Verified
Ketidakhadiran Mendagri Dalam Pembahasan Perppu Ormas Dipertanyakan
Pembahasan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang baru saja dimulai di Komisi II DPR langsung dihiasi silang pendapat. Silang p..
GMNI: Jangan Berselancar Menciptakan Kegaduhan

GMNI: Jangan Berselancar Menciptakan Kegaduhan

PolitikSabtu, 30 September 2017 , 11:04:00

DPR RI mesti segera memproses Perppu 2/2017 tentang Ormas agar segera menjadi UU. Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh ragu membubarkan organisa..
Fadli Zon: Pembubaran HTI Wujud Nyata Bahaya Perppu Ormas

Fadli Zon: Pembubaran HTI Wujud Nyata Bahaya Perppu Ormas

PolitikJum'at, 29 September 2017 , 18:39:00

Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) dinilai banyak menimbulkan permasalahan dan tidak bisa disahkan menjadi Undang-Undang. Bahkan..
Perppu Ormas Ujaran Kebencian Yang Dibuat Legal

Perppu Ormas Ujaran Kebencian Yang Dibuat Legal

Jum'at, 29 September 2017 , 18:29:00

Massa Aksi 299 mendesak DPR untuk membatalkan Peraturan Pengganti UU nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. DPR dinilai memiliki peran untuk membatalkan Perppu tersebut seperti yang tertera dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945. De.. Baca Selengkapnya
Demonstran Tidak Lupa Ibadah

Demonstran Tidak Lupa Ibadah

Jum'at, 29 September 2017 , 17:23:00

Sebagian peserta Aksi 299 menggelar Salat Ashar berjamaah di tengah kerumunan demonstran di kawasan Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat sore (29/9). Aksi 299 menyuarakan penolakan terhadap Perppu Ormas dan melawan usul pencabutan Ketetapan MPRS 25/1966.. Baca Selengkapnya
Felix Siauw: Rezim Jokowi Rezim Firaun

Felix Siauw: Rezim Jokowi Rezim Firaun

Jum'at, 29 September 2017 , 16:18:00

Cara Joko Widodo memimpin Indonesia disamakan dengan kekejaman Firaun memimpin Mesir di zaman kuno.  Salah satu bukti kediktatoran Jokowi adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu 2/2017 tentang organisasi kemasyarakatan.".. Baca Selengkapnya
Massa Serukan Khilafah, Merah Putih Kalah Jumlah

Massa Serukan Khilafah, Merah Putih Kalah Jumlah

Jum'at, 29 September 2017 , 15:31:00

Puluhan ribu orang berdemonstrasi menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Demonstrasi besar-besaran ini disebut juga dengan "Aksi 299" sesuai tanggal dan bulan hari ini. Selain membawa tuntutan tol.. Baca Selengkapnya
Penolak Perppu Diterima Pimpinan DPR

Penolak Perppu Diterima Pimpinan DPR

Jum'at, 29 September 2017 , 14:51:00

Sebanyak 30 orang delegasi massa yang berunjukrasa menolak Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) diizinkan menemui pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Jumat siang (29/9). Swara Setia/RMOL Baca Selengkapnya
HNW: Permasalahan Perppu Ormas Sebetulnya Masih Ada Di MK

HNW: Permasalahan Perppu Ormas Sebetulnya Masih Ada Di MK

Kamis, 28 September 2017 , 21:18:00

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid menilai rencana aksi presidium 212 yang kemudian dikenal dengan aksi 299 di Gedung Parlemen, Senayan setelah Sholat Jumat besok wajar-wajar saja."Selama dilakukan secara damai tidak mengadirkan anarki ya wajar sa.. Baca Selengkapnya
Fadli Zon Siap Terima Massa 299 Di Senayan

Fadli Zon Siap Terima Massa 299 Di Senayan

Kamis, 28 September 2017 , 19:14:00

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon siap menerima massa aksi 299 yang akan dilaksanakan 29 September, Jumat (29/9) besok."Saya kira saya akan hadir di sini, mungkin ada pimpinan yang lain atau pimpinan Komisi II," ujar Fadli saat ditemui di Gedung Nusatara I.. Baca Selengkapnya
DPR Minta Kewenangan Ubah Pasal Perppu Ormas

DPR Minta Kewenangan Ubah Pasal Perppu Ormas

Kamis, 28 September 2017 , 05:01:00

Komisi II DPR sedang pusing tujuh keliling membahas Perppu 2/2017 tentang Ormas. Di satu sisi, Komisi II setuju perlu tindakan tegas pada ormas anti-Pancasila. Di lain sisi, Komisi II tak setuju pembubaran ormas dilakukan tanpa proses peradilan.Wakt.. Baca Selengkapnya
Kemendagri: Hoax Meningkat, Perppu Ormas Harus Didukung

Kemendagri: Hoax Meningkat, Perppu Ormas Harus Didukung

Minggu, 24 September 2017 , 03:30:00

Direktur Organisasi Kemasyarakatan  Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) La Ode Ahmad menjelaskan bahwa Indonesia hari ini adalah negara kedua terbesar pengguna teknologi informasi dalam bentuk perangkat elektronik .. Baca Selengkapnya
Sarat Kepentingan Politik, IPI Ajak Masyarakat Tak Ikut Aksi 299
Dikeluarkannya Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 pengganti UU 17/2013 tentang Ormas, salah satu cara untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ormas atau kelompok yang melenceng dari tujuan berbangsa dan n.. Baca Selengkapnya
Perppu Ormas Sikap Tegas Pemerintah Selamatkan NKRI

Perppu Ormas Sikap Tegas Pemerintah Selamatkan NKRI

Rabu, 20 September 2017 , 18:09:00

Keputusan pemerintah menerbitkan Perppu yang menjadi dasar hukum baru untuk ormas di Indonesia bukanlah anti-demokrasi. Begitu dikatakan anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan MY Esti Wijayati dalam surat elektronik yang diterima redaksi, Rab.. Baca Selengkapnya
Pakar HTN: Alasan HTI Dibubarkan Tidak Cukup Kuat

Pakar HTN: Alasan HTI Dibubarkan Tidak Cukup Kuat

Sabtu, 16 September 2017 , 14:45:00

Penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat sebetulnya tak perlu jika hanya untuk membubarkan ormas. Terpenting harus ada alasan kuat pembubarannya."Semua organisasi dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, asalkan jika terdapa.. Baca Selengkapnya
Sanksi Retroaktif Perppu Ormas Bertentangan Dengan Hukum Pidana
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai tidak mengandung rumusan yang sesuai asas atau doktrin hukum pidana. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana Abdul Chair, pemb.. Baca Selengkapnya
Ahli Kritik Penerapan Asas Contrarius Acus

Ahli Kritik Penerapan Asas Contrarius Acus

Kamis, 14 September 2017 , 17:10:00

Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menilai Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat bertentangan dengan Ormas yang didirikan untuk mengkritisi UUD 1945.Menurutnya, Pasal 59 ayat 4 huruf c menyebutk.. Baca Selengkapnya
Ahli: Penyelewengan Kekuasaan Akan Terjadi, Perppu Ormas Inkonstitusional
Ahli Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin menilai diterbitkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 perlu digarisbawahi bahwa kehadirannya untuk memberi kepastian hukum, jika sebaliknya maka Perppu tersebut tidak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa bahk.. Baca Selengkapnya
Hanura Pede, Semua Fraksi Bakal Setuju Perppu Ormas Jadi UU
Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Nurdin Tampubolon optimis pembahasan Perppu 2/2017 tentang Ormas di DPR akan berjalan lancar. Dia pede, semua fraksi pada akan setuju perppu ini diterima menjadi UU. Sebab, perppu itu dikeluarkan pemerintah semata-mata.. Baca Selengkapnya
Akar Rumput PPP Masih Banyak Tolak Perppu Ormas

Akar Rumput PPP Masih Banyak Tolak Perppu Ormas

Jum'at, 08 September 2017 , 11:40:00

Mayoritas kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak keras pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)."PPP ini di bawah akar rumput masih banyak yang menolak,.. Baca Selengkapnya