Berita Politik

Telkom Indonesia
Rita Widyasari
JK
JK: Kan Pemerintah Malasyia Sudah Minta Maaf, Apalagi?

JK: Kan Pemerintah Malasyia Sudah Minta Maaf, Apalagi?

PolitikSenin, 21 Agustus 2017 , 19:21:00

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta agar insiden terbaliknya bendera Indonesia dalam buku cendera mata pada pembukaan SEA Games 2017 yang digelar..
Jusuf Kalla: UUD Boleh Direvisi Tapi Tidak Ubah Visi Awal

Jusuf Kalla: UUD Boleh Direvisi Tapi Tidak Ubah Visi Awal

MPR RIJum'at, 18 Agustus 2017 , 14:51:00

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengajak anak bangsa menjadikan momen peringatan Hari Konstitusi untuk senantiasa mengingat dan meneruskan visi para pe..
Isi Pembicaraan Mega Dan SBY Versi JK

Isi Pembicaraan Mega Dan SBY Versi JK

PolitikJum'at, 18 Agustus 2017 , 10:44:00

Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla menepis ada pembicaraan politik dalam pertemuan bersama para mantan presiden dan mantan wapres RI di Istana Negara,..
Jokowi-JK di MPR

Jokowi-JK di MPR

Rabu, 16 Agustus 2017 , 22:51:00

Dengan mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (belangkon kanan), menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna, di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8). Pada kesempatan te.. Baca Selengkapnya
Abu Bakar Ba'asyir Bisa Berobat Berkat Bantuan Wapres JK
Tim dokter Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) sempat menemui Wakil Presiden (Warpres) RI Jusuf Kala (JK), bulan Juli lalu. Tujuannya, untuk mengajukan permohonan Medical Check Up (MCU) terhadap Abu Bakar Ba'asyir (ABB)."Prosesnya, agak panja.. Baca Selengkapnya
Novel Dibela JK

Novel Dibela JK

Rabu, 09 Agustus 2017 , 08:55:00

Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan hingga kini belum jelas siapa pelakunya. Apalagi dia sempat menolak di-BAP polisi. Namun, sikap tak ramah Novel ini dimaklumi Wakil Presiden Jusuf Kalla karena alasan kesehatan. "Ya dia.. Baca Selengkapnya
Terinpirasi Cara Masjid, JK Usulkan Dana Desa Diumumkan Di Rumah Ibadah
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar penggunaan dana desa bisa diumumkan di rumah ibadah. Menurut JK langkah itu akan cukup efektif menghindari penyelewengan penggunaan dana desa."Disarankan progress-nya (dana desa) diumumkan di rumah-ru.. Baca Selengkapnya
Novel Tak Kooperatif Dengan Poilisi, JK: Dia Kan Masih Sakit
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yakin penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan akan kooperatif untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polri.Menurut JK, sikap Novel yang ragu dengan kepolisian ataupun t.. Baca Selengkapnya
Peralihan Pengelolaan Asuransi Dinilai Rugikan TKI

Peralihan Pengelolaan Asuransi Dinilai Rugikan TKI

Senin, 07 Agustus 2017 , 10:45:00

Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang perlu dilindungi pemerintah secara maksimal selama berada di luar negeri. TKI bukan sebuah komoditas, yang dalam penanganannya harus menguntungkan secara finansial. Begitu kata.. Baca Selengkapnya
Emily Ratajkowski, Bugil Melulu, Tanpa Karya

Emily Ratajkowski, Bugil Melulu, Tanpa Karya

Selasa, 01 Agustus 2017 , 10:42:00

Emily Ratajkowski adalah salah satu seleb yang biasa menunjukkan lekuk tubuh­nya di depan publik. Bahkan, model 26 tahun ini mengaku senang bisa berpose seksi dan vulgar, kemudian dipajang di media sosial.Seperti kali ini, dalam sesi photoshoot ter.. Baca Selengkapnya
Menunggu Gebrakan Wimboh Santoso Dkk

Menunggu Gebrakan Wimboh Santoso Dkk

Senin, 31 Juli 2017 , 12:15:00

Sejuta asa disematkan masyarakat kepada tujuh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Wajar mengingat peran startegis OJK sebagai lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kese.. Baca Selengkapnya
WNA Tiongkok Digerebek, Wapres JK: Dengan Visa Juga Bisa Terjadi
Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini penggerebekan warga negara Tiongkok di Jakarta dan Bali tidak ada kaitan dengan pembebasan visa. Tanpa adanya ketentuan pembebasan visa pun, menurut Wapres JK, hal seperti itu masih bisa terjadi."Ya dengan visa ju.. Baca Selengkapnya
Di HI, Wapres JK Ingatkan Penting Utamakan Keselamatan
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut menghadiri kegiatan Pencanangan Tahun Kesehatan Untuk Kemanusiaan 2017-2018 yang berlangsung di area Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pagi ini (Minggu, 30/7). Selain Wapres JK, juga terlihat Wakapolri Komisari.. Baca Selengkapnya
MUI Bersinergi dengan Pemerintah Wujudkan Ekonomi Umat Di Sektor Pertanian
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah meluncurkan program ekonomi syariah di sektor pertanian, seperti Program Domba Nasional (Prodombas) dan Program Konco Jagung.Hal itu disampaikan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin pada acara Tasyakur Milad ke-42 MUI di .. Baca Selengkapnya
Berbincang Sebelum Rapat

Berbincang Sebelum Rapat

Kamis, 27 Juli 2017 , 02:35:00

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla berbincang sebelum memimpin rapat terbatas tentang Pemantapan Program Bela Negara, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7). Repro Baca Selengkapnya
Komisi XI DPR: OJK Telat Tutup Kegiatan Travel Haji-Umrah First Travel
Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menutup kegiatan PT First Travel yang menawarkan harga promo umroh sebesar Rp 14,3 juta telat. Pasalnya kata Fathan, sudah banyak calon jamaah yang menjadi korb.. Baca Selengkapnya
JK: Orang Palestina Sendiri Harusnya Bersatu

JK: Orang Palestina Sendiri Harusnya Bersatu

Selasa, 25 Juli 2017 , 17:30:00

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan permasalahan kompleks yang terjadi antara Palestina-Israel bisa diselesaikan jika masyarakat Palestina sendiri mau bersatu."Orang Palestina sendiri harus bersatu, karena sampai sekarang F.. Baca Selengkapnya
HTI Dibubarkan, JK: Kalau Tidak Setuju Ya Gugat

HTI Dibubarkan, JK: Kalau Tidak Setuju Ya Gugat

Rabu, 19 Juli 2017 , 12:59:00

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)."Berdasarkan Per.. Baca Selengkapnya
JK: Ada Ormas Yang Dianggap Melanggar Prosesnya Ditegur Dulu
Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sudah bisa digunakan meskipun belum disetujui oleh parlemen.Hal tersebut disampaikan JK kepada wartawan.. Baca Selengkapnya
Pengamat: Menteri-Menteri Sekarang Sudah Uzur, Ganti Dengan Anak Muda
Isu reshuffle atau kocok ulang Kabinet Kerja kembali mencuat. Dalam waktu dekat diprediksi akan segera ada pergantian nama-nama menteri, mengingat periodesasi Presiden Jokowi tinggal tersisa 2 tahun lagi sehingga membutuhkan akselerasi kinerja.Beber.. Baca Selengkapnya