Verified
Sanksi Retroaktif Perppu Ormas Bertentangan Dengan Hukum Pidana

Sanksi Retroaktif Perppu Ormas Bertentangan Dengan Hukum Pidana

HukumKamis, 14 September 2017 , 20:47:00

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai tidak mengandung rumusan yang sesuai asas atau..
Ahli Kritik Penerapan Asas Contrarius Acus

Ahli Kritik Penerapan Asas Contrarius Acus

HukumKamis, 14 September 2017 , 17:10:00

Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menilai Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat bertentangan ..
Ahli: Penyelewengan Kekuasaan Akan Terjadi, Perppu Ormas Inkonstitusional
Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menilai diterbitkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 perlu digarisbawahi bahwa kehadirannya untuk memberi kepas..
Hanura Pede, Semua Fraksi Bakal Setuju Perppu Ormas Jadi UU
Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Nurdin Tampubolon optimis pembahasan Perppu 2/2017 tentang Ormas di DPR akan berjalan lancar. Dia pede, semua fraksi pada akan setuju perppu ini diterima menjadi UU. Sebab, perppu itu dikeluarkan pemerintah semata-mata.. Baca Selengkapnya
Akar Rumput PPP Masih Banyak Tolak Perppu Ormas

Akar Rumput PPP Masih Banyak Tolak Perppu Ormas

Jum'at, 08 September 2017 , 11:40:00

Mayoritas kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak keras pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)."PPP ini di bawah akar rumput masih banyak yang menolak,.. Baca Selengkapnya
Pembahasan Perppu Ormas Ditargetkan Kelar 24 Oktober

Pembahasan Perppu Ormas Ditargetkan Kelar 24 Oktober

Jum'at, 08 September 2017 , 08:59:00

DPR RI menargetkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan selesai pada 24 Oktober mendatang. Menurut anggota Komisi II DPR Yandri Susanto, jika waktu tersebut tidak cukup, pemb.. Baca Selengkapnya
DPR Susun Jadwal Pembahasan Perppu Ormas

DPR Susun Jadwal Pembahasan Perppu Ormas

Kamis, 07 September 2017 , 14:52:00

Komisi II DPR RI menyelenggarakan rapat internal secara tertutup untuk membahas penyusunan jadwal dan mekanisme pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).Draf Perppu itu sendiri sudah dite.. Baca Selengkapnya
Komisi II: Perppu Ormas Dibahas Minggu Depan

Komisi II: Perppu Ormas Dibahas Minggu Depan

Selasa, 05 September 2017 , 21:40:00

Pimpinan DPR RI sudah menyerahkan draf  Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang perubahan atas UU 17/2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepada Komisi II."Suratnya memang sudah masuk dari pimpinan DPR minggu lalu d.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Ditolak Kembali Ke UU Lama

Perppu Ormas Ditolak Kembali Ke UU Lama

Jum'at, 25 Agustus 2017 , 11:11:00

Pembahasan Perppu Nomor 2/2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di DPR tidak akan mengubah pasal apapun.Begitu ditegaskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jum'at (25/8).Fahri menjelaskan, pembah.. Baca Selengkapnya
Komisi II Bahas Perppu Ormas, Fahri Hamzah: Hanya Menerima Atau Menolak
Pembahasan Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah dilimpahkan pada Komisi II untuk dilakukan pengkajian."Nantinya Komisi II akan membentuk panja untuk membahasnya secara teknis," ujar Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah di Ged.. Baca Selengkapnya
Agung Laksono Dukung Fahri Hamzah

Agung Laksono Dukung Fahri Hamzah

Kamis, 24 Agustus 2017 , 14:48:00

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendorong pemerintah, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)... Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Janji Pembahasan Perppu Ormas Cepat Selesai Tanpa Perdebatan
Pembahasan Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah hampir selesai di tingkat panitia kerja komisi.Demikian disampaikan anggota Komisi II, Zainudin Amali ketika ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, R.. Baca Selengkapnya
Bamus DPR Tunjuk Komisi II Bahas Perppu Ormas

Bamus DPR Tunjuk Komisi II Bahas Perppu Ormas

Rabu, 23 Agustus 2017 , 14:17:00

Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI sudah menunjuk Komisi II untuk mengkaji Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)."Keputusan Bamusnya begitu (menunjuk Komusi II)," ujar Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali saat ditemui di Gedung Nusantar.. Baca Selengkapnya
Soal Temuan Pansus KPK, Fahri Dorong Pemerintah Siapkan Perppu
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo untuk mulai mengkondisikan diri memandang positif setiap temuan DPR. Salah satunya, dengan menindaklanjuti segala bentuk temuan Pansus KPK. Fahri bahkan meminta kepada pemerintah untuk seg.. Baca Selengkapnya
Perppu 2/2017, Ancaman Kebebasan dan Keberadaan Ormas Sipil<i>!</i>
Konsil LSM Indonesia sangat mendukung upaya negara  menindak tegas, termasuk membubarkan organisasi/kelompok  yang bertentangan dengan Pancasila sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara demokrasi dan negara hukum.Namun prinsip me.. Baca Selengkapnya
MUI Singkawang: Penerapan Perppu Ormas Harus Adil Dan Transparan
Fenomena gerakan radikal di Indonesia, sudah demikian mengkuatirkan sehingga perlu cara-cara khusus untuk menanganinya. Beberapa dari mereka bahkan dengan tegas menyatakan menolak mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sah."MUI Kota .. Baca Selengkapnya
Setelah Perppu Ormas, Pemerintah Buat SKB Untuk Eks HTI
Pemerintah akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarm.. Baca Selengkapnya
Menolak Perppu Ormas Bukan Berarti Anti Pancasila

Menolak Perppu Ormas Bukan Berarti Anti Pancasila

Selasa, 08 Agustus 2017 , 10:55:00

Partai maupun ormas yang menolak penerbitan Perppu Ormas bukan berarti anti dengan Pancasila.Begitu tegas politisi Gerindra, Sodik Mujahid menanggapi pernyataan kontroversial Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat."Salah kalau ormas da.. Baca Selengkapnya
Prof. Yusril Heran, Pasal Dalam Surat Pembubaran HTI Tidak Spesifik
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pihaknya belum pernah menerima surat keputusan pencabutan status hukum dan pembubaran HTI.Yusril hanya mendapat foto copy alias salinan pencabutan status badan Hukum HTI. Itu.. Baca Selengkapnya
Yusril Sangsikan Pembubaran HTI Sesuai UU

Yusril Sangsikan Pembubaran HTI Sesuai UU

Senin, 07 Agustus 2017 , 14:56:00

Sidang gugatan uji materi Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2017 dilanjutkan hari ini (Senin, 7/8) dengan agenda pembacaan perbaikan permohonan uji materi oleh pihak pemohon, dalam hal ini mantan petinggi  Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail.. Baca Selengkapnya