Rita Widyasari
Yusril: Semua Lembaga Bisa Dikoreksi Lewat Angket

Yusril: Semua Lembaga Bisa Dikoreksi Lewat Angket

HukumKamis, 14 September 2017 , 21:10:00

Hak angket merupakan kontrol terhadap lembaga-lembaga yang ada. Hak angket bukan hanya menyasar kepada lembaga pemerintahan, Komisi Pemberantasan Kor..
Yusril: Pernyataan Suu Kyi Paradoks, Dewan Keamanan PBB Harus Segera Intervensi
Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra sangat meyayangkan pernyataan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang masih berkilah dan mengak..
Dahlan Bebas, Sekjen PBB Apresiasi Perjuangan Yusril

Dahlan Bebas, Sekjen PBB Apresiasi Perjuangan Yusril

HukumKamis, 07 September 2017 , 01:29:00

Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengapresiasi Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan mantan Menteri BUMN Dahl..
Yusril Ihza Mahendra: Bukan Hanya Menguji Dengan UUD 1945, Tapi Lebih Pada Pertentangan Dengan Filsafat Hukum
Kemarin, pakar hukum tata negara ini mendaftarkan gugatan uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal tersebut memuat aturan ambang batas pencalonan presiĀ­den atau presidential threshold (PT.. Baca Selengkapnya
Giliran PBB Menggugat UU Pemilu

Giliran PBB Menggugat UU Pemilu

Selasa, 05 September 2017 , 11:59:00

Partai Bulan Bintang (PBB) turut mengajukan uji materi atas pasal 222 UU 7/2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi.Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, partainya mengajukan gugatan mengenai syarat ambang batas .. Baca Selengkapnya
PBB: Myanmar Wajib Dihukum Oleh Dunia Internasional

PBB: Myanmar Wajib Dihukum Oleh Dunia Internasional

Jum'at, 01 September 2017 , 20:56:00

Keterlibatan militer Myanmar dalam pembantaian masyarakat Muslim Rohingya adalah kejahatan kemanusiaan atau "crime against humanity" yang wajib dihukum oleh dunia internasional. Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza .. Baca Selengkapnya
Yusril: Propaganda Menteri Tjahjo Bumerang Untuk Jokowi
Suatu hal yang tidak lazim terjadi dalam sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) ketika majelis hakim mengizinkan Mendagri Tjahjo Kumolo selalu kuasa hukum Presiden memutar video melalui layar kaca MK.Padahal, acara sidang adalah .. Baca Selengkapnya
Subjek Penggugat Perppu Ormas Diubah, Yusril: Menghindari Debat
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengganti subjek hukum dalam permohonan uji materi Peraturan Pemerintah (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Uji materi Perppu 2/2017 diajukan oleh mantan petinggi Hizbut Tahrir Indones.. Baca Selengkapnya
Dikerubuti Wartawan

Dikerubuti Wartawan

Senin, 07 Agustus 2017 , 10:57:00

Pengacara, Yusril Ihza Mahendra diberondong pertanyaan awak media sebelum mengikuti sidang lanjutan uji materi Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diajukan mantan petinggi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusa.. Baca Selengkapnya
Dengarkan Masukan Dari Hakim MK, Yusril: Perppu Harus Dibatalkan Seluruhnya
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pihaknya akan memperbaiki permohonan uji materi atas Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 pada Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Yusril, majelis hakim telah memberikan arahan sehi.. Baca Selengkapnya
Buru PNS Dan Dosen Untuk Keluar Dari HTI, Yusril: Pemerintah Bahlul Sendiri
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebutkan jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak ada lagi secara hukum. Atas dasar itu, Yusril menilai jika kebijakan pemerintahn yang meminta agar pegawai negeri sipil (PNS) ataupun dosen harus.. Baca Selengkapnya
Lawan Keputusan DPR, Prof. Yusril Langsung Gugat UU Pemilu Ke MK
Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Yusril Ihza akan melawan keputusan DPR RI yang telah mensahkan RUU Pemilu dengan keberadaan presidential treshold 20 persen dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Secepat mungkin setelah RUU ini .. Baca Selengkapnya
HTI Dibubarkan, Pemerintah Mulai Bertindak Diktator
PAGI ini Kemenhumkan dengan resmi telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) disertai dengan pembubaran ormas yang berstatus badan hukum perkumpulan atau vereneging itu. Kewenangan Pemerintah, dalam hal ini Menkumham, mencabut st.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Lebih Kejam Dari Penjajahan Belanda, Orla Dan Orba
MASIH banyak warga masyarakat dan bahkan pimpinan Ormas Islam yang gembira dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Mereka mengira Perppu ini adalah Perppu tentang Pembub.. Baca Selengkapnya
Pemerintah Sewenag-Wenang, Yusril Dan Beberapa Ormas Ajukan Uji Materil Perppu Ke MK
Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diketuai Ismail Yusanto sudah melakukan pertemuan dengan Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra usai Pemerintah mengumumkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas No 17 Tahun 2003. "HTI memutusk.. Baca Selengkapnya
Yusril: Tidak Ada Kegentingan Yang Memungkinkan Presiden Keluarkan Perppu Bubarkan Ormas
Pemerintah akan segera memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Presiden Joko Widodo dikabarkan sudah menandatangani Perppu Tentang Peruba.. Baca Selengkapnya
Kontroversi Diakhiri Oleh Putusan Pengadilan

Kontroversi Diakhiri Oleh Putusan Pengadilan

Selasa, 11 Juli 2017 , 08:32:00

SAYA pernah mengalamai kontroversi sangat hebat tahun 1998 ketika Pak Harto panggil saya bersama Saadillah Mursyid, almarhum, untuk tangani pengunduran diri beliau. Maka saya tangani proses pengunduran diri itu dalam waktu 10 jam dan BJ Habibie mengu.. Baca Selengkapnya
Yusril: Tak Yakin Dengan Keabsahan Pansus, KPK Bisa Datang Ke Pengadilan
Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pansus KPK memiliki dua pandangan berbeda, maka harus ada pihak ketiga yang menjadi penengah. Artinya, KPK harus menggugat.Demikian disampaikan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra saat ditemui di.. Baca Selengkapnya
Yusril: KPK Bisa Dibubarkan, Itu Terserah DPR Dan Pemerintah
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pansus Hak Angket KPK, Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengibaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dibuat pada era Orde Baru oleh P.. Baca Selengkapnya
Yusril: DPR Bisa Secara Konstitusional Lakukan Angket Terhadap KPK
Pansus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra dan mantan Anggota DPR RI Zein Badjeber di Gedung Nusantara, Senayan, J.. Baca Selengkapnya
Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Jokowi Harus Panggil Gatot Soal Penayangan Film G30S/PKI
TV Mana Yang Nekat Siarin Film <i>G30S/PKI </i>

TV Mana Yang Nekat Siarin Film G30S/PKI

Politik20 September 2017 09:37

Indonesia Siap Saingi Finlandia

Indonesia Siap Saingi Finlandia

Olahraga20 September 2017 08:45

Kopassus Gelar Nobar G30S/PKI, Masyarakat Cijantung Antusias