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra mengaku akan menghadiri undangan rapat Pansus Angket DPR untuk menyelidiki KPK, Senin besok (10/7), pukul 14.00 WIB.Yusril menyebutkan, dalam TOR yang kirim kepadanya, dia diminta untuk menerangkan .. Baca Selengkapnya
Presidential Treshold Dalam Pemilu Serentak, Konstitusional Atau Inkonstitusional?
SEANDAINYA Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengeluarkan fatwa atau pendapat hukum, maka dalam menyelesaikan kontroversi pembahasan RUU Pemilu sekarang ini pantas kiranya jika Presiden dan DPR meminta fatwa kepada MK.Fatwa MK yang patut diminta itu.. Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra: Mimpi Infrastuktur ala Jokowi Bisa Menenggelamkan Negara
Salah satu obsesi pemerintahan Joko Widodo adalah membangun infrastruktur untuk menyambungkan sebanyak mungkin titik di Indonesia. Jokowi percaya bahwa proyek infratruktur akan menciptakan lapangan pekerjaan dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ba.. Baca Selengkapnya
Ditanya Abolisi Rizieq, Kapolda: Banyak Yang Lebih Penting Untuk Dipikirkan
Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochammad Iriawan, menilai rencana permintaan abolisi yang diajukan kubu pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab dalam kasus yang menjeratnya adalah hal yang tak perlu dibicarakan.Menurutnya masih banyak ha.. Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra: Karena Proses Hukumnya Sudah Jalan, Sebaiknya Presiden Keluarkan Abolisi Saja
Pakar hukum tata negara ini menerima usulan dari Habib Rizieq Shihab yang memintanya menjadi ‘juru damai’ atas ketegangan yang terjadi antara pemerintah dengan para ulama dan aktivis Islam yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Maj.. Baca Selengkapnya
Yusril Ihza Mahendra: KPK Itu Masuk Ranah Eksekutif, Karena Hakikat Tugasnya Kan Sama Seperti Kejagung
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) be­berapa waktu lalu memberikan opini terkait pembentukan pani­tia khusus (pansus) hak angket terhadap KPK. Menurut mereka, pembentukan pansus itu cacat hukum. Alasannya; Pe.. Baca Selengkapnya