Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari
Kader Golkar: Rezim Jokowi Tegas, Bubarkan Saja Ormas Anti Pancasila
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memperlihatkan kegalauan pemerintah dalam meny..
Perppu Ormas Memancing Rakyat Balik Melawan Pemerintah

Perppu Ormas Memancing Rakyat Balik Melawan Pemerintah

PolitikSabtu, 15 Juli 2017 , 11:37:00

Pemerintah dinilai telah salah mendiagnosa hingga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas erubahan UU 17/2013 t..
GP Ansor: Perppu Ormas Sedikit Terlambat, Indonesia Darurat Radikalisme
Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) wilayah Jakarta siap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kelompok yang ingin mengubah ideologi neg..
Fadli Zon: Jokowi Sedang Belajar Jadi Diktator

Fadli Zon: Jokowi Sedang Belajar Jadi Diktator

Sabtu, 15 Juli 2017 , 10:43:00

Partai Gerindra belum memiliki sikap resmi menanggapi Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2 /2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga pimpinan DPR RI, Fadli Zon, da.. Baca Selengkapnya
Lieus Sungkharisma: Terlalu Mahal Harga Yang Harus Dibayar Presiden Jokowi Untuk Perppu Ormas
Penerbitan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sontan mengundang pro kontra. Sebab, selain Perppu ini memuat sejumlah larangan, juga berisikan pasal-pasal terkait sanksi administratif, sanksi pidana hingga sanksi pembubaran ormas.. Baca Selengkapnya
HTI Merasa Umurnya Tinggal Seminggu Lagi

HTI Merasa Umurnya Tinggal Seminggu Lagi

Sabtu, 15 Juli 2017 , 10:08:00

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merasa umurnya tinggal seminggu lagi setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2 /2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Ditegaskan jurubicara HTI, Ismail Yusanto, bahwa .. Baca Selengkapnya
PAN: Jangan Hapus Pengadilan Dari Proses Pembubaran Ormas
DPR RI akan menguji Perppu 2 /2017 tentang Perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) pada masa sidang berikutnya.Di dalam pembahasan itu dipastikan bakal ada pertanyaan penting tentang apa alasan utama pemerintah men.. Baca Selengkapnya
HTI Jabar: Perppu Ormas Akan Hasilkan Rezim Otoriter
Hizbut Tahrir Idonesia Jawa Barat (HTI Jabar) mengguggat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut mereka, perppu yang diumumkan Menkopolhukam Jenderal (purn) TNI Wiranto itu tidak memili.. Baca Selengkapnya
Lukman Edy Cocok Dengan Isi Perppu Ormas

Lukman Edy Cocok Dengan Isi Perppu Ormas

Sabtu, 15 Juli 2017 , 02:07:00

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menyatakan setuju dengan isi yang terkandung dalam Perppu 2/2017 tentang Ormas. Menurutnya pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila yang ada di perppu itu dianggap sangat relevan untuk menyikapi situas.. Baca Selengkapnya
Komisi II Bernafsu Bahas Perppu Ormas

Komisi II Bernafsu Bahas Perppu Ormas

Sabtu, 15 Juli 2017 , 00:35:00

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/ 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau dikenal Perppu Pembubaran Ormas sudah diterima DPR sejak Rabu lalu. Pihak pembahasan perppu ini belum ditentukan. Namun, Komisi II bur.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Bangkitkan Otoriterisme Negara

Perppu Ormas Bangkitkan Otoriterisme Negara

Jum'at, 14 Juli 2017 , 23:59:00

Sikap pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Ormas disayangkan. Pasalnya, perppu ini dinilai menghilangkan bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat di Indonesia. Direktur LBH APIK Veni Siregar menjelaskan, perppu itu tidak sesuai denga.. Baca Selengkapnya
FSB Dukung Langkah Pemerintah Keluarkan Perppu Ormas
Forum Silaturahmi Bangsa (FSB) mendukung keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Ormas.Sekretaris Jenderal FSB Djunaidi Sahal menilai bahwa harus ada langkah kongkret dari pemerintah untuk mengatas.. Baca Selengkapnya
Rocky Gerung: Kalah Akal, Main Perppu, Demokrasi Tidak Boleh Gitu
Intelektual publik Rocky Gerung mengkritik kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 yang memungkinkan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai membahayakan negara tanpa melalui proses peradilan.Menurut dosen filsa.. Baca Selengkapnya
Ketum SBSI: Perppu Ormas Harus Didukung Penuh

Ketum SBSI: Perppu Ormas Harus Didukung Penuh

Jum'at, 14 Juli 2017 , 21:14:00

Ketua Umum DPP SBSI Muchtar Pakpahan menyampaikan, dikeluarkannya Perppu 2/2017 tentang pembubaran Ormas anti Pancasila yang telah ditandatangani Presiden Jokowi dan dibacakan oleh Menko Polhukam Wiranto hari Rabu, 12 Juli 2017 lalu patut didukung... Baca Selengkapnya
Seskab: Perppu Ormas Bukan Untuk Kepentingan Politik Pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dikeluarkan pemerintah dengan pertimbangan matang.Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, kepada wartawan di Istana Bogor, Jumat (14/7).  Seskab.. Baca Selengkapnya
Setara: Perppu Ormas Harus Segera Dipakai

Setara: Perppu Ormas Harus Segera Dipakai

Jum'at, 14 Juli 2017 , 17:51:00

Masyarakat diharapkan berpartisipasi mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas).Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan, kebijakan tersebut adalah bent.. Baca Selengkapnya
DPD PIKI Minta DPR Setujui Perppu Ormas

DPD PIKI Minta DPR Setujui Perppu Ormas

Jum'at, 14 Juli 2017 , 17:26:00

Sejumlah ormas menyatakan dukungannya upaya Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) mengenai pembubaran ormas.Dewan Pengurus Daerah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) DKI Jakarta menyatakan .. Baca Selengkapnya
Poin Krusial Perppu Ormas Versi PKS

Poin Krusial Perppu Ormas Versi PKS

Jum'at, 14 Juli 2017 , 17:23:00

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan berpotensi kuat mengembalikan pemerintah Indonesia menjadi rezim otoriter.Ada sejumla.. Baca Selengkapnya
DPR Harus Tegas Menolak Perppu Ormas<i>!</i>

DPR Harus Tegas Menolak Perppu Ormas!

Jum'at, 14 Juli 2017 , 17:17:00

Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran juga tegas menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 atas Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu yang di.. Baca Selengkapnya
Sekjen Peradi Usul Pembubaran FPI Dengan Perppu Ormas
Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu 2/2017) adalah alat yang tepat untuk membubarkan Ormas Front Pembela Islam (FPI).Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sugeng Tegu.. Baca Selengkapnya