Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari
PII: Perppu Ormas Jangan Dijadikan Alat Adu Domba

PII: Perppu Ormas Jangan Dijadikan Alat Adu Domba

PolitikKamis, 20 Juli 2017 , 06:58:00

Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) mendukung langkah pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sek..
PKS: Perppu Ormas Dibuat Era Reformasi Bercita Rasa Orde Baru
Perppu 2/2017 tentang Ormas merupakan langkah mundur demokrasi di Indonesia. Pasalnya, Perppu ini adalah bukti bahwa pemerintah tidak menghormati pro..
Boni Hargens: Pemerintahan Jokowi Juga Harus Bubarkan Sekte Saksi Yehuwa<i>!</i>
Pemerintah diminta membubarkan sekte Saksi Yehuwa. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 yang mengubah UU 17/2013 tentang Orga..
Dewan Sarankan HTI Ajukan Gugatan Ke Pengadilan

Dewan Sarankan HTI Ajukan Gugatan Ke Pengadilan

Rabu, 19 Juli 2017 , 23:32:00

Pemerintah telah membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang perubahan Undang-Undang 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan alias Perp.. Baca Selengkapnya
Nasir Djamil: Itulah Kelebihan Perppu, Bisa Langsung Diterapkan
Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan langsung bisa diterapkan begitu disahkan. Karena itu Pemerintah bisa membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena Perppu tersebut memberikan kewenangan demikian kepada .. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Langkah Pemerintah Lindungi Negara

Perppu Ormas Langkah Pemerintah Lindungi Negara

Rabu, 19 Juli 2017 , 11:32:00

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan sebuah upaya preventif dan kuratif pemerintah untuk melindungi negara dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Begitu kata Direktur Ekseku.. Baca Selengkapnya
Dirjen AHU Kemenkumham: Ormas HTI Resmi Bubar

Dirjen AHU Kemenkumham: Ormas HTI Resmi Bubar

Rabu, 19 Juli 2017 , 11:28:00

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (AHU Kemenkumham) resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, ormas tersebut dinyatakan bubar.  Pencabutan badan hukum HTI ini seb.. Baca Selengkapnya
Tolak Perppu Ormas

Tolak Perppu Ormas

Rabu, 19 Juli 2017 , 04:15:00

Ratusan massa yang terdiri dari berbagai Ormas melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Dalam aksinya mereka menolak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubaha.. Baca Selengkapnya
Bahas Nasib Perppu Ormas

Bahas Nasib Perppu Ormas

Rabu, 19 Juli 2017 , 01:32:00

Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPR Dadang Rusdiana (kiri), Anggota Fraksi PKS Nasir Djamil (kanan) dan Analis Politik/Direktur Voxvol Center Pangi Syarwi Chaniago (tengah) berbicara dalam diskusi yang bertajuk "Nasib Perppu Ormas di DPR?", di Gedung.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Diwarnai Pasal Serampangan Dan Sewenang-Wenang
Praktisi hukum, Indra mengajak seluruh eleman bangsa untuk membaca dan menelaah secara seksama pasal perpasal Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas.Menurut mantan anggota DPR itu, diluar kontroversi hal ikhwal kegentingan yang memaksa keluarnya Perppu 2.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas, Jalan Pintas Yang Membahayakan Demokrasi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang  tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dirilis baru-baru ini bisa digunakan sebagai alat represi negara terhadap kebebasan berorganisasi sekaligus pengabaian terhadap.. Baca Selengkapnya
Ditegaskan, Perppu Ormas Bukan Alat Otoriter Pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak digunakan sebagai alat pemerintah untuk memperkuat kekuasaannya.Asisten Deputi Bidang Hukum, Kemenko Polhukam Heni Susila mengatakan, penerbitan perppu.. Baca Selengkapnya
Komisi XI Tolak Perppu Akses Rekening Bank

Komisi XI Tolak Perppu Akses Rekening Bank

Senin, 17 Juli 2017 , 20:04:00

Pemerintah telah menerbitkan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dimaksud sebagai bagian ratifikasi Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis (Automatic Exchange.. Baca Selengkapnya
Ternyata Perppu Pembubaran Ormas Dari Jokowi Belum Sampai Di Meja Pimpinan DPR
Pimpinan DPR RI ternyata belum menerima Amanat Presiden terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan alias Perppu Pembub.. Baca Selengkapnya
Raker Kapolri Dengan Komisi III DPR RI

Raker Kapolri Dengan Komisi III DPR RI

Senin, 17 Juli 2017 , 17:20:00

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kedua dari kanan), didampingi Wakapolri Komjen Polisi Syafruddin (kedua dari kiri), Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Polisi Dwi Priyatno (kiri), dan Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Setyo Wasisto (kanan), m.. Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR: Kredibilitas Pemerintah Sedang Terancam
DPR RI sedang mengamati reaksi masyarakat atas penerbitan Perppu 2/2017 tentang perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini biasa disebut Perppu Ormas. Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, mengatakan, meski penerbitan Perppu .. Baca Selengkapnya
Fahira Idris: Yang Genting Itu Utang Negara, Bukan Ormas<i>!</i>
UU 17/2013 tentang Ormas masih memadai untuk digunakan pemerintah membubarkan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tentunya, melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi. Begitu kata anggota .. Baca Selengkapnya
Jokowi Dan Jalan Terjal 2019

Jokowi Dan Jalan Terjal 2019

Senin, 17 Juli 2017 , 04:35:00

PERPPU Ormas sudah dikumandangkan rezim Jokowi. Begitu juga pemblokiran sosmed Telegram. Ini dua kejutan besar strategi Jokowi menuju 2019. Politik konfrontasikah? Mengapa ini penting kita catat?Pertama, Jokowi sebenarnya terlihat berusaha merangkul .. Baca Selengkapnya
Pemuda Muhammadiyah: Perppu Ormas Timbulkan Ketidakpastian Dan Kekacauan Hukum
KEDUDUKAN Perppu sebagai norma subjektif. Konstitusi memberikan kewenangan subjektif pada Presiden menilai keadaan negara atau hal ihwal kegentingan yang memaksa, misalkan saja negara membutuhkan dasar dan pijakan hukum sementara UU tidak dapat diben.. Baca Selengkapnya
Inilah Lima Cacat Perppu Ormas Versi Komisioner Komnas HAM
Komnas HAM masih melakukan kajian terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan."Komnas HAM telah mengikuti secara seksama .. Baca Selengkapnya