Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari
Ketum PBNU: Ormas Anti Pancasila Harus Dibubarkan Sedini Mungkin<i>!</i>
Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anti dengan Pancasila harus dibubarkan sejak dini.Begitu tegas Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU..
HTI Merasa Sedang Dipersekusi Pemerintah

HTI Merasa Sedang Dipersekusi Pemerintah

PolitikMinggu, 16 Juli 2017 , 15:35:00

Pemerintah tidak perlu takut dengan ancaman kebhinekaan dari Hibut Tahrir Indonesia (HTI). Terlebih, HTI tidak pernah melakukan tindakan persekusi at..
Jokowi Persilakan Penolak Perppu Ormas Tempuh Jalur Hukum

Jokowi Persilakan Penolak Perppu Ormas Tempuh Jalur Hukum

PolitikMinggu, 16 Juli 2017 , 14:40:00

Presiden turut menanggapi pro kontra terkait peneribtan Perppu 2/2017 tentang Ormas yang dinilai akan menjadi jalan bagi pemerintah bertindak otorite..
PBNU Anggap Hukuman Di Perppu Ormas Berlebihan

PBNU Anggap Hukuman Di Perppu Ormas Berlebihan

Minggu, 16 Juli 2017 , 14:17:00

Meski mendukung terbitnya Perppu 2/2017 tentang Ormas, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) menilai ancaman hukuman dalam perppu tersebut terlalu berlebihan. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia PBNU, Rumadi Ahmad menilai ancama.. Baca Selengkapnya
Otoriter Gaya Baru, Alasan HTI Tolak Perppu Ormas

Otoriter Gaya Baru, Alasan HTI Tolak Perppu Ormas

Minggu, 16 Juli 2017 , 13:30:00

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Ormas hanya akal-akalan pemerintah agar lebih mudah membubarkan ormas dengan dalih bertentangan dengan Pancasila. Begitu kata Jurubicara HTI, Ismail Yunanto menanggapi penerbitan Perppu Ormas.. Baca Selengkapnya
IMM: Perppu Ormas Prematur Dan Tidak Efektif

IMM: Perppu Ormas Prematur Dan Tidak Efektif

Minggu, 16 Juli 2017 , 11:49:00

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Perubahan Atas UU 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan suatu langkah yang prematur. Begitu kata Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Muhammad Solihin ke.. Baca Selengkapnya
Di Era Jokowi Perppu Jadi Murahan

Di Era Jokowi Perppu Jadi Murahan

Minggu, 16 Juli 2017 , 09:59:00

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengkriti.. Baca Selengkapnya
Wiranto: Perppu Bukan Kemauan Pemerintah

Wiranto: Perppu Bukan Kemauan Pemerintah

Minggu, 16 Juli 2017 , 04:10:00

Ditengah derasnya penolakan dari berbagai pihak, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto tegaskan jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ad.. Baca Selengkapnya
Dukung Perppu, Menteri Ryamizard Sebut Ormas Anti Pancasila Bikin Kotor Indonesia
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Ryamizard menambahkan pihaknya juga mendukung pembubaran ormas-ormas r.. Baca Selengkapnya
Perppu Merupakan Bentuk Teror Terhadap Gerakan Sipil, Khususnya Yang Berbasis Islam
Pemerintah baru saja resmi menerbitkan Perppu No 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Langkah menerbitkan Perpu ini karena UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah tidak relevan dalam menindak Ormas yang diduga bertentangan dengan ideologi Panc.. Baca Selengkapnya
JK: Ada Ormas Yang Dianggap Melanggar Prosesnya Ditegur Dulu
Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah bisa digunakan meskipun belum disetujui oleh parlemen.Hal tersebut disampaikan JK kepada wartawan.. Baca Selengkapnya
Alami Kemunduran, Pemerintah Jokowi Tak Belajar Dari Kesewenang-wenangan Masa Lalu
Desakan kepada pemerintah agar memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur oleh UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, atas rencana pembubaran sejumlah organsasi, justru direspon berbeda. Alih-alih mengambil tindakan hukum melalui proses p.. Baca Selengkapnya
Tjahjo Jelaskan Asas Contrarius Actus Dan Langkah Pemerintah Setelah Perppu
Pemerintah punya dasar yang kuat menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke.. Baca Selengkapnya
Dasar Kuat Perppu, Tjahjo: Aturan Hukum Yang Ada Tidak Lagi Memadai
Pemerintah punya dasar yang kuat menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke.. Baca Selengkapnya
Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Bertolak Belakang Dengan Nilai-nilai Pancasila
PENERBITAN Perppu No 2 tahun 2017 merupakan bentuk kekuasaan tangan besi penguasa dalam penyelenggaraan Negara. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 justru menjustifikasi akan ada Ormas menjadi ancaman bagi Negara, padahal pada faktanya mereka berasask.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Bukti Rezim Jokowi Otoriter

Perppu Ormas Bukti Rezim Jokowi Otoriter

Sabtu, 15 Juli 2017 , 21:01:00

PEMERINTAH Jokowi kembali membuat heboh dengan mengeluarkan Perppu untuk membubarkan HTI dan kelompok organisasi yang dianggap menentang Pancasila. Perppu tersebut dianggap sebagai cara-cara otoriter karena menghilangkan fungsi pengadilan dalam pembu.. Baca Selengkapnya
Pemerintah Jangan Cuma Terbitkan Perppu, Segera Bubarkan Ormas Anti-Pancasila<i>!</i>
Keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) sudah tepat.Ketua Dewan Pimpinan Cabang, Banteng Muda Indonesia Kota Depo.. Baca Selengkapnya
Ketum HMI: Perppu Ormas Lebih Banyak Mudaratnya

Ketum HMI: Perppu Ormas Lebih Banyak Mudaratnya

Sabtu, 15 Juli 2017 , 15:39:00

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Mulyadi P. Tamsir menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lebih banyak mengundang kerugian dibanding keun.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas, Langkah Ceroboh Jokowi

Perppu Ormas, Langkah Ceroboh Jokowi

Sabtu, 15 Juli 2017 , 14:26:00

penerbitan Perppu Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bakal berdampak terhadap situasi politik Indonesia.Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti menyebut Perppu Orm.. Baca Selengkapnya
HTI: Rakyat Juga Bisa Menuduh Pemerintah Anti Pancasila
Indikasi kediktatoran dari pemerintahan Joko Widido tampak dalam Perppu Ormas yang baru diterbitkan. Di Perppu itu, pemerintah bisa membubarkan sebuah Ormas tanpa proses pengadilan seperti diatur dalam UU 17/2013. "Indikasi dari kedikatoran, tidak a.. Baca Selengkapnya